Berkhianat Pada Negara, 110 Warga Papua Ditangkap Polisi di Tahun 2019

Berkhianat Pada Negara, 110 Warga Papua Ditangkap Polisi di Tahun 2019

Bulan Desember jadi bulan penangkapan warga Papua ditambah 110 warga Papua ditangkap sepanjang 2019 karena mengibarkan bendera Bintang Kejora

Sepanjang Tahun 2019, 110 Warga Papua Ditangkap Polisi Dianggap Berkhianat pada Negara

Konten.co.id – Veronica Koman, seorang pengacara hak asasi manusia Indonesia, mengatakan sebanyak 110 orang ditangkap karena mengibarkan bendera nasional Papua. Dengan rincian 54 di Fakfak; 8 di Manokwari; 10 di Ternate; dan 4 di Merauke.

Polisi mendakwa 20 orang dengan makar, yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun. Setiap tahun pada tanggal 1 Desember, kota-kota di provinsi Papua mengadakan pawai kecil dan doa, memperingati hari pada tahun 1961 ketika sekelompok legislator Papua mengatakan kemerdekaan penguasa kolonial Belanda yang pertama mengibarkan bendera nasional Papua, Bintang Kejora.

Ini terjadi sebelum Indonesia menginvasi Papua pada tahun 1962, yang diakui Majelis Umum PBB pada tahun 1969. Sejak itu, Indonesia telah menindak separatis Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai pelanggaran pidana.

Di Jayapura pada tanggal 1 Desember, empat siswa menghadiri misa Minggu pagi dengan bendera Bintang Kejora. Media melaporkan bahwa sekitar 20 polisi Indonesia ke gereja dan menangkap para siswa yang membuat banyak pengunjung gereja melarikan diri. Polisi pun membebaskan keempat siswa setelah tengah malam.

Di Fakfak, polisi dan militer Indonesia secara terpisah menangkap 54 pria Papua, meminta mereka melepas baju dan celana mereka. Polisi kemudian mengikat tangan mereka bersama dan, seperti yang ditunjukkan foto, memaksa para tersangka merangkak di depan petugas keamanan.

Para pengunjuk rasa di Jayapura melakukan pengkhianatan menambah daftar tahanan politik yang terus bertambah di Indonesia. Pada bulan Agustus dan September, pihak berwenang Indonesia menangkap 22 orang melakukan pengkhianatan karena keterlibatan mereka dalam protes dan demonstrasi kekerasan di Papua dan Papua Barat.

Protes itu terjadi setelah sebuah video diedarkan tentang milisi Indonesia yang secara rasial menyalahgunakan siswa asli Papua, menyebut mereka “monyet.”

Human Rights Watch tidak mengambil keputusan apapun dalam klaim orang Papua atas penentuan nasib sendiri.

Tetapi ia mendukung hak semua orang, termasuk para pendukung kemerdekaan, untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai tanpa takut ditangkap atau bentuk pembalasan lainnya.

Orang yang ditangkap dan dipenjara karena memiliki atau mengibarkan bendera Papua, perlakuan tersebut merupakan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan yang melanggar hukum internasional.

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *