SKT 9 Ormas NU dipertanyakan Oleh Akun Opposite Menurut Data Kemendagri

SKT 9 Ormas NU dipertanyakan Oleh Akun Opposite Menurut Data Kemendagri

FPI yang dianggap melanggar aturan Indonesia justru masih ada Ormas lain yang belum perpanjang SKT.

FPI Dinilai Langgar Aturan Negara, Opposite Tanyakan SKT 9 Ormas Indonesia ke Ngabalin

Konten.co.id – Proses perpanjangan masa berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga tuntas.

FPI mengaku malas memperpanjang SKT karena dianggap tidak ada gunanya. Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengingatkan bahwa FPI harus tetap mengikuti aturan di Indonesia.

“Ya terserah dia. Dia mau hidup baik, ya tidak, ya terserah dia. Yang penting negeri ini ada aturannya. Bukan hukum rimba. Ada sejumlah regulasi-regulasi yang mengatur tentang ormas, perkumpulan, dan lain-lain. Kalau tidak peduli, kalimat apa itu yang dipakai, ente tinggal di gurun pasir atau tinggal di mana,” kata Ngabalin di Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019).

Soal legalitas FPI, Ngabalin mengaku harus mengeceknya terlebih dahulu. Menurutnya, bisa saja ‘bentuk’ FPI ini berubah.

“Tentu nanti. Nanti kan dilihat Dagri, Departemen Kehakiman untuk apakah perkumpulan, ataukah dia jadi paguyuban, atau menjadi alumni 212, atau kelompok pengajian. Kan bisa saja jadi itu. Tapi yang pasti, Anda sedang diurus oleh satu organisasi negara yang namanya pemerintah. Republik ini kan namanya negara, pengurus pusatnya namanya pemerintah, ketua umumnya Jokowi. Kalau ente nggak mau diurus pemerintah dengan persyaratan-persyaratan negara, artinya rakyat Indonesia bisa memberikan penilaian,” ungkapnya.

“Ente nggak tinggal di gurun pasir, Bung. Ente tinggal di satu wilayah yang punya komunikasi, punya hubungan sosial dengan masyarakat yang lain. Jangan begitu dong,” sambung Ngabalin.

Dia menegaskan FPI harus mengikuti aturan di Indonesia. Ngabalin juga menyinggung pihak-pihak yang belum move on.

“Iyalah. Kalau tinggal di republik ini. Kecuali tinggal di Libanon atau di Yaman atau tinggal di mana. Ini kan Republik Indonesia. Aturannya, aturan Indonesia. Gitu dong. Masa sih belum move on. Move on. Sudah selesai,” ujarnya.

Namun hal ini justru ditanggapi dengan sinis oleh akun @Opposite6890. Akun tersebut justru mempertanyakan SKT beberapa ormas.

Seperti Anshor, Banser, Muslimat Nadhlatul Ulama (NU), Fatayat NU, IPNU, LD-NU, LPBH-NU, LP Ma’arif, dan Lakesdam NU.

“Kalau Ngabalin ingatkan soal aturan Negara. Apakah ANSHOR, BANSER, MUSLIMAT NU, FATAYAT NU, IPNU, LD-NU, LPBH-NU, LP MA’ARIF NU, LAKPESDAM-NU sudah punya SKT ? Cuma bertanya aja gak usah baper. Sumbernya ada disini

Dari link data ormas Kemendagri tersebut terlihat dari semua ormas izinnya pun ada yang sudah kedaluwarsa.

Hal ini pun ditanggapi netizen.” Sudah kadaluwarsa semua SKT-nya ” cuit @ZAEffendy

“Ngabalin itu ciri2 manusia yg sudah mati, otak kosong gila beneran….”cuit @PepepPermana

Sementara akun @AAL34727531 mencuitkan “Masih berlaku sih min sampai 2020.
Cuma sudah TO jadi yg disorot tetap FPI. Periode pertama HTI, Periode kedua FPI, Selanjutnya…”

Penulis : Ade Indra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *