Diburu KPK dan Polisi, Harun Masiku Dilindungi Banteng

Diburu KPK dan Polisi, Harun Masiku Dilindungi Banteng

Keberadaan Harun Masiku masih misteri, KPK dan Polisi bekerjasama memburu politisi PDI P.

Diburu KPK dan Polisi, Benarkah Harun Masiku Dilindungi Banteng?

Konten.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE) sebagai tersangka suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Meski kalah jumlah suara di Pemilu 2019, eks Caleg PDIP Harun Masiku (HAR) ingin dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

HArun lantas menyuap Wahyu. Komisioner KPU itu diduga meminta Rp900 juta kepada Harun.

Perlu diketahui, yang harusnya menggantikan Nazarudin Kiemas adalah Riezky Aprilia karena perolehan suaranya terbanyak kedua di bawah Nazarudin. Sementara, Harun menempati perolehan suara terbanyak kelima.

PDIP pun ikut terseret masuk ke dalam lingkaran kasus ini. Sebab, PDIP mengajukan gugatan Pasal 54 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Intinya, PDIP ingin penentuan suara Caleg terpilih yang meninggal dunia merupakan hak partai, bukan berdasarkan suara terbanyak. Gugatan inipun dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 57P/HUM/2019.

Namun, kini Harun tengah dicari pihak kepolisian dan KPK. Lantaran ia kabur ke luar negeri. Hal ini pun menjadi misteri.

Harun MAsiku ke Luar Negeri

KPK menyatakan Harun sudah berada di luar negeri sebelum operasi tangkap tangan dilakukan yakni tanggal 8 Januari.

“Dengan Imigrasi kita sudah koordinasi. Info yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (13/1).

Beberapa hari kemudian, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan Harun masih berada di luar negeri sejak kepergiannya pada tanggal 6 Januari. Hal itu berdasarkan informasi dari Imigrasi.

“Yang kami tahu dan kami yakini informasi dari humas Imigrasi bahwa yang bersangkutan (Harun) di luar negeri, dan belum ada informasi yang kami terima bahwa yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia,” kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (16/1).

Hal senada juga diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurutnya, Harun masih berada di luar negeri. “Ke Singapura, jadi tanggal delapan OTT, tanggal 6 dia sudah di luar,” kata Yasonna, Kamis (16/1).

Namun, Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Harun Masiku tercatat bertolak ke luar negeri pada 6 Januari 2020 ke Singapura. “Yang bersangkutan tercatat keluar Indonesia tanggal 6 Januari, ke Singapura,” ujar Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang, Senin (13/1).

Sementara itu, dikutip dari majalah Tempo, Harun memang pergi ke Singapura pada Senin, 6 Januari 2020. Berdasarkan penelusuran Tempo, ia memesan tiga tiket pesawat Garuda Indonesia untuk penerbangan berbeda pada hari yang sama, yakni GA 824, GA 830, dan GA 832.

Ia akhirnya melenggang dengan GA 832 dan duduk di kursi 6K, yang berangkat pukul 11.30 dan tiba pukul 14.20 waktu Singapura. Tapi Harun hanya satu hari di Singapura.

Kemudian, pada Selasa, 7 Januari lalu, Harun memesan tiket Lion Air JT 155 dan Batik Air ID 7156. Dalam penerbangan Lion Air, status Harun “no show” atau tidak berada di pesawat. Ia memilih naik Batik Air dan duduk di kursi kelas bisnis nomor 3C.

Pesawat itu bertolak dari Terminal 1 Bandar Udara Internasional Changi pukul 16.35 dan tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pukul 17.03. Kedatangan Harun di Soekarno-Hatta pun terekam kamera pengawas (CCTV) yang salinannya diperoleh Tempo.

Dalam rekaman CCTV tersebut, Harun terlihat mengenakan kaos lengan panjang biru tua serta celana dan sepatu sport hitam, Harun terlihat menenteng tas seukuran laptop dan kantong belanja.

Beberapa belas menit kemudian, seorang pria berseragam menghampirinya. Laki-laki itu terus menemani Harun melintasi pos pemeriksaan Imigrasi hingga Bea dan Cukai.

Keluar dari area kedatangan, Harun kemudian menaiki taksi Silver Bird Toyota Alphard. Sebelum Harun masuk ke dalam mobil, petugas berpakaian Lion Air.

Ia Membuka jendela, Harun kemudian melambaikan tangan kepada pria berseragam tersebut. Harun diduga menuju apartemen Thamrin Residence.

Keesokan paginya, Rabu, 8 Januari, pegawai yang bekerja di apartemen Thamrin Residence melihat Harun keluar dari lift sambil menyeret satu koper.

Menurut dia, Harun kemudian naik sebuah mobil multi-purpose vehicle atau MPV. Pagi itu Harun tak menggunakan mobil Toyota Camry-nya yang terparkir di lantai P3. Mobil bercat hitam metalik dengan plat nomor B-8351-WB itu kini dipasangi sejumlah stiker merah-putih bertulisan “Dalam Pengawasan KPK”.

Jejak Harun terpantau oleh tim penindakan komisi antikorupsi saat magrib. Menggunakan kemeja merah lengan panjang, menurut seorang saksi mata, Harun terlihat di depan Grand Cafe, lantai 3, Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat. Sekitar setengah jam kemudian, Harun merapat ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan Nurhasan, penjaga kantor Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Nurhasan menghubungi Harun untuk menyampaikan instruksi diduga berasal dari Hasto, yaitu semua telepon seluler Harun direndam dalam air. Sekitar enam jam sebelumnya, KPK mencokok anggota KPU, Wahyu Setiawan, dan orang dekatnya, Agustiani Tio Fridelina Sitorus. KPK juga menciduk enam orang lain.

Dua di antara mereka adalah Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah. Keduanya, menurut sejumlah politikus PDIP, adalah orang dekat Hasto. Adapun Hasto diduga ikut memberikan duit suap senilai Rp 400 juta untuk Wahyu melalui Saeful dan Donny.

Menaiki sepeda motor bersama Nurhasan, Harun menuju kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasto diduga sudah berada di sana. Tim penindakan KPK lainnya pun telah memantau posisi Hasto, yang diduga berada di sekitar tempat tinggal seorang petinggi intelijen.

Di kompleks PTIK, tim KPK gagal menangkap Harun dan Hasto. KPK membenarkan bahwa penyidiknya sempat ada di PTIK. Tapi, tidak menjelaskan bahwa di sana untuk menangkan Hasto.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, penyelidik yang berada di PTIK pada Rabu kemarin hanya mau menumpang salat. Tapi, dia tidak menjelaskan alasan penyelidik menunaikan salat di PTIK.

“Di situ, tim KPK ditahan sampai pagi. Dites urine dan sebagainya,” kata Ali.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dokonfirmasi mengenai hal ini mengaku tidak mengetahui keberadaan dua stafnya yang ditangkap KPK. Hasto mengatakan saat itu ia sedang sakit diare. “Saya tidak mengetahui karena sakit diare tadi, sehingga dalam konteks seperti ini kami fokus dalam persiapan HUT ke-47 dan rakernas yang pertama,” kata Hasto.

PDIP melalui Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Andreas Hugo Pareira keberatan dengan cerita Sekjen Hasto Kristiyanto yang berada di PTIK saat malam penangkapan eks pimpinan KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR.

PDIP tegaskan, ada pihak sengaja ingin sudutkan PDIP. “Dalam konteks saat ini, PDI Perjuangan adalah korban dari framing politik tersebut,” jelas Andreas kepada wartawan, Selasa (14/1).

Akankah PDIP melindungi Harun?

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menilai PDI Perjuangan (PDIP) terkesan sedang ‘pasang badan’ untuk membela dan melindungi Harun Masiku

Dikutip dari CNNIndonesia, hal itu sudah terlihat tatakala Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly hadir dalam pembentukan Tim Hukum PDIP beberapa waktu lalu.

“PDI Perjuangan dalam kasus ini pasang badan, sampai Yasonna hadir dalam konpers pembentukan tim hukum untik mengurus masalah ini,” kata Yusfitriadi di Kantor Formappi, Jakarta, Jumat (24/1).

Yusfitriadi mengatakan heran dengan sikap PDIP belakangan ini. Ia menyatakan sikap itu berbeda dengan partai lain tatkala menyikapi kadernya yang terjerat kasus korupsi.

Pada umumnya, kata dia, partai akan langsung memecat kadernya bila ditetapkan tersangka kasus korupsi dan menegaskan tak ada kaitannya dengan institusi partai. Namun sebaliknya, PDIP tak menyatakan hal tersebut secara tegas kepada publik.

“Ini kan menarik, dan ini mungkin satu-satunya kasus yang menyeret elite partai kemudian ditarik jadi masalah kelembagaan,” kata dia.

Melihat rentetan itu, Yusfitriadi menduga Harun Masiku merupakan sosok kunci dalam kasus ini. Harun dikhawatirkan mampu membuka dugaan keterlibatan elite politik lain bila ditemukan keberadaannya.

Sampai saat ini keberadaan Harun belum diketahui. Ia dipahami berada di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020 atau satu hari sebelum digelarnya OTT oleh KPK.
Yusfitriadi menduga Harun sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu agar ‘kotak pandora’ yang berkaitan dengan kasus tersebut tak terbuka.

“Saya melihatnya HM ini sebuah kunci. Kunci untuk mengembangkan rantai konspirasi kasus ini dengan berbagai macam elite partai politik. Tidak hanya dengan salah satu anggota KPU saja. Wajar kemudian, pandangan-pandangan muncul, HM ini terkesan disembunyikan,” kata dia.

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai adanya menteri yang tetap aktif pada jabatan struktural partai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Apalagi, dalam kasus Yasonna, ia harus menjalankan tugas sebagai Ketua Bidang Hukum PDIP beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sikap para menteri seperti ini akan menimbulkan persepsi negatif terkait profesionalitas kabinet.

“Sebaiknya Presiden Jokowi punya kebijakan khusus untuk meminta menteri bekerja profesional sebagai pejabat publik,” kata Arya, Minggu (19/1) seperti dikutip dari Antara.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Yasonna tersebut. “Kami berpikir ini ada potensi mal-kepentingan, tidak profesional, pembiaran, dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ucapnya.

Yasonna sudah mengklarifikasi kapasitasnya dalam konferensi pers itu sebagai kader PDIP, bukan menteri. Ia juga memastikan tidak masuk dalam tim hukum dan tidak akan melakukan intervensi atas kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. “Mana bisa saya intervensi. Saya tidak punya kewenangan,” ucap Yasonna.

Memang Menteri Hukum dan HAM tidak punya kewenangan apa-apa atas kasus yang dikerjakan KPK. Namun, publik tentu masih ingat Undang-Undang KPK yang baru dan berhasil melemahkan kinerja komisi itu berasal dari kementerian yang dipimpin Yasonna. Paling tidak pelemahan itu mulai terasa pada kasus ini.

KPK tidak berhasil menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto karena belum mendapat izin Dewan Pengawas. Akibatnya, korelasi Hasto dengan tersangka lainnya menemui jalan buntu.

Dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 disebut Dewan Pengawas KPK memiliki beberapa tugas, salah satunya adalah memberi izin atau tidak penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Tim hukum PDIP malah melaporkan aksi penggeledahan tersebut ke Dewan Pengawas.

“Pada 9 Januari ada yang mengaku dari KPK, tiga mobil, dan membawa surat tugas penggeledahan. Akan tetapi ketika kami minta lihat, hanya dikbas-kibaskan,” kata Koordinator Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta.

KPK-Polri Buru HArun MAsiku

Sementara dilansir rmol.id Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengungkapkan sampai saat ini, Polri dan KPK masih berupaya menyelidiki tempat keberadaan Harun Masiku bersembunyi.

“Sampai hari ini, status pencarian Harun Masiku masih penyelidikan segala daya upaya kami maksimalkan untuk ketahui keberadaan yang bersangkutan,” kata Asep di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/1).

Di sisi lain, Asep menekankan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal membantu penyidik lembaga antirasuah dalam melakukan pengejaran terhadap eks caleg PDIP tersebut. Salah satu cara yang dinilai Asep ampuh adalah pembentukan tim khusus oleh Kapolri Jenderal Idham Azis untuk melakukan pencarian terhadap terduga penyuap eks Komisioner KPU tersebut.

“Sebagaimana perintah Kapolri, beliau sangat konsen bantu KPK untuk cari Harun Masiku, sehingga ada timsus lidik dan kerjasama aktif dengan KPK,” ujar Asep. (*)

Penulis: Ade Indra
Editor: Citra Kharisma

Berita Pilihan :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Video

Berita pilihan