1056 Kasus Pembatasan Berkumpul, Indonesia Tidak Bebas Berpendapat

1056 Kasus Pembatasan Berkumpul, Indonesia Tidak Bebas Berpendapat

Warga Indonesia tak bisa berpendapat karena dibatasi.

Kebebasan Berpendapat Warga Indonesia Dibatasi, 1056 Kasus Ditemukan

Konten.co.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan 1.056 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul sepanjang 2015 hingga 2018.

Dari data KontraS ada empat isu dominan yang sering menjadi sasaran pembatasan.

Pertama, terkait kebebasan berkeyakinan utamanya untuk pemeluk agama minoritas.

Kedua, mendiskusikan topik yang berhubungan dengan komunisme dan marxisme.

Ketiga, kegiatan berkumpul terkait kelompok rentan LGBT, serta keempat, kegiatan atau ekspresi masyarakat terkait isu Papua.

“Ini menunjukkan bahwa yang paling terlanggar kebebasannya adalah kelompok minoritas dan kelompok rentan,” kata Koordinator KontraS Yati Andriani lewat thread Twitter KontraS.

Menurut KontraS, ada pola berulang dalam pembatasan hak berkumpul ini, yakni dengan menggunakan peran penegak hukum yang tidak terukur dengan dalih “diskresi kepolisian” seperti membubarkan paksa massa atau tidak menerima surat pemberitahuan unjuk rasa yang disampaikan masyarakat.

Selain itu, KontraS juga melihat ada pembatasan yang diarahkan secara khusus kepada kelompok sipil yang menggunakan hak berpendapatnya untuk menyeimbangkan diskursus negara.

Misalnya, instruksi untuk para rektor universitas agar mencegah mahasiswa turun ke jalan saat unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RKUHP mencuat pada September 2019.

Pemerintah, lanjut Yati, juga tidak memberi keadilan bagi korban dan masyarakat sipil dari praktik pembatasan kebebasan berkumpul tersebut.

Yati mencontohkan dalam konflik Papua, pemerintah cenderung mengekang hak-hak masyarakat dan mahasiswa Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan menindak secara pidana dan melabeli mereka sebagai “separatis”.

Sejumlah aktivis Papua ditangkap dengan tuduhan makar setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara sambil membawa simbol-simbol bintang kejora, yang identik dengan kemerdekaan Papua, pada Agustus.

“Terkait konflik Papua di masa Presiden Jokowi justru ada kemunduran. Mereka (mahasiswa Papua) dikriminalisasi, banyak orang Papua yang menjadi tersangka makar,” kata Yati.

KontraS menyimpulkan bahwa pembatasan kebebasan berkumpul ini muncul dari masih adanya aturan dan Undang-Undang yang membuka tafsir luas bagi aparat untuk membatasi hak berkumpul.

Salah satunya, kata dia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap menjadi dalih untuk “membungkam” kebebasan berpendapat lewat media sosial.

Yati menuturkan situasi ini diperparah dengan rencana mengesahkan RKUHP, dimana ada pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi warga seperti pasal penghinaan terhadap presiden.

“Kita tidak melihat aturan yang memberi jaminan kebebasan berkumpul, yang ada malah sebaliknya,” tutur dia.

Selain itu, pemahaman pemerintah dan aparat polisi terkait prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) juga dinilai masih rendah untuk mampu menjamin hak konstitusi masyarakat.

Menurut Yati, sejumlah bentuk pembatasan juga dilakukan melalui intervensi organisasi masyarakat (Ormas), sementara pemerintah sendiri gagal melindungi kebebasan berkumpul itu karena turut memiliki andil atas terjadinya pelanggaran.

Sementara itu Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tidak setuju dengan narasi adanya pembatasan dalam kebebasan berkumpul termasuk kebebasan menyatakan pendapat di muka umum.

Menurutnya, masyarakat bebas untuk menyatakan pendapat di muka umum. Hanya saja pihaknya menekankan agar semua bisa mengikuti aturan yang ada.

“Indonesia punya aturan dan harus wajib diikuti. Bukan ada pembatasan,” katanya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *