Satire

Impian Alm B. J. Habibie Tentang Industri Dirgantara Terhenti Oleh Klausul IMF Konten.co.id - Sosok almarhum Presiden Indonesia ketiga Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie dinilai berjasa besar terhadap kemajuan industri dirgantara Indonesia. Pada 1976, ia mendirikan PT Indonesia Pesawat Terbang Nurtanio, satu-satunya pabrik pesawat di Asia Tenggara kala itu. Pabrik itu kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 1985, hingga akhirnya kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pengamat aviasi AIAC Aviation Arista Atmadjati mengungkapkan, melalui pabrikan pesawat itu, Habibie menjadi pionir era teknologi industri penerbangan modern di Indonesia. Jenis mesin yang digunakan adalah turbo propeller. "Kebanyakan pesawat Pak Habibie digunakan untuk pesawat patroli laut," ujar Arista Dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (9/11) malam. Habibie, sambung Arista, mampu menangkap pangsa pasar yang besar dari kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. "Kita memiliki bandara kecil itu hampir 200-an yang bisa didarati oleh pesawat propeller. Belum lagi di ASEAN," jelasnya. Karena keandalannya, di era 90-an, Indonesia sudah mengekspor pesawat buatan Habibie ke sejumlah negara yaitu Qatar, Kuwait, Korea Selatan, Pakistan, Thailand, dan Filipina. "Bahkan, Amerika pernah membeli," jelasnya. Tak hanya sebagai pesawat patroli laut, sambung ia, pesawat keluaran IPTN juga digunakan untuk kepentingan militer dan komersial. Arista menyayangkan industri penerbangan yang dirintis Habibie sempat terkena pukulan di era krisis moneter 1997-1998. Pemberian dana pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi krisis pada 1998 adalah penyebab utamanya. "Salah satu syarat IMF mau memberikan bantuan adalah Indonesia harus menghentikan proyek mercusuar, salah satunya industri pesawat terbang, harus diberhentikan," katanya. mengatakan, pemberian dana pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi krisis pada 1998 adalah penyebab utamanya. Sementara itu BJ Habibie mengklaim, dirinya tidak dilibatkan Mantan Presiden Soeharto dalam penandatanganan kesepakatan dengan IMF tersebut. Dalam salah satu klausul atau syarat yang harus dijalankan pemerintah Indonesia dari IMF, terdapat butir yang menyatakan penghentian pembiayaan pengembangan pesawat N250 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jadi, saat menandatangani pencoretan N250 itu oleh Pak Harto, saya sebagai Wakil Presiden tidak diikutsertakan, sedangkan seluruh jajaran kabinet dilibatkan. Padahal, di situ saya berkepentingan," tuturnya Dilansir dari Beritasatu. Menurut Habibie, bahkan setelah menjadi Presiden RI pada periode 1998-1999, dia tetap mengalah dengan keputusan tersebut. Sebab, dia mengibaratkan, lebih baik mementingkan satu hal yang dicintai daripada satu hal yang disukai. "Keputusan itu untuk Indonesia, saya mencintai rakyat. Saya mengalah asal NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap satu. Tidak seperti Rusia yang pecah jadi 17 negara," tutur Habibie. Akibatnya industri manufaktur yang memakan banyak biaya harus ditunda bahkan dihentikan, sebagaimana yang terjadi pada IPTN dan PT. Dirgantara Indonesia (DI). PT. DI, dianggap IMF memiliki kinerja buruk, sehingga IMF pun mendesak pemerintah Indonesia menghentikan sokongan dananya. IPTN –yang kemudian berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) di tahun 2.000– kemudian ditutup karena IMF menolak menalangi dana bantuan untuk pengembangan pesawat, tulis finance.detik.com. “Mantan Presiden Republik Indonesia (RI) periode 1998-1999 BJ Habibie mengungkapkan penyebab matinya industri pesawat terbang nasional yang dahulu cukup strategis. Dia mengatakan, pemberian dana pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi krisis pada 1998 adalah penyebab utamanya.” (Habibie: IMF Ingin Matikan Industri Pesawat Nasional, beritasatu.com, Jumat, 18 Januari 2013) “Tapi kemudian pada saat reformasi, IMF merekomendasikan untuk membubarkan semua industri strategis itu. Ini kriminal kalau menurut saya karena di saat kita sudah mau memetik hasilnya, tapi justru disuruh untuk membubarkan,” lanjut Habibie dikutip detikcom, Senin 25 Mei 2015. Akibatnya PHK besar-besaran pun terjadi bagi para pegawai industri strategis itu. Padahal mayoritas dari mereka adalah ilmuwan yang sangat pandai dan tentu dapat memajukan Indonesia. Saat ini, PT Dirgantara Indonesia terus berkembang menjadi pabrikan pesawat yang andal. Beberapa produknya antara lain pesawat CN-235 dan Heli Super Puma. Dengan dukungan dari pemerintah, perusahaan tengah menjajaki untuk memproduksi pesawat jenis C295 dan N219. Sementara itu dari 16 ribu pegawai PT DI, saat ini hanya tersisa 4 ribu. Dengan meningkatnya masyarakat berpendapatan menengah, kebutuhan Indonesia untuk memproduksi pesawat terbang sendiri menjadi krusial untuk menopang industri penerbangan domestik. Sejumlah maskapai penerbangan telah memesan impor pesawat untuk memenuhi kebutuhan lalu-lintas udara yang semakin padat. “Tapi kemudian pada saat reformasi, IMF merekomendasikan untuk membubarkan semua industri strategis itu. Ini kriminal kalau menurut saya karena di saat kita sudah mau memetik hasilnya, tapi justru disuruh untuk membubarkan,” lanjut Habibie dikutip detikcom, Senin 25 Mei 2015. IMF dibentuk tahun 2016, oleh delegasi 44 negara di Bretton Woods dan diratifikasi secara resmi oleh 29 pemerintah pada tahun 1945, adalah lembaga dengan pemangku kepentingan terbesar negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah berperan besar meningkatkan utang luar negeri dan domestik Indonesia dan banyak negara lain. Indonesia punya sejarah kelam saat berurusan dengan IMF. Bukannya keluar dari krisis moneter tahun 1998, Indonesia malah terjerumus ke dalam krisis ekonomi hingga mematik kerusuhan di bidang politik dan keamanan. Ekonom Rizal Ramli mengungkapkan saat-saat paling buruk ketika IMF mendikte pemerintah Indonesia di era 1998. Dia melihat beberapa negara malah terperosok makin dalam. Benar saja, IMF segera mengeluarkan aneka kebijakan yang membuat situasi makin buruk. “Begitu IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata jadi 80 persen. Banyak perusahaan langsung bangkrut,” kata Rizal. Akibat saran IMF, pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI sebesar US$ 80 miliar, yang dinilai Rizal awal mula kasus korupsi megatriliunan yang belum tuntas di Indonesia. Yang paling parah, IMF meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Akhirnya pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen dan berdampak kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran di Indonesia. Saran IMF saat krisis 1997/98, membuat kondisi ekonomi negeri ini kian terpuruk hingga sekarang. Sementara IMF sendiri mengakui gagal membantu Yunani yang baru-baru ini didera krisis global belum lama inii. Peneliti Friedrich Hayek dan Milton Friedman dalam koran “Sosialist Worker ” pernah mencerca IMF dengan mengatakan, “IMF menggunakan utang sebagai senjata untuk memaksa reformasi neoliberal kejam ke pemerintah terpilih.” “Ada banyak hal yang patut disoraki dalam agenda neoliberal,” tulis pengarangnya. Namun, ada aspek agenda neoliberal yang belum disampaikan seperti yang diharapkan”. Pekerjaan mereka menyebabkan “kesimpulan yang menggelisahkan” – termasuk bahwa kebijakan-kebijakan tersebut menghasilkan peningkatan ketidaksetaraan yang menggerogoti pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonomi Indef Prof. Dr Didiek J. Rachbini, mengatakan, resep yang diberikan oleh IMF kepada negara-negara yang sedang terkena krisis seperti Indonesia (1998) dan Yunani pada saat ini adalah hal yang keliru. Bahkan, bahkan dia menilai keputusan pemerintah Indonesia di era 1998 telah salah mengikuti saran dari IMF. Liberalisasi dan kehancuran ekonomi Indonesia akibat masuknya IMF juga diakui Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie. “Kita saksikan banyaknya kredit macet ketika Soedradjat Djiwandono yang menerima getahnya dari liberalisasi oleh Adrianus Mooy atas perintah IMF.” (IMF Merusak dan Sangat Merugikan Indonesia, Kwik Kian Gie dalam Kwikkiangie.com, 7/20212). (*) Penulis : Ade Indra