Deklarasi Aceh Merdeka, Hingga Bersama Meretas Perdamaian
“Kepada bangsa-bangsa di dunia,
Kami bangsa Acheh Sumatra, telah melaksanakan hak hak kami untuk menentukan
nasib sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas
tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan
negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa
di Jakarta.”
Itulah kutipan deklarasi Gerakan Aceh Merdeka yang diserukan Tengku Hasan Muhammad Di Tiro tepat hari ini 43 tahun yang lalu tanggal 4 Desember 1976.
Hasan Tiro mendeklarasikan perlawanan kepada pemerintah Indonesia di Bukit Halinon, Luengputu Pidie, serta mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara (Wali Nanggroe)
Visinya adalah soal masa lalu ketika Aceh berdiri sebagai negara independen. Ia menyatakan dengan tegas bahwa telah terjadi “penyerahan kedaulatan tanah nenek moyang secara ilegal dari Belanda selaku kolonialis lama kepada Jawa sebagai kolonialis baru.”
Menurutnya perang Belanda terhadap Aceh tidak menyebabkan Aceh takluk dan dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Selain itu Belanda tidak mendasar menyerahkan Aceh melalui Konferensi Meja Bundar 1949 kepada Indonesia, malah menurut Tiro Belanda lari dari meninggalkan Aceh, setelah Jepang diundang ulama masuk Aceh.
Dulu dimasa Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) (2008), sejarawan Denys Lombard menunjukkan betapa sejahteranya Aceh di masa itu. Bahkan, Aceh adalah salah satu kerajaan Asia pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda.
Dari itu Hasan Tiro mengatakan bahwa sekarang Aceh kian miskin di bawah kolonialisme Indonesia, Tiro juga mengkritik Jakarta yang tidak tahu terimakasih karena sejak kemerdekaannya telah banyak menerima pendapatan dari ekploitasi gas alam Aceh.
Dimulainya Operasi Militer
Atas deklarasi kemerdekaan Aceh itu, telah mengakibatkan pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer ke Aceh. Akibatnya masyarakat Aceh mendapat efek negatif dari segala aspek kehidupan, ekonomi, sosial, politik dan agama.
Katakanlah operasi militer tahun 1989-1998 pemerintah Indonesia yang saat itu memberlakukan status Daerah Opersi Militer (DOM) oleh orde baru pimpinan Presiden Soeharto.
Masyarakat Aceh hidup dalam penderitaan, dengan trauma yang berkepanjangan, banyak nyawa yang hilang setiap hari di depan mata kepala mereka sendiri. Dikutip dari Tulisan Shafwan Bendadeh “Sang Deklarator” bahwa saat operasi militer yang diperlakukan Indonesia sungguh diluar batas, mereka berlaku biadab terhadap orang-orang yang tidak bersalah, menyiksa dan membunuh mangsanya di depan keluarganya, hartanya diambil dan rumahnya dibakar.
Mengubur manusia hidup-hidup, menembak mati suami di depan istrinya sendiri, dan memperkosa istrinya secara bergilir. Masih banyak siksaan yang menyayat hati terhadap orang-orang yang belum tentu pengikut Hasan Tiro.
Masyarakat Aceh saat itu hidup dalam derita yang berkepanjangan, dan konflik secara terus menerus terjadi di Aceh. Sudah banyak usaha ditempuh untuk mencapai kata damai namun tidak membuahkan hasil.
Tsunami Aceh 2004
Gelombang dasyat itu orang Aceh menyebutnya Smong, adalah bencana dasyat yang menghentak Aceh. Bencana yang menerjang Aceh pada Minggu pagi, 26 Desember 2004 itu merupakan hentakan terbesar yang menduduki posisi nomor 5 Sejak 1900 silam.
US Geological Surveys (USGS) atau BMKG milik Amerika itu menyebut kekuatan gempa yang berpusat di lautan dekat Meulaboh Aceh itu berkekuatan 8,9 Skala Richter (SR).
Saat itu Aceh jatuh tidak berdaya, institusi pemerintahan lumpuh, semua orang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah pada yang di Atas. Korban tewas berjumlah 230.000–280.000 jiwa dan lainnya hilang. Saat itu dunia international berbondong-bondong membantu, tercatat ada 119 negara dan lembaga penanggulangan bencana alam gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara (DetikInet, Sabtu, 15 Januari 2005).
Seluruh lini pemerintahan berfokus pada Aceh, darurat bencana nasional diturunkan. Semua pihak serius terlibat membantu Aceh. Pasukan TNI dari berbagai diboyong menggunakan Hercules untuk membantu.
Relawan-relawan dari segala penjuru negeri berangkat berbondong-bondong. Semuanya untuk Aceh.
MoU Helsinki Adalah Hikmah dari Tsunami
Dari beratnya musibah selalu ada hikmah yang manis yang tinggal petik, tepat pada tanggal 15 Agustus 2005 RI dan GAM sepakat menandatangani kesepakatan politik perdamaian antara pihak Negara Aceh Sumatera melalui ASNLF (Aceh Sumatra National Liberation Front) atau GAM dengan pemerintah Republik Indonesia (RI). Perdamaian itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia.
Salah satu penyebab terwujudnya perdamaian RI dan GAM di Helsinki karena masing-masing sepakat dan sadar bahwa konflik di Aceh sudah begitu banyak menelan korban jiwa sejak 30 lamanya.
MoU lahir semata-mata untuk mengakhiri bertambahnya korban, apalagi setelah eskalasi konflik Aceh diperparah dengan musibah tsunami 2004.
Namun kesepakan yang tertuang dalam MoU Helsinki bukan merupakan satu penyerahan kedaulatan dari ASNLF atau GAM kepada RI, melaikan suatu kesepakatan politik yang menjamin kesamaan martabat kedua belah pihak. Di mana hak hak politik, keamanan, ekonomi, sosial pihak Aceh yang ada di bawah Pemerintah Sendiri Aceh atau Self-Goverment dijamin penuh oleh pihak RI.
Keberhasilan perdamaian yang tercipta itu semata-mata adalah keinginan Hasan Tiro, ia menginginkan masyarakat Aceh hidup dalam kedamaian.
Memelihara Perdamaian
Perlahan tapi pasti, akhirnya RI dan GAM sepakat untuk meretas perdamaian yang sudah lama dicita-citakan. Dikutip dari buku “Aceh Di Mata Urang Sunda/ Arif Ramdan” Tepat tanggal 15 Agustus 2005 kala itu bertepat pada hari Senin, pukul 12:00 waktu Helsinki atau 16:00 WIB, matahari mulai condong ke arah barat. Ribuan warga Aceh memadati halaman Masji Raya Baiturrahman. Mereka datang dari pelosok Aceh dengan semangat damai menyaksikan proses penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Meski menyaksikan dari layar televisi yang sengaja dipasang pada berbagai penjuru halaman mesjid, ribuan warga Aceh saat itu begitu antusias mengikuti detik demi detik proses penanda tanganan perjanjian damai untuk menyudahi pertikaian yang telah berlangsung hampir 30 tahun.
Saat itu ketika naskah perjanjian damai resmi ditanda tangani di Smolna, The Goverment Banquet Hall, Helsinki, oleh Hamid Awaluddin (perwakilan RI) dan Malik Mahmud (Perwakilan dari GAM) disaksikan Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia.
Ribuan warga yang hadir di halaman mesjid sontak bersorak tanda syukur, untaian doa mengalun dari ribuan warga yang berada dihalaman mesjid.
Bulir-bulir air mata menetes dari pipi sejumlah warga Aceh. Air mata itu hanyalah sepenggal tanda syukur dari ribuan warga Aceg yang menyimpan asa menatap Aceh dalam damai abadi.Kini waktu telah berlalu, perdamaian meski dijaga selalu.
*Dari berbagai sumber
Penulis : Sidqi Al Ghifari
