KONTEN.CO.ID – Maraknya pemberitaan Menteri BUMN, Erick Thohir akan menjadi Capres/Cawapres 2024 mendapatkan kritikan dari banyak kalangan. Ketua Siaga 98, Hasanudin, salah satu yang lantang menyuarakan BUMN harus bersih dari konflik kepentingan (conflict of interest).
“Tentu akan berpengaruh pada citra BUMN sebagai entitas bisnis yang mesti dijauhkan dari kepentingan politik,” kata Hasanudin kepada wartawan, Kamis (9/6/2022).
Hasanudin melanjutkan, citra ini akan merugikan BUMN sebagai entitas bisnis. Sebab politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan barang milik negara yang dikuasai BUMN.
“Nantinya, tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat menjadi sarana mengejar target politik,” ucapnya.
Pada mulanya, kata Hasanudin, dirinya memandang langkah Presiden Jokowi menunjuk Menteri BUMN yang berasal dari kalangan profesional dan dunia usaha (Erick Thohir) sudah tepat. Hal tersebut sebagai bentuk penyesuaian Manajemen dan operasionalisasi BUMN sebagai entitas bisnis secara profesional.
“Namun hal ini malah berkebalikan dan sangat mengkhawatirkan. Erick Thohir malah terlibat politik praktis ikut dalam dinamika politik partai politik dan menyebar berita tentang pencalonannya sebagai Capres/cawapres 2024,” ujarnya.
Ia membeberkan, beberapa kasus pemberitaan pencalonannya di media massa sudah bukan rahasia umum lagi. Termasuk soal persepsi sosialisasi menggunakan berbagai sarana yang ada di BUMN yang tak terkait dengan aktifitas bisnis. Selain itu, pertemuan-pertemuan politik secara khusus dengan berbagai partai politik kerap dilakukannya.
“Ini sudah melampaui batas profesionalisme dan kegiatan diluar jalur ekonomi atau dunia usaha. Erick Thohir sudah tidak lagi mengelola BUMN secara entitas bisnis, namun seperti pemerintahan. Dimana ia menjadi kepala pemerintahan di BUMN,” urai Hasanudin.
Menurutnya ini berbahaya, sebab negara tidak boleh berbisnis. Karena itulah dibentuk BUMN agar BUMN dapat menjalankan fungsi profesional sebagai entitas bisnis.
“Resiko terbesar dari entitas bisnis BUMN adalah masuknya kepentingan politik. Dan resiko terlarang ini sudah diutak-atik oleh sang menteri,” tudingnya.
Hasanudin berharap, Presiden Jokowi dan DPR mengontrol kembali Kementerian BUMN dan mengembalikan pada tujuan semulanya sebagai kendaraan perekonomian nasional dan bukan kendaraan politik. (*)
