PBNU Menegaskan Berani Bela NKRI Melawan China Hingga Mati Syahid
Konten.co.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan sikap tegasnya terkait klaim perairan Natuna adalah milik China.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengaku pihaknya siap membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perairan Natuna dengan melawan China.
Hal ini, lanjutnya didasari atas dawuh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU yang menyatakan bahwa hukum membela keutuhan tanah air fardu ain.
“Man maata liajli wathanihi, mata syahidan (Barang siapa yang mati berjuang demi tanah airnya, maka dia mati syahid),” katanya dalam keterangan yang diterima Konten.co.id.
“Itulah dasar pernyataan kita. Warga NU semuanya berangkat dari prinsip yang telah diajarkan oleh Hadratussyekh, membela tanah air fardu ain (wajib bagi setiap individu),” lanjutnya.
Pihaknya pun meminta pemerintah tegas menyikapi provokasi China yang mengklaim secara sepihak wilayah Natuna. “NU mendukung tindakan tegas pemerintah,” katanya.
KH Said menjelaskan bahwa Kepulauan Natuna masuk dalam 200 Mil Laut Zona Ekonomi Eksklusif yang telah diratifikasi sejak 1984. Tindakan China merupakan bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima.
Klaim sepihak ini pangkal sengketa puluhan tahun. “Seluruh klaim China tidak memiliki dasar hukum. Tindakan Beijing menolak konvensi itu adalah melanggar norma,” ujarnya.
Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta pemerintah tidak lembek dengan provokasi tersebut. Sebab, keutuhan NKRI merupakan harga mati yang tidak bisa ditukar apapun.
Karenanya, NU meminta pemerintah untuk mengarusutamakan maritim dan kelautan. Salah satunya dengan menyebut pulau yang berada di wilayah perbatasan sebagai pulau terdepan.
“Pulau pebatasan rawan gejolak tidak boleh disebut lagi pulau terluar, tapi pulau terdepan,” tegasnya.
Permintaan pemerintah tegas menangani masalah ini pun datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dia menegaskan tidak ada alasan pemerintah Indonesia membiarkan Perairan Natuna diklaim oleh negara lain.
Dia bilang Perairan Natuna merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS) 1982.
“Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok segera meninggalkan Laut Natuna Utara,” kata Puan.
Namun begitu, dia berharap upaya mendesak seluruh kapal nelayan China agar meninggalkan Natuna ditempuh dengan cara diplomasi damai.
Lebih jauh, Puan meminta pemerintah China menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982, di mana China menjadi salah satu anggotanya.
Politikus PDIP itu pun meminta seluruh kementerian dan lembaga satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengutamakan upaya diplomasi dengan pemerintah China dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan negara.
Puan juga meminta seluruh matra di tubuh TNI meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah ZEE seperti di Perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard atau penjaga pantai demi mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin.
“Pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna,” ujarnya.
Sebelumnya, China mengklaim perairan Natuna. Penyebab kembali memanasnya soal klaim di Laut Natuna itu dipicu oleh keterangan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang yang mengatakan bahwa China memiliki kedaulatan terhadap pulau Natuna dan memiliki hak-hak kedaulatan serta yudiksi atas perairan dekat Pulau Natuna. (*)
Penulis :Ade Indra
