Tanahnya Jadi Tol Balsam, Warga Balikpapan Minta Presiden Ganti Rugi
Konten.co.id – Jalan tol pertama di Kalimantan, Balikpapan – Samarinda (Balsam) diresmikan presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (17/12/2019).
Namun peresmian tersebut diwarnai dengan aksi warga Balikpapan yang berteriak ke Presiden minta ganti rugi soal lahan dan tanahnya yang belum juga dibayar.
Hal ini terlihat di akun Twitter @anonLokal.
“Kedatangan Presiden dalam peresmian jalan tol pertama Balikpapan-Samarinda, di Kalimantan pada tgl 17 Desember 2019 disambut dengan teriakan warga, yang minta ganti rugi tanahnya yang belum dibayarkan pihak pengembang jalan tol,”.
Dalam video tersebut warga berteriak minta presiden ganti rugi tanahnya yang belum dibayarkan pihak pengembang jalan tol.” Pak ganti rugi tanah kami, ” ucap seorang warga.
Hal ini pun ditanggapi netizen. “Katanya ganti untung,,? Untung apanya,,???”
“Loooh kata siKunyuk. Jln tol itu ganti untung. Ternyata.. Ndasmuu” cuit @JGudhel_dotcom.
“Ya dia dr dalam mobil senyum2 sambil bilang ke ajudan, liat rakyat sangat antusias menyambut presidenya… Saya sangat terharu…. Teriakanmu gak didenger dr dalam mobil!!!”
Menanggapi hal ini Komisi I DPRD Kaltim akan segera memanggil tim pembebasan tanah untuk jalan tol Balikpapan-Samarinda yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memberikan penjelasan soal pembayaran ganti rugi tanah masyarakat, di Sungai Merdeka dan Samboja, Kutai Kartanegara, oleh Pemprov Kaltim.
“Kita akan undang instansi terkait, kita minta penjelasan. Termasuk BPN, Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara) yang juga terlibat di penanganan pertama. Kita juga akan undang kembali tim pembebasan lahan di wilayah tersebut. Maunya kita selesaikan hak masyarakat itu,” kata Ketua Komisi I Jahidin.
Jahidin mengatakan, polemik tak terbayarnya ganti rugi lahan yang dijadikan tol, yang diresmikan Presiden Joko Widodo, Selasa (17/12) itu, telah berlangsung sejak lama dan tak kunjung menemukan titik terang.
Bahkan, di masa bakti DPRD Kaltim 2014-2019, pihaknya telah mendapatkan pengaduan yang sama dari masyarakat setempat.
“Perkara ini memang sudah masuk sejak itu. Masa bakti yang kedua inilah, saya diamanatkan menjadi Ketua Komisi I, maka saya tindaklanjuti. Merupakan tunggakan penyelesaian perkara di masa yang lalu. Jadi ini bersambung,” terang dia.
Selain itu, perkara ini sudah ditangani sebelumnya di tingkat Kabupaten/Kota Kukar. Namun, juga belum menemukan titik terang.
“Jadi, terkesan masyarakat ini terombang-ambing,” sebut Jahidin.
Melihat dari sisi hukum, lanjutnya, terkait ganti rugi itu wajar diberikan. Meski lahan-lahan tersebut bersifat tanah negara.
“Mereka pinjam pakai. Tetapi, hal yang wajarlah diberikan ganti rugi. Dan itu didukung pula oleh payung hukum. Bisa saja diberikan ganti rugi,” ungka Jahidin.
Untuk itu, selanjutnya pihaknya akan melakukan upaya harmonisasi kebeberpa pihak terkait agar hak masyarakat, dapat terpenuhi.
“Kemungkinan Komisi I juga akan turun ke lapangan untuk mengecek. Karena, yang menangani pertama adalah DPRD Kukar. Jadi kami di Komisi I juga perlu melihat,” pungkas Jahidin. (*)
Penulis : Ade Indra
