Hasil Kongres Umat Islam, Batalkan Omnibus Law dan Hapus BPIP

Hasil Kongres Umat Islam, Batalkan Omnibus Law dan Hapus BPIP

Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diperlukan, dan mendesak Presiden untuk membubarkan BPI ~ Abdurahman Dahlan, Anggota Komisi Fatwa MUI

Sepakat! Hasil Kongres Umat Islam, Batalkan Omnibus Law dan Hapus BPIP

Konten.co.id – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII yang dilaksanakan 25 hingga 28 Februari di Hotel Novotel Bangka and Convention Centre, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, menghasilkan poin-poin rekomendasi atas persoalan umat dan bangsa Indonesia.

Di antara poin tersebut adalah menolak omnibus law Cipta Kerja, pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga RUU Ketahanan Keluarga.

Forum KUII VII mendorong agar DPR mampu mewakili masyarakat atas penolakan tersebut. Forum KUII VII juga menilai bahwa omnibus laa Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga tidak berpihak kepada kemaslahatan umat dan bangsa.

Tidak hanya itu Forum tersebut menyorot soal RUU lainnya seperti RUU Minuman Berakohol, RUU PKS, serta revisi UU KUHP yang dinilai bermasalah.

“Mendorong legislator agar menolak dengan tegas RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, revisi UU KUHP dan semua RUU yang tidak berpihak kepada kemasalahatan umat dan bangsa,” ungkap anggota Komisi Fatwa MUI Abdurahman Dahlan saat membacakan rekomendasi hasil KUII VII.

KUII VII juga menyorot persoalan penafsiran atas Pancasila yang akhir-akhir ini banyak menimpulkan polemik. Mereka menilai BPIP tak diperlukan dan sebaiknya dibubarkan.

“Mengembalikan kewenangan penafsiran Pancasila kepada MPR sebagaimana yang diamanahkan oleh sila ke empat Pancasila. Karena itu, keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diperlukan, dan mendesak Presiden untuk membubarkan BPIP,” ucap Dahlan.

Kongres KUII VII itu juga menghasilkan bermacam rekomendasi, diantaranya fokus pada persoalan ekonomi serta perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Sederet rekomendasi mencuat antara lain perihal ekonomi kerakyatan, penguatan sistem ekonomi syariah, pemajuan pendidikan, evaluasi hukum, pemajuan pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM termaktub dalam naskah rekomendasi KUII VII. (*)

Penulis : SID

Editor Farhan SN

Berita Pilihan :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

1 Comment

  • Fathur Rozi
    March 1, 2020, 09:05

    RUU Ciptaker masih dalam rancangan, sehingga publik masih bisa mengubah dan memberi masukan saat dilakukan pembahasan di DPR antara Pemerintah dan parlemen. DPR RI tidak perlu mengembalikan draf RUU Ciptaker ke Pemerintah, karena draf tersebut akan ada waktu untuk membahasnya. DPR RI juga telah berkomitmen melibatkan seluruh pihak dalam melakukan pembahasan, termasuk para serikat buruh yang mengaku tak dilibatkan ketika pemerintah membahas Omnibus Law Cipta Kerja.

    REPLY

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Video

Berita pilihan