Soal Pilkada, PKS Bingung Presiden dan Mendagri Silang Pendapat

Soal Pilkada, PKS Bingung Presiden dan Mendagri Silang Pendapat

Ketua DPP PKS menilai Pilkada tak langsung merusak demokrasi dan reformasi yang dimulai tahun 1998.

PKS Bingung Presiden dan Mendagri Silang Pendapat Soal Pilkada Tak Langsung

Konten.co.id – Pemerintah saat ini mewacanakan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menjadi tidak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera pun menolak jika nantinya sistem pilkada diubah.

Pihaknya pun mengaku heran Menteri Dalam Negeri (Mendagri Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo bisa silang pendapat tentang pilkada tak langsung. Hal ini karena presiden tidak setuju Pilkada via DPRD, tapi Mendagri sebaliknya.

“Padahal kabinet ini belum genap sebulan terbentuk. Ada apa ya? Allhualam,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2019).

Pihaknya pun menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuat kegaduhan dengan memunculkan wacana ini.

“Seharusnya para menteri yang baru sebulan dilantik, menyampaikan informasi yang sesuai dengan keinginan Presiden. Bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan Pilkada melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu,” kata Mardani lewat keterangan tertulis pada Rabu, 13 November 2019.
Mardani mengatakan, Pilkada langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, Menurut Mardani, evaluasi Pilkada langsung seharusnya fokus pada evaluasi teknis penyelenggaraan dan bukan mengubah sistem.

Misalnya, ujar Mardani, dengan menurunkan threshold dari 20 persen menjadi 7-10 persen, menerapkan e-rekap atau e-voting baik untuk memotong ongkos pemilu yang mahal selama ini.

Diketahui usul mengevaluasi Pilkada langsung ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II di kantor DPR Senayan, Rabu (6/11/2019).

Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

“Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia,” kata Tito.

Sementara itu Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan Presiden Jokowi ingin Pilkada baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, tetap melalui mekanisme pemilihan langsung.

“Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi, kabupaten, kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung,” kata Fadjroel, Selasa (12/11/2019).

Fadjroel mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat itu merupakan cermin kedaulatan rakyat. Mekanisme itu juga sejalan dengan cita-cita reformasi 1998. “Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan,” ujarnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *