Kedamaian Palsu Antara Mayoritas dan Minoritas

Kedamaian Palsu Antara Mayoritas dan Minoritas

Menerka Kedamaian Palsu bagi umat manusia.

Antara Mayoritas dan Minoritas Dalam Kedamaian Palsu

FAKE PEACE
Kedamaian Palsu Antara Mayoritas dan Minoritas

Oleh : Sarah Panjaitan

Definisi Kedamaian Semu:

Kedamaian yang hanya di permukaan saja di mana terdapat bibit-bibit perpecahan dan permusuhan dibalik kedamaian itu.

Fakta Yang Terjadi:

1. Intimidasi:

Minoritas ditekan dan diintimidasi untuk menerima keadaan diskriminatif yang ada di lingkungannya.

Intimidasi ini bahkan terkadang mendapat dukungan dari aparat/alat pemerintah (polisi, Lurah) maupun pemimpin lingkungan (ulama, ketua RT/RW).

Seringkali korban diskriminasi ini terpaksa harus menandatangani pernyataan menerima tindak diskriminatif itu diatas meterai.

Dengan secarik kertas bermeterai Rp.6.000 dianggap persoalan diskriminatif tersebut “Selesai” dan “Damai”.

Seringkali pula korban diancam secara langsung bila berkaitan dengan lingkungan tempat tinggalnya, diusir maupun diancam keselamatannya berikut keluarganya.

2. Pengingkaran (Denial):

Seringkali terjadi tindak diskriminatif di suatu daerah tapi ditutup-tutupi dengan mengatakan hal tersebut tidak pernah terjadi (tidak ada bukti rekaman/tertulis).

Padahal seringkali tindak diskriminatif tersebut dilakukan pada pihak yang notabene lebih lemah dan dihantui rasa takut.

Dengan keadaan mental yang tertekan dan penuh rasa takut, bagaimana mungkin korban tindak diskriminatif terpikir untuk merekam atau menulis langsung kejadian tersebut.

Orang-orang yang denial akan beralasan, kalau memang ada intimidasi memberikan beberapa alasan untuk mengingkari kejadian itu :

Mengapa tidak pindah saja ?
Mengapa tidak lawan saja ?
Mengapa tidak rekam saja ?
dll.

Pindah rumah, melindungi kerabat keluarga, melawan saja, itu tidak semudah diucapkan.

Perlu biaya besar untuk pindah rumah, melawan langsung itu mengancam keselamatan dan hidup korban.

Dan hal ini jelas tidak menyelesaikan masalah.

3. Normalisasi:

Perlakuan dan perbuatan diskriminatif dari pihak mayoritas ke minoritas terlalu sering dilakukan dan akhirnya dianggap keadaan yang biasa dan wajar saja.

Masyarakat menjadi antipati dan menutup mata, karena terlalu sering terjadi dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah maupun pemimpin masyarakat untuk menyelesaikan hal ini.

Pihak korban minoritaspun akhirnya menutup mulut karena alasan yang sama.
Pada akhirnya, minoritas harus menerima keadaan yang ada karena tahu tidak akan ada penanganan dan penyelesaian yang menyeluruh.

4. Persekusi Massa (Trial by The Mob):

Seringkali kelompok mayoritas menakut-nakuti lewat jumlah massa yang banyak s upaya minoritas tidak melawan maupun melapor praktek diskriminatif.

Ancaman kekerasan, balas dendam, dll sangat sering terjadi.

Yang lebih menyedihkan adalah sering juga terjadi kelompok minoritas yang memilih DIAM, ikut menakut-nakuti orang yang ingin melawan bahwa bila melawan minoritas, nanti akan terjadi tindak kekerasan fisik kepada semua kelompok minoritas lain secara luas.

Mereka lupa bahwa dengan memilih diam, perdamaian palsu yang ada ini hanya menjadi lingkaran setan.

Mereka lupa bahwa dengan memilih diam, perdamaian palsu yang ada ini hanya menjadi lingkaran setan.

SOLUSI:

Sangat disayangkan bila sekelompok orang merasa bahwa praktek diskriminatif pada kelompok minoritas adalah hal yang normal dan biasa dan harus diterima sebagai warga minoritas.

Sebagian yang menolak praktek diskriminasi umum ini merasa satu-satunya jalan adalah melawan secara fisik, turun ke jalan dan demonstrasi.

Perlu diingat bhwa keluhan dan perlawanan terhadap praktek diskriminatif ini membawa resiko bukan hanya kepada yg melawan secara fisik langsung maupun yang demonstrasi langsung, tetapi juga kepada pihak keluarga korban.

Di lain pihak, yg pasti, DIAM tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali.
Tentunya ada cara lain “melawan” praktek diskriminatif yaitu lewat perwakilan kelompok minoritas di pemerintahan, di lingkungan, perlawanan lewat sosmed, perwakilan resmi kelompok minoritas untuk melobi pemerintah setempat dan nasional untuk lebih tegas menyelesaikan dan menindak tegas praktek diskriminasi.

Pengakuan masyarakat mayoritas dan juga permerintah bahwa memang praktek diskriminatif itu masih ada dan sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Tapi apa yang bisa diharapkan minoritas dari pemerintah ?

Undang-undang SKB 2 Menteri saja sudah SANGAT DISKRIMINATIF.

UU Anti Penistaan Agama adalah alat legal dan sah pihak MAYORITAS seenaknya pada MINORITAS.

Perlindungan hukum menjadi HANYA SATU ARAH.

Pengakuan dan bertemu secara sehat semua pihak untuk membicarakan praktek diskriminasi yang masih ada sudah saatnya dilakukan.

Berbicara mengenai mayoritas dan minoritas tidaklah tabu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.

Berbicara mengenai praktek diskriminasi juga tidak tabu.

Pemerintah WAJIB melindungi warga negaranya TANPA memandang Suku, Agama, Ras, Latar Belakangnya TANPA KECUALI.

Bila semua ini dilakukan tanpa prasangka, kecurigaan, kedamaian yang ASLI dan tidak berpura-pura akan tercipta.

Undang-undang Pemerintah yang diskriminatif dan tendensius, HARUS dihapuskan SEGERA.

TIDAK ADA PILIHAN LAIN !!!

“Toleransi tidak dapat sepihak. Toleransi bukan alasan kuat yang manusiawi yang hanya berlaku bagi minoritas.“

Cc: Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi Yth.

Editor : Sidqi Al Ghifari

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *