Pencabutan Materi Khilafah, DPR Minta Menag Tidak Hapus Sejarah

Pencabutan Materi Khilafah, DPR Minta Menag Tidak Hapus Sejarah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Menag Fachrul Razi tidak lupa sejarah kalau islam pernah dipimpin khalifah.

DPR Minta Menag Tidak Hapus Sejarah Islam Terkait Pencabutan Materi Khilafah

Konten.co.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily meminta agar Menteri Agama Fachrul Razi agar tidak menghapus konten ajaran tentang khilafah dan jihad dalam materi pelajaran agama islam di madrasah.

Ia menilai khilafah termasuk khazanah pemikiran politik yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Karenanya, pemerintah tak boleh menghapus fakta tentang penerapan khilafah dalam sejarah Islam.

“Secara fiqh siyasi, khilafah itu merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Kita tak boleh menghapus fakta sejarah itu,” kata Ace, Senin (9/12/2019).

Ia menilai bahwa semua peserta didik perlu tahu tentang kekhalifahan dalam sejarah Islam. Misalnya, kekhalifahan Abbasiyah hingga Turki Utsmani.

Fakta sejarah ini, lanjutnya ini tetap harus disampaikan kepada peserta didik karena tak dipungkiri sudah menjadi bagian dari sejarah Islam.

Namun ia menilai konsep khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia. Sebab, dalam pendirian bangsa, para pendahulu menyepakati Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik dengan dasar negara Pancasila.

“Menteri Agama (Fachrul Razi) tak perlu sampai menghapus materi sejarah tentang khilafah. Materi tersebut tetap perlu dimuat dengan dilengkapi pengertian bahwa Indonesia tidak bisa menerapkan sistem khilafah,” ucapnya.

Ia menceritakan di Pesantren dulu, ia pernah belajar tentang konsep fiqh siyasi atau fiqih politik yang mengacu pada Kitab Ahkam Al-Sultoniyah karangan Imam Mawardi yang memuat tentang konsep politik khilafah.

Akan tetapi, hal ini bukan berarti santri mengikuti ajaran itu. “Karena itu tidak mungkin diterapkan dalam sistem politik saat ini,” imbuhnya.

Ace juga mengkritik Menteri Agama yang ingin merevisi topik jihad dalam pelajaran agama Islam. Menurutnya, ayat perang atau jihad merupakan salah satu doktrin Islam.

Ia berpandangan makna jihad tersebut seharusnya tak ditafsirkan secara ekstrem. Menurutnya, konsep jihad harus menekankan pada aspek spiritualitas agama yang menyejukkan ketimbang ditafsirkan seperti pemahaman kelompok radikal.

“Jadi yang seharusnya dikedepankan adalah kemampuan para pendidik untuk menjelaskan tentang konsep kenapa kita menerapkan sistem kenegaraan kita saat ini dimana Pancasila dan NKRI sebagai pilihan yang tepat dan keharusan kita mengedepankan moderasi beragama,” kata Ace.

Diketahui Kementerian Agama berencana merevisi konten-konten ajaran berisi khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah. Hal itu tertera dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar.

Kemenag merevisi kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) untuk pengarusutamaan moderasi beragama serta pencegahan paham radikalisme di satuan pendidikan madrasah. Ditargetkan efektif berlaku pada tahun ajaran 2020/2021.

“Kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar Tahun Pelajaran 2019/2020. Terkait KI-KD yang membahas tentang Pemerintahan Islam (Khilafah) dan Jihad yang tercantum dalamKMA 165 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku dan telah diperbarui dalamKMA 183 Tahun 2019. Maka implementasi KI-KD dalam pembelajaran dan penilaian hasil belajar TahunPelajaran 2019/2020 mengacu pada Kl-KD yang tercantum dalamKMA 183 Tahun 2019,” tulis surat yang diterbitkan pada 4 Desember 2019.

Hal ini pun ditanggapi netizen. Sebagian tidak setuju dengan penghapusan materi khilafah dan jihad dalam pelajaran di madrasah.

“MIRIS! Kemenag Resmi Hapus “Khilafah” dan “Jihad” dari Kurikulum Madrasah” cuit @mas__piyuuu

“Jihad dan khilafah adalah ajaran islam, dlm arti yg luas !!! TDK SENATA2 RADIKAL RADIKUL SPT YG D TUDUHKAN !!!
HANYA NEGERI INI BUTUH PEMIMPIN BERINTEGRITAS” cuit @Medina_adha

Hal senada diungkapkan akun @BalADEva_ mencuitkan,

“Solusinya sebar E-Book soal sejarah, khilafah dan jihad. jual buku juga ga mungkin, jika ketahuan psti digoreng. bikin modul pelajaran yg dihilangkan.. tinggal di campur dgn modul pembelajaran lainnya. digitalisasi buku. madrasah aja diubah”, rezim mau hilangkan sejarah islam.”

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada Kementerian Agama (Kemenag), Umar, mengatakan kalau materi yang dihilangkan sebenarnya bukan hanya materi khilafah dan perang.

Umar mengatakan, setiap materi ajaran yang berbau tidak mengedepankan kedamaian, keutuhan dan toleransi juga dihilangkan.

“Karena kita mengedepankan pada Islam wasathiyah,” kata Umar, Sabtu (7/12/2019).

Ia menuturkan Rasulullah mengajarkan semangat perjuangan. Tapi dalam konteksnya saat ini tidak lagi model perjuangan perang.

Namun, lanjutnya, dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam tetap membahas Rasulullah pernah berperang.

“Tetapi justru yang kita ungkap banyak nanti aspek kehidupan Rasul yang menjaga perdamaian yang madani,” ujarnya.

Dikatakannya, perjuangan Rasulullah sendiri bukan hanya berperang. Tapi membangun masyarakat madani.

Dia menegaskan, memang Rasul pernah berperang tapi bukan hanya perang saja yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya.

“Rasul pernah berperang iya, tetapi Rasul bukan hanya berperang saja, dan kalau Rasul berperang bukan berarti Islam didakwahkan dengan cara keras,” jelasnya.

Pihaknya mengatakan kalau yang ingin dikedepankan oleh Kemenag adalah Rasulullah yang membangun masyarakat madani.

Supaya dapat dipahami pentingnya menjaga perdamaian dan toleransi. Sebab Rasul dengan umat-umat agama lain juga toleransi.

Dia menambahkan, semua buku-buku ajar di MI, MTs, dan MA berorientasi pada penguatan karakter, ideologi Pancasila, dan anti korupsi. Paling utama mengajarkan Islam wasathiyah.

“Jadi kita ini menyiapkan generasi yang akan datang generasi yang betul-betul bisa menjaga perdamaian, persatuan dan toleransi demi keutuhan NKRI dan kejayaan Islam di Indonesia,” jelasnya.

Umar mengingatkan, di Indonesia khilafah ditolak, maka tidak mungkin mengajarkan materi yang konteksnya membangun khilafah yang bertentangan dengan Indonesia.

“Apakah kemudian pemerintahan Islam (khilafah) enggak diajarkan? Ya tentu nanti ada porsi (pelajaran tentang) membangun peradaban dan pemerintahan, tapi yang sesuai dengan negara kita Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, anak diajari bagaimana pandangan Islam terhadap membangun negara dan pemerintahan.

Jadi perspektifnya beda dengan khilafah yang dimaksud oleh pihak-pihak yang ingin mendirikan khilafah di negara Pancasila.

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan menghilangkan fakta-fakta sejarah Islam.

“Tapi pendekatan dan metodologinya yang kita ubah, supaya anak-anak enggak sampai lupa sejarah, dan enggak boleh melupakan sejarah,” jelasnya.

Kemenag ingin memberikan bekal kepada para siswa supaya melek informasi tentang negara.

Supaya anak-anak tahu membela negara ini hukumnya fardu ain. Tapi membela yang mengedepankan asas pemerintahan yang Pancasila, meneguhkan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *