Deklarasi Djuanda 1957 dan Pro Kontra Penghancuran Kapal Pencuri Ikan

Deklarasi Djuanda 1957 dan Pro Kontra Penghancuran Kapal Pencuri Ikan

Para pemimpin pendahulu bersusah payah dalam menjaga kawasan Indonesia, khususnya kawasan laut demi menciptakan Negara Maritim terbesar di Dunia.

Deklarasi Djuanda 1957 dan Pro Kontra Penenggelaman Kapal Illega Fishing

Konten.co.id – 13 Desember 1957 Perdana Menteri Indonesia, Djuanda Kartawidjaja mendeklarasikan dan menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Deklarasi itu dilakukan karena sebelumnya luas wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).

Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Dengar arti kapal asing bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Dalam Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan , sontak deklrasi itu banyak mendapat tentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.

Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi Djuanda pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).

Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur.

Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:

  1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
  2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
  3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:

a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
b. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan
c. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Menjaga Laut Indonesia

Wilayah laut yang menjadi penghubung pulau di Indonesia sekarang dianggap sebagai kawasan resmi dari Indonesia, tentunya banyak memberikan keuntungan bagi Indonesia dan memberikan ketegasan antara darat, laut, dasar laut, udara dan juga seluruh kekayaan, semua di dalam satu kesatuan wilayah Indonesia.

Setelah dideklarasikannya menjadi konsep negara maritim, tentu menghadirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk terus menjaga kedaulatan laut terutama di kawasan perbatasan.

Peran TNI AL

Tentara Nasional Indonesia (TNI) punya peran penting menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Karena hakikat maritim yang berdaulat adalah maritim yang bebas dari segala ancaman, yakni ancaman navigasi, ancaman pencurian sumber daya laut dan ancaman pelanggaran hukum.

Saat ini kemananan laut Indonesia dijaga oleh beberapa instansi seperti TNI AL, Polri, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea Cukai, serta Ditjen imigrasi.

TNI AL saat ini memiliki kekuatan alutsista untuk menjaga laut Indonesia. Antara lain 148 KRI, 349 KAL dan Patkamla, 62 pesawat udara, serta 422 kendaraan temput marinir.

Dilansir dari Kompas, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lautan mencapai 3.257.483 km persegi dan luas daratan sebesar 1.922.570 km persegi. Ini berarti, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Jika zona ekonomi eksklusif (ZEE) ikut diperhitungkan, maka luas lautan menjadi sekitar 7,9 juta km persegi atau 81 persen dari seluruh wilayah Indonesia. Kedaulatan Indonesia sudah seharusnya dijaga hingga pulau-pulau terluar dan terpencil.

Pro Kontra Penenggelaman Kapal Pencuri

Era pemerintahan Joko Widodo periode pertama, Menteri kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti pernah menjadi ikon menakutkan bagi para pelaku ilegal fishing dari negara luar, pasalnya siapa saja yang tertangkap melakukan pencurian dikawasan laut Indonesia, otomatis kapal yang mereka tumpangi akan di ledakan. Selama ia menjabat terdapat 558 kapal yang sudah ditenggelamkan.

Namun diperiode kedua, Susi Pujiastuti tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan, gantinya adalah Edhy Prabowo. Dibawah pimpinannya, Edy berencana menghentikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing.

Kebijakan tersebut sontak menuai pro dan kontra. Pengamat Kelautan dan Perikanan Abdul Halim menilai, apabila kebijakan itu dihentikan, maka harus ada payung hukum yang kuat. Khususnya terkait nasib kapal-kapal pelaku illegal fishing yang sudah ditangkap. Jangan sampai bos illegal fishing bersorak. Sebab selama ini ada kekhawatiran, kapal-kapal tersebut kembali ke tangan bos illegal fishing dengan memanfaatkan lelang hasil putusan pengadilan. “Menteri KKP bersama pihak-pihak terkait lainnya itu bisa memastikan bahwa peserta lelang terhadap kapal sitaan itu bisa dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih,” ujarnya Dilansir dari Kompas 14 November 2019.

Dalam programnya Menteri Edy tidak akan menenggelamkan kapal, namun kapal tersebut akan diberikan kepada nelayan Indonesia. Hal tersebut menurutnya akan berpotensi meningkatkan kinerja di sektor perikanan.

Namun ada potensi penyalahgunaan, menurut Susi Pujiastuti dalam sebuah tayangan televisi mengatakan, akan ada potensi pengembalian kapal asing jika tidak ditenggelamkan.

Sementara itu DPR setuju kapal sitaan illegal fishing dihibahkan kepada nelayan, hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Ia mendukung kapal sitaan illegal fishing diberikan kepada nelayan Indonesia, daripada harus ditenggelamkan. Alasannya adalah banyak keluar anggaran untuk menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.

Penulis : Sidqi Al Ghifari

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Berita Pilihan :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Satire

Berita Video

Berita pilihan