Mengungkap Serba 30 M di Indonesia Jadi Trending Topic di Twitter

Mengungkap Serba 30 M di Indonesia Jadi Trending Topic di Twitter

Tagar 30 M jadi trending karena berbagai masalah di Indonesia yang mengeluarkan dana Rp 30 Miliar.

Mengungkap Fakta Serba 30 M di Indonesia Jadi Trending Topic di Twitter

Konten.co.id – Jagat dunia maya khususnya twitter saat ini sedang ramai dengan tagar 30 M. Hingga pukul 13.30 WIB, sudah ada 54,6 ribu cuitan dengan menggunakan 30 M.

Salah satunya @rajaubur2. “Menghayal dulu yuks moots, kalau kalian punya 30 M kalian mau ngapain?”

sementara akun @BAGUSIP2112 mencuitkan, “Punya uang 30 M pengen jadi Bupati #mikirdulu duit dri mana.kalau sdh punya 30 M #ngkhayal kupakai 1 M untuk hidup sederhana dan usaha kecil2an yg 29 M aku sumbangkan ke Fakir miskin , mesjid, panti dll hidup penuh berkah Nyaman dan Nikmat,”

Sedangkan akun @IkhwanudinBS mencuitkan, “Halah gak usah urusan dg yg remeh temeh ginian…… Gimana kalau kita urus penyitaan gedung DPP PKS aja…. 30 M bung…. Aku cuma di ongkos segelas kopi Bima aja….,”

Lalu ada apa sih dengan 30 M yang membuat warganet begitu ramai?

Pertama, terkait pendapatan tol yang berkurang. Lantaran sepinya kendaraan yang masuk jalan tol. Alih-alih untung, tiap bulan pengelola mesti mengeluarkan uang untuk investasi.

Hal itu terjadi di Tol Trans Jawa di Ruas Batang-Semarang. Jalan tol sepanjang 75 kilometer itu terbagi menjadi lima seksi tol.

Direktur Utama Jasamarga Semarang Batang (JSB) Arie Irianto mengatakan pemasukan yang diperoleh tol ruas Batang-Semarang belum sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

Per hari, pemasukan yang diperoleh dari kendaraan yang masuk berkisar Rp 1 miliar. Jika dikalkulasi Rp 30 miliar per bulannya

Namun, yang menjadi catatan adalah adanya kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang digunakan untuk pembangunan tol sebesar Rp 157 miliar per tiga bulan. Sama saja dengan membayar Rp 52 miliar bunga pinjaman per bulannya.

“Itu baru bunganya. Belum pokoknya. Kalau total pokoknya Rp 7 triliun,” kata Arie, pada diskusi ‘Puji dan Bully’ Tol Trans Jawa di lantai I Gedung Pemprov Jawa Tengah, Rabu (27/2/2019).

Ini berarti kebutuhan pengelola lebih besar lagi. Selain untuk bayar utang pokok dan bunga, pihaknya juga harus menyediakan anggaran per bulan untuk operasional pegawai.

Pihaknya memperkirakan investasi jalan tol baru akan BEP setelah 13 atau 15 tahun. Sementara hak konsesi yang diperoleh yakni 45 tahun.

Selain alasan sepi, rendahnya pendapatan tol juga disebabkan karena adanya diskon hingga 15 persen yang diberikan bagi pengguna tol. Namun hal ini dilakukan untuk memberikan keringanan tarif dan menarik masyarakat memanfaatkan tol.

Alasan lain adalah penurunan tarif dari Rp 1.100 per kilometer menjadi Rp 1.000 per kilometer. “Nilai kontrak nya, untuk tarif tol sebenarnya Rp 1.100 per km,” terangnya.

Saat ini asosiasi jalan tol Indonesia dan pemerintah sedang melakukan kajian terhadap formula penentuan tarif jalan Tol Trans Jawa. Kemungkinan besar tarif tol akan diturunkan lagi.

Alasan kedua 30 M jadi trending di twitter adalah karena polemik antara wakil ketua DPR Fahri Hamzah dengan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berawal sejak tahun 2016 lalu. Kala itu Fahri dipecat sebagai anggota PKS lalu membela diri di Pengadilan Negeri.

Didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahri menang di pengadilan. Tak puas dengan putusan pengadilan, PKS kemudian banding di Pengadilan Tinggi. Namun, lagi-lagi Fahri menang.

PKS pun terus melakukan upaya hukum, termasuk kasasi di Mahkamah Agung. Tetapi, kemenangan selalu berpihak kepada Fahri.

Bahkan, sejumlah petinggi PKS diwajibkan membayar denda sebesar Rp30 Miliar dan hingga saat ini belum dibayar.

Penyebab terakhir 30 M trending di twitter adalah terkait Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini mengusulkan evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Lantaran ongkos politik di Indonesia sangat mahal. Bahkan mencapai Rp 30 Miliar.

“Bupati kalau gak punya 30 M, gak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya,” ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/11/2019).

Belum lagi, ujar Tito, biaya yang dikeluarkan untuk kampanye dan urusan non-teknis. “Sementara dilihat dari pemasukan dan gaji yang didapat, setahun kurang lebih paling hanya Rp 12 M, sementara yang keluar Rp 30 M. Mana mau tekor. Saya mau hormat itu kalau ada yang mau tekor demi mengabdi kepada bangsa,” ujar Tito.

Untuk itu pihaknya mulai meminta Balitbang untuk membuat index democracy maturity per daerah dan meminta indikator dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Nanti setelah kajian selesai, di daerah yang IDM Tinggi, bisa kita lakukan Pilkada langsung. Yang IDM rendah, kita lakukan mekanisme lain misalnya dipilih DPRD,” ujar mantan Kapolri ini.

“Sekali lagi, saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif Pilkada langsung. Dan jawabannya, evaluasi dengan kajian akademik,” lanjut Tito. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *