Pro Kontra Gaji Staf Khusus Presiden Rp 51 Juta Per Orang
Konten.co.id – Presiden Joko Widodo telah memiih staf khusus yang akan membantunya dalam lima tahun ke depan.
Jokowi pun telah memperkenalkan ketujuh staf khususnya kepada publik pada Jumat (22/11/2019).
Ketujuh Staf Khusus Presiden tersebut adalah Founder dan CEO Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara (29), Founder dan CEO Creativepreneur Putri Tanjung (23), Founder dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra (32).
kemudian Pendiri Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi (36), Pendiri Yayasan Kitong Bisa dan Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Gracia Billy Mambrasar (31),
Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia (32), dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII) Aminuddin Maruf (33).
Nah berapa kira-kira gaji yang akan didapatkan oleh mereka?
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015, Staf Khusus akan mendapatkan hak bulanan sebesar Rp 51 juta.
Perpres tersebut mengatur tentang besaran hak keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.
Di dalam pasal 5 beleid tersebut dijelaskan, hak keuangan yang dimaksud merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan.
Dalam lampiran perpres tersebut juga dicantumkan besaran hak keuangan para pembantu presiden/wakil presiden lainnya.
Untuk Wakil Sekretaris Pribadi Presiden mendapatkan Rp 36,5 juta, Asisten Rp 32,5 juta dan Pembantu Asisten Rp 19,5 juta per bulan.
Hal ini pun mendapat respon dari Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Menurutnya gaji tersebut dinilai tidak tepat.
Lantaran ketujuh orang tersebut bertugas sebagai staf khusus.
“Baru tahu “Staf Khusus” tanpa kekhususan. Staf Umum dong namanya. Harusnya gajinya juga yg umum-umum aja. Bukan khusus 51 juta! Tapi terserah kalian aja deh. Negara kan kalian punya. Atur sesuka hati aja,” cuitnya.
Hal ini sendiri tentu beralasan. Mengingat tugas staf khusus presiden yang juga cukup berat.
Sebenarnya, apa saja tugas staf khusus presiden?
Tugas staf khusus presiden diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Mengacu pada peraturan tersebut, berikut tugas staf khusus presiden:
Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
Pasal 18 ayat (2) berbunyi, Staf Khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 15 (lima belas) Staf Khusus Presiden.
Pasal 18 ayat (3) mengatakan, Staf Khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Sekretaris Pribadi Presiden.
Sementara itu, Pasal 28 ayat 1 merinci hal-hal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden, meliputi:
a. Setiap Staf Khusus Presiden dibantu oleh paling banyak 5 (lima) asisten;
b. Sekretaris Pribadi Presiden dapat dibantu oleh Wakil Sekretaris Pribadi Presiden; dan
c. Khusus Sekretaris Pribadi Presiden, 2 (dua) asisten diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara.
Pasal 28 ayat (2) menyebutkan, asisten seperti dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 2 (dua) pembantu asisten.
Adapun, Pasal 28 ayat (3) menyebutkan, pembantu asisten sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretaris Negara.
Tapi jika dibandingkan dengan profesi sebagai direksi BUMN, angka itu tidak ada apa-apanya.
Bos-bos plat merah sendiri mendapatkan gaji berkali-kali lipat dari yang diterima stafsus presiden.
Gaji direksi BUMN sendiri bisa dilihat dari laporan keuangan. Dari situ terlihat beban remunerasi direksi BUMN.
Nilai remunerasi sendiri ialah total perolehan gaji dan tunjangan, tantiem dan bonus, serta imbalan kerja jangka panjang.
Berdasarkan laporan keuangan interim Juni 2019, direksi BUMN perbankan menduduki posisi teratas remunerasi per bulan dengan rata-rata satu orang hampir Rp 6 miliar.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan total beban remunerasi atas 12 orang dewan direksi mencapai Rp 428,37 miliar. Jika dihitung rata-rata per orang, maka tiap bulan satu dewan direksi mampu mengantongi Rp 5,95 miliar.
Remunerasi tertinggi selanjutnya dipegang direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan nilai masing-masing per bulan/orang yakni Rp 5,07 miliar dan Rp 4,23 miliar.
Lebih lanjut, perolehan manfaat moneter terkecil saja mencapai ratusan juta rupiah, di mana mayoritas dicatatkan oleh perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur, seperti PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR).
Dalam sebulan, direksi PTPP mengantongi remunerasi sebesar Rp 185,5 juta.
Sedangkan untuk direksi ADHI dan SMBR masing-masing membukukan beban remunerasi per orang tiap bulan senilai Rp 210,07 juta dan Rp 263,72 juta.
Untuk itu, Jansen pun mengaku tak mau mengomentari lagi soal kebijakan pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Dia ingin kembali mengurus sepakbola Indonesia sebagai Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
“Kalian buat sesuka hati kalian ajalah. Aku mau balik urus supporter bola saja. Kabari ya, mana tahu ada Staf Khusus yang bisa dikirim ke Bukit Jalil menghadapi penyokong Harimau Malaya dan @SyedSaddiq,” tulis dia.
Lalu, bagaimana dengan anda?. (*)
Penulis : Ade Indra
