Antara First Travel dan Hukum Progresif yang Belum Berjalan di Indonesia

Antara First Travel dan Hukum Progresif yang Belum Berjalan di Indonesia

Indonesia belum benar-benar menjalankan Hukum Progresif yang mampu menyelamatkan pelaku hukum.

Hukum Progresif Belum berjalan dengan Baik di Indonesia, Ini Penjelasannya

Konten.co.id – Baru-baru ini Tengku Zulkarnain mengomentari terkait hasil harta pemilik First Travel yang dilelang dan diambil negara.

Seharusnya dikembalikan kepada para korban.

“Kasus First Travel, Hasil Lelang Harta Pemilik First Travel Dirampas untuk Negara. Semestinya Dikembalikan kepada Para Korban,” cuitny.

Ia pun menilai seharusnya Indonesia mulai menggunakan Progressive Law atau hukum Progresif layaknya di Amerika. Dimana uang rampasan pengadilan dikembalikan kepada korban.

“Di Amerika Saja Mereka Mulai Memakai Sistem “Progressive Law”, yakni Uang Hasil Rampasan Pengadilan Dikembalikan kepada Korban. Emang Negara RUGI Apa?”katanya.

Hal ini pun mendapat respon netizen.” Mungkin mereka pikir “sayang kalo dibalikin, kan lumayan,” cuit @Marissa_A2505

“Lagi lagi , ujungnya Publik yg “Dirugikan” ! Scr Rasional , jelas siapa Korban , siapa dirugikan ? Bukankah urusannya dgn “Jamaah” yg tertipu ! Uang yg dikumpulkan jelas dari mereka , tidak ada sedikitpun dari Negara ! Kenapa disita untuk Negara !? Teganya,….si RAJA TEGA ?” cuit @trisenka.

Diketahui Hukum Progresif merupakan hukum modern yang tidak hanya mengacu pada Undang-Undang tertulis saja.

Menurut Dr.Satjipto Raharjo Hukum progresif merupan hukum yang bebas, hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum yang penerapanya tidak dilakukan dengan hanya mengeja pasal-pasal dalam UU tertulis. Tetapi membebaskan diri dari situ demi keadialan dan kebutuhan manusia.

Hukum progresif lebih mengutamakan hasil atau tujuan yang sebenarnya daripada menurut bunyi UU saja.

Diskresi dalam hukum progresif diperlukan karena tidak ada hukum yang lengkap dan selaras dengan perkembangan zaman dan berbeda dengan kitab suci yang bisa berlaku di segala zaman.

Kasus yang jauh dari hukum progresif diantaranya kasus terpidana Antasari Azhar yang divonis 18 tahun karena terbukti terlibat pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnain.

Sebelum Nasrudin meninggal terbunuh ia mendapat sms ancaman yang diduga dari nomor Hp antasari.

Namun menurut pakar IT dari ITB Agung Harsoyo, bahwa sms itu tidak berasal dari nomor HP karena setelah di cek tidak ada dalam catatan operator, tetapi hakim berkeyakinan lain.

Upaya banding, kasasi,dan hakim Mahkamah Agung (MA) dalam upaya peninjauan kembali tetap memvonis Antasari Azhar bersalah.

Hakim MA seharusnya lebih menerapkan hukum progresif karena MA merupakan simbol penegakan hukum tertinggi,dan sebagai pengkoreksi putusan pengadilan-pengadialn dibawahnya.

Antasari pun saat itu tetap gigih berjuang menuntut keadilan karena dia tidak merasa mengirim sms, dan berpendapat kasusnya hanyalah rekayasa.

Malahan keluarga Nasruddin yakin kalau pelakunya bukanlah Antasari.

Sebagian masyarakat awam mungkin mengetahui kalau ada rekayasa dalam kasus ini,atau bahkan Hakim dan para penegak hukum lainya mengetahui kalau kasus ini adalah rekayasa dan ada unsur kriminalisasi.

Alangkah baiknya apabila penegak hukum dinegara kita menerapkan hukum progresif, hukum yang tidak hanya terikat dari peraturan yang tertulis saja yang bisa diselewengkan.

tetapi tatanan hukum yang berpihak kepada masyarakat luas demi tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan masyarakat. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *