Penerapan ERP di Jakarta Tuai Pro Kontra dari DPR dan Pengamat

Penerapan ERP di Jakarta Tuai Pro Kontra dari DPR dan Pengamat

Pengamat dan DPR saling adu argumen terkait penerapan ERP di Jakarta.

Penuh Pro Kontra, Ini Kata DPR dan Pengamat Terkait Penerapan ERP di Jakarta

Konten.co.id – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020.

Selanjutnya untuk daerah perbatasan Jakarta dan Bekasi, BPTJ menyebutkan Kalimalang akan menjadi daerah yang diterapkan aturan jalan berbayar tersebut.

“BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing-masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok, dan Tangerang,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Minggu (17/11/2019).

Hal ini pun mendapat pro kontra. Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan dengan kebijakan itu jumlah kendaraan yang akan memasuki Jakarta bisa dikendalikan.

“Kepadatan transportasi di Jakarta yang bikin macet itu juga bagian besar kendaraan dari sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bagian yang tadi untuk mengendalikan kendaraan yang masuk ke Jakarta, saya setuju,” kata Azas.

Kebijakan itu pun, menurutnya akan bisa mengurai kepadatan di ibu kota. Mengingat kebijakan ganjil genap, lanjutnya, tak cukup untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta.

“Enggak membebankan, dalam UU sudah diatur UU Nomor 22 tentang Lalu Lintas, bagian dari pengendalian kendaraan pribadi, regulasi juga sudah ada. Sebetulnya untuk Jakarta bagusnya ganjil genap, tapi ganjil genap tidak ada pengecualiaan,” jelas dia.

Sebagai contoh, jalan berbayar di Singapura yang hasilnya untuk mengembangkan fasilitas publik. Bahkan, kata dia, di Singapura, semakin tinggi tingkat kepadatan maka pengendara juga akan semakin tinggi membayar.

“Kalau di Singapura hasil dipakai mengembangkan fasilitas publik, uang dari ERP. Makanya sistem tergantung demand, kalau Singapura lagi demand tinggi bayar mahal, tingkat kepadatan, tinggi bayar mahal. Misalnya di jalan lagi tinggi demand dan padat, tinggi bayar, kalau tidak padat bayar turun, tarif biaya besaran tidak flat tergantung kepadatan,” tutur dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie, menilai penerapan ERP perlu dikaji lebih mendalam. Sebab, menurutnya, penerapan tersebut berkaitan dengan adanya pungutan.

“Kita begini posisi itu menyangkut kepentingan publik, sehingga harus kita kaji terlebih dahulu karena ini berkaitan ada pemungutan, berbayar itu. Itu jalan sudah ada dan dibangun negara jadi hal seperti tidak mungkin sewenang-wenang dia langsung berbayar. Regulasi harus diatur dulu, supaya tidak menjadi pungutan liar,” kata Syarif.

Menurut Syarif, jika ingin mengurangi kemacetan di Jakarta perlu ada solusi lain dari jalan berbayar. Misalnya, kata dia, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan lain untuk mengurai kepadatan.

“Artinya begini kita harus lihat beberapa sisi, satu sisi ingin mengurangi kemacetan, kita lihat dulu, kita juga perlu buat alternatif dan harus ada solusi. Kita terapkan harus ada angkutan umum, kemudian fasilitas yang lain,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah sudah membangun Mass Rapid Transir (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) untuk mengurangi kemacetan. Politisi NasDem ini pun mempertanyakan bisa tidaknya jalan berbayar mengurangi kemacetan di Jakarta.

“Segala fasiltas sedang dibangun, LRT dan MRT angkutan umum lain, sekarang tahap pembangunan, rapat yang lalu mengurangi kemacetan artinya kita akan lihat itu ada kebijakan pemerintah ganji dan genap ini kan mengurangi kemacetan. Tadi juga jalan berbayar apakah nanti akan mengurangi kemacetan? Itu jalan tol juga berbayar macet juga, jadi ini semua belum ambil keputusan, ini kan juga ada tarikan kepada masyarakat semua kita harus dalami,” ucap dia.

“Jangan setelah membuat keputusan semua aspek tidak terpenuhi, tidak ingin macet dan dengan ada berbayar, ada pemasukan, aspek sosial mengurangi macet tapi memberatkan masyarakat,” tukasnya.

Untuk itu, Komisi V DPR perlu mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan stakeholder. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *