MA Tidak Izinkan Jokowi Kirim Dokter Spesialis ke Pelosok Papua

MA Tidak Izinkan Jokowi Kirim Dokter Spesialis ke Pelosok Papua

Adanya kewajiban mengirimkan dokter spesialis ke pelosok negeri dianggap MA sebagai kerja paksa.

Dianggap Kerja Paksa, MA Tidak Izinkan Jokowi Kirim Dokter Spesialis ke Pelosok Papua

Konten.co.id – Mahkamah Agung (MA) resmi mencoret kebijakan Presiden Joko Widodo untuk sebar dokter spesialis ke pelosok negeri termasuk Papua. MA menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang dalam Undang-Undang.

Keputusan MA mencoret kebijakan Jokowi itu seiring dengan diketoknya putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018. MA menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.

MA beralasan wajib kerja merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

Atas putusan MA itu, Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis. Dimana dokter spesialis bisa berdinas hingga ke pelosok Papua, tapi hanya bersifat sukarela.

“Pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis rumah sakit,” demikian bunyi pertimbangan Perpres 31/2019 yang dikutip Konten.co.id, Senin (4/11/2019).

Bila dalam Perpres sebelumnya dokter spesialis wajib mau ditempatkan di daerah terpencil, maka kini menjadi sukarela. Dokter spesialis yang mau secara sukarela saja yang bisa ditempatkan di daerah terpencil.

Pasal 16 ayat 2 berbunyi:

Peserta penempatan dokter spesialis ditempatkan RS milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b dapat berupa:

  1. RS daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
  2. RS rujukan regional; atau
  3. RS rujukan provinsi.
    yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Yang diutamakan adalah spesialis obsetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedan, spesialis penyakit dalam, spesialis anastesi dan terapi intensif.

“Dalam menempatkan jenis spesialisasi lainnya, menteri mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di masyarakat,” demikian bunyi pasal 17 ayat 3.

Kasus ini bermula saat Jokowi membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017. Dalam peraturan itu, dokter spesialis wajib kerja 1 tahun serta WKDS di akhir masa pendidikan yang dapat dinilai sebagai syarat kelulusan pendidikan, wajib menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan salinan TSR ke Menkes.

Peraturan ini digugat dr. Ganis Irawan dan dikabulkan MA. “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis bertentangan dengan UU Noor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa,” demikian bunyi pertimbangan MA sebagaimana dikutip dari website MA, Selasa (29/10/2019).

Menurut MA, pelaksanaan program WKDS semestinya dilaksanakan secara sukarela, tanpa paksaan dan ancaman hukum/sanksi. Menurut MA, sepatutnya program tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem reward, career development opportunities, dan support policies (penghargaan, kesempatan pengembangan karier, dan dukungan kebijakan) yang layak.

“Sehingga maksud pemerintah dalam menjalankan program WKDS dalam rangka pemerataan dokter spesialis guna peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesifik dapat terpenuhi dan dijalankan secara sukarela sehingga tidak mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak seseorang dokter untuk dapat secara bebas memilih pekerjaan yang dikehendakinya,” papar majelis kasasi yang diketuai Supandi dengan anggota Irfan Fachruddin dan Is Sudaryono.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah seyogyanya dapat mendorong pemberdayaan untuk menciptakan dokter-dokter spesialis yang berasal dari putra-putri daerah masing-masing di daerahnya.

“Dengan tetap memberi reward, support policies, career development oppurtinites, serta sarana dan prasarana yang layak bagi mereka yang mau terlibat dengan program tersebut,” ujarnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *