Bentuk Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah Tagih PKS Rp 30 M

Bentuk Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah Tagih PKS Rp 30 M

Fahri Hamzah menagih.

Fahri Hamzah Bentuk Partai Gelora Indonesia dan Tagih PKS Rp 30 Miliar

Konten.co.id – Fahri Hamzah menagih uang ganti rugi sebesar Rp 30 miliar kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai keluar dari PKS.

Akan tetapi kini Fahri dan salah satu mantan anggota PKS Anis Matta telah meresmikan diri sebagai pendiri partai Gelora Indonesia.

Dalam cuitannya, Fahri Hamzah memberikan kronologi sederhana dirinya berkiprah di PKS hingga akhirnya duduk di DPR dan memutuskan untuk keluar.

“Kronologi Sederhana:

(2016-2019):

  1. Saya dipecat.
  2. Saya beladiri di PN.
  3. Saya menang di PN.
  4. PKS banding di PT.
  5. Saya menang di PT.
  6. PKS kasasi ke MA.
  7. Saya Menang di MA.
  8. MA inkracht denda 30 M.
  9. PKS Gak Mau Bayar.
  10. #TagihPKS30M” “

Diketahui Melalui tim kuasa hukumnya, ia mengajukan permohonan sita paksa aset di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Kemudian, pada Rabu (30/10/2019), tim kuasa hukum Fahri menyerahkan berkas tambahan untuk permohonan eksekusi terhadap harta benda PKS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hal ini dilakukan untuk mengingatkan Sohibul Iman dan elite PKS lain.

“Apa sih kendalanya? Ini yang kami tidak tahu. Makanya, hari ini kami serahkan lagi beberapa data tambahan. Mudah-mudahan dengan ini segera ditindaklanjuti dan PKS segera melaksanakan isi putusan ini supaya tidak berkepanjangan,” kata kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief.

Selain itu, kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet, mengatakan, penyerahan berkas tambahan itu sifatnya mendetailkan data yang sudah dikirim sebelumnya.

Data-data berupa data aset bergerak dan tidak bergerak.

“Jadi, kalau yang lalu hanya menyebutkan tanah dan bangunan beralamat di mana, hari ini kami detailkan, termasuk beberapa aset sensitif yang untuk kepentingan sita eksekusi. Kami tidak bisa menyampaikan apa itu,” kata Slamet.

Menurut Slamet, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunggu itikad baik dari PKS untuk melaksanakan putusan MA dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar sebelum akhirnya mengabulkan permohonan Fahri untuk mengeksekusi aset PKS.

“Sebetulnya kami sudah sering koordinasi dengan pengadilan. Pengadilan sebetulnya masih menunggu itikad baik PKS untuk menjalankan putusan secara sukarela,” ujar Slamet.

Adapun perseteruan antara Fahri dan PKS bermula pada 2016. Kala itu, Fahri dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Fahri yang tidak terima dengan keputusan tersebut lalu melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

Dalam gugatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Elite yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid.

Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya. Fahri memenangi gugatan tersebut.

Namun, PKS mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang kembali dimenangi Fahri.

Setelah itu, PKS mengajukan permohonan kasasi ke MA, tetapi ditolak.

MA kemudian memutuskan sekaligus memerintahkan PKS agar membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri senilai Rp 30 miliar.

Terkait hal ini, Presiden PKS Sohibul Iman enggan menanggapi desakan dari Fahri Hamzah dan tim hukumnya terkait ganti rugi tersebut.

“Aduh, sudah deh out of context,” ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Sohibul enggan menjawab secara jelas kapan PKS akan membayar ganti rugi tersebut. Ia menyerahkan persoalan hukum tersebut kepada kuasa hukum.

“Nanti tanya lawyer saya saja,” kata dia. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *