Said Didu Anggap DPR Drama Marah ke BPJS Terkait Defisit Anggaran
Konten.co.id – Mantan Wakil Menteri BUMN Said Didu menanggapi video viral anggota DPR RI Ribka Tjiptaning saat marah-marah ke BPJS Kesehatan.
Dalam video yang diambil saat rapat bersama dengan Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan, Ribka mengkritik pelayanan BPJS Kesehatan yang selama ini belum banyak berpihak ke rakyat.
“Drama. Ngapain marah ke @BPJSKesehatanRI padahal yg tdk berikan anggaran utk menutup defisit adalah @DPR_RI dan pemerintah. BPJS kesehatan tdk punya kewenangan apapun terkait besarnya tarif. Berhentilah buat drama,” cuit @msaid_didu.
Netizen pun menanggapi cuitan @msaid_didu beragam.
“Mantaaap prof.. terus jd pionir terdepan bongkar drama2. let’s become smart netizen,” kata akun @miekolasaputra.
“Betul betul betul Stop drama,” tulis akun @WWDC19_
“cari panggung biar dikatakan membela rakyat, lebih cocok nyanyi lagu nike ardilla “panggung sandiwara”, kata akun @Daffa40770840.
Sebelumnya, dalam potongan video anggota DPR Komisi IX, Ribka Tjiptaning yang mengkritik keras pelayanan BPJS Kesehatan viral di media sosial.
Dalam video yang diambil saat rapat bersama dengan Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan, Ribka mengkritik pelayanan BPJS Kesehatan yang selama ini belum banyak berpihak ke rakyat.
“Saya perlu ingatkan lagi teman-teman semua baik Kementerian, BPJS, badan pengawas maupun DJSN dan kita semua yang ada di sini, mumpung tanda tangan kita masih laku jangan cuma lihat diri kita sendiri,” ungkap Ribka.
Ia menjelaskan, bagi mereka yang memiliki jabatan seperti Menteri Kesehatan atau Anggota DPR tentu tidak akan kesulitan ketika mendapat pelayanan kesehatan, Mereka akan selalu menjadi prioritas. Namun, lagi-lagi ia mempertanyakan pelayanan bagi rakyat biasa.
“Sebenarnya history-nya lahir BPJS apa? Kan ingin memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit. Dulu adanya Jamkesmas, Jamkesda Askeskin, SKTM blablabla… supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional,” ungkap Ribka.
Sehingga di manapun masyarakat tinggal bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Ribka juga kembali menegaskan bahwa konstitusi sendiri menjamin setiap warganya untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama.
“Itu perintah konstitusi Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H setiap warga negara punya hak sehat, mau Menteri Kesehatan, anggota DPR, tukang ojek, satpam, wartawan,,” kata dia.
Ia mengatakan bahwa saat ini mungkin ada beberapa buruh yang secara gajinya mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Tapi begitu mereka di-PHK dan belum terdaftar sebagai rakyat miskin, akan kesulitan bagi mereka untuk dapat layanan kesehatan yang layak
“Begitu PHK belum masuk data orang miskin orang yang sakit siapa yang tanggung jawab. Tapi dia warga negara Indonesia lho konstitusi mengatakan setiap warga negara mendapatkan layanan hidup yang sama,” kata dia. (*)
Penulis : Ade Indra
