Satgas Menutup Empat Biro Perjalanan Umroh di Garut dan Jateng

Satgas Menutup Empat Biro Perjalanan Umroh di Garut dan Jateng

Empat biro perjalanan haji dan umroh ditutup Satgas.

Tidak Memiliki Izin PPIU, Satgas Menutup Empat Biro Perjalanan Umroh di Garut dan Jateng

Konten.co.id – Satgas Umrah Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Ibadah Umrah mencabut izin 4 Travel Umrah karena dianggap tidak memiliki izin.

Dari keempat Travel tersebut, tiga travel berada di Jawa Tengah dan satu lagi di Jawa Barat.

Ketiga travel Non PPIU di Jawa Tengah tersebut adalah PT. ABI, PT. SS dan BNI. Dari ketiganya, ada yang telah beroperasi lebih dua tahun di Jawa Tengah, dan tidak memiliki izin sebagai PPIU.

Sementara untuk di Jawa Barat biro perjalanan tersebut adalah PT. AGM yang beralamat di Jl. Samarang, Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul,Kabupaten Garut.

Tim Satgas Umrah meminta mereka menghentikan operasional sebagai penyelenggara umrah.

Di hadapan Satgas Umrah, pimpinan Travel PT. ABI mengakui bahwa travelnya baru memiliki izin sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW), belum memiliki izin sebagai PPIU.

Pemberangkatan jemaahnya dilakukan bekerjasama dengan travel yang sudah memiliki izin sebagai PPIU.

PT ABI siap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan Kementerian Agama.

“Saya mengakui belum memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Dan saya bersedia untuk menghentikan operasional perusahaan saya dalam menyelenggarakan perjalanan umrah. Dan siap untuk mengikuti ketentuan dari pemerintah. PT. ABI akan saya tutup dan menjadi kantor cabang PPIU. Dan akan mengajukan izin PPIU apabila moratorium izin umrah sudah dibuka,” ujar pimpinan ABI Tour.

Sementara itu, travel BNI yang tidak memiliki legalitas sebagai BPW, bersedia untuk menurunkan atributnya dan media promosi umrah yang sudah terpasang di sekitar kantor. Setelah ini pihaknya akan mempersiapkan diri sebagai cabang PPIU.

Direktur Utama PT AGM, GAF, mengakui bahwa mereka belum mengantongi izin sebagai PPIU, tetapi sudah beroperasi sejak dua tahun lalu.

Biro ini juga telah memberangkatkan sekitar 300 jemaah. Untuk memberangkatkan para jemaah tersebut, mereka mendaftarkan kembali kepada PPIU di Jakarta.

Kasi Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah Kemeterian Agama, Ali Machzumi, mengatakan untuk memastikan kesungguhan ketiga travel tersebut, para pimpinan travel diminta membuat surat pernyataan bermaterai enam ribu. Pernyataan ini akan menjadi pegangan dan kontrol Satgas Umrah ke depan.

“Satgas meminta pimpinan travel-travel menuangkan janji dalam pernyataan untuk tidak akan mengoperasikan lagi perusahaan dalam penyelenggaraan umrah dan apabila tetap beroperasi bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk mengembalikan seluruh biaya perjalanan ibadah umrah yang sudah dibayarkan oleh jemaah yang belum diberangkatkan” ujar Ali.

Anggota Satgas Umrah dari unsur PPATK, Andre Maytadi, menambahkan bahwa langkah Satgas Umrah ini sebagai langkah awal dan preventif.

Diharapkan travel-travel ini mengikuti aturan yang ada. Dan apabila tidak diindahkan tentu harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *