Menteri PANRB Teken Surat Edaran Penyederhanaan Birokrasi

Menteri PANRB Teken Surat Edaran Penyederhanaan Birokrasi

Tjahjo Kumolo teken surat edaran penyederhanaan eselon III, IV dan V, surat edaran tersebut sebagai langkah strategis dalam penyederhanaan birokrasi.

Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi, Menteri PANRB Teken SE

Konten.co.id – Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) telah menanda tangani Surat Edaran nomor 393 Tahun 2019, Rabu 13 November 2019, tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Hal tersebut untuk percepatan penyederhanaan birokrasi dan mendorong kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk mendorong langkah-langkah strategis dan konkret.

Surat Edaran tersebut menyebutkan Sembilan langkah strategis dalam penyederhanaan birokrasi, dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Dilansir dari laman setkab.go.id, langkah selanjutnya dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

“Hal ini dilakukan agar setiap pegawai dapat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang dinamis, agile (lincah), dan profesional untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik,” bunyi SE tersebut.

Kemudian hasil dari pemetaan harus disampaikan kepada Menteri PANRB dalam bentuk softcopy pada minggu keempat bulan Desember 2019.

Selanjutnya proses trasnformasi jabatan struktural ke fungsional dilakukan berdasarkan hasil dari pemetaan dan dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Juni 2020.

Diharapkan pimpinan instansi secara profesional melakukan seluruh proses yang disebutkan pada SE dengan tetap menerapkan praktek kehati-hatian.

Pengecualian

Tertulis dalam SE, penyederhanaan birokrasi bagi jabatan struktural dikecualikan bagi yang memenuhi tiga kriteria.

“Ketiga kriteria tersebut yakni memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa,” tegas SE tersebut.

Kemudian perampingan birokrasi juga dikecualikan bagi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.

Pengecualian itu juga untuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon III, IV, dan V.

Penulis : Sidqi Al Ghifari

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *