Bertemu Kadisdik se Indonesia, Mendikbud Ubah Sistem UN Tahun 2021

Bertemu Kadisdik se Indonesia, Mendikbud Ubah Sistem UN Tahun 2021

Ada 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar salah satunya mengubah sistem UN.

Bertemu Kadisdik se Indonesia, Mendikbud Pastikan Sistem UN Diubah Tahun 2021

Konten.co.id – Sistem Ujian Nasional (UN) tahun 2021 dipastikan berubah. Hal ini diucapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, saat rapat koordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Pada rakor ini, Mendikbud menyampaikan empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar yang meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Mantan CEO Gojek ini mengatakan sistem UN di tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi dan matematika atau numerasi, serta penguatan pendidikan karakter.

Sementara Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya.

Dikatakannya, kebijakan asesmen yang akan dilaksanakan tahun 2021 ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS tanpa mengurangi kearifan lokal yang ada.

Kemendikbud juga akan menyederhanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan memangkas beberapa komponen.

“Ke depan cukup satu lembar saja. Singkat tapi berkualitas. Karena esensi RPP adalah proses refleksi dari guru,” kata Nadiem.

Guru, lanjutnya secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

Mendikbud menyampaikan bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 mendatang Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Ini merupakan ronde pertama Merdeka Belajar. Saatnya Indonesia melompat ke depan,” tukasnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *