Tarif listrik dan Iuran BPJS Naik, Pajak Moge Malah Diturunkan

Tarif listrik dan Iuran BPJS Naik, Pajak Moge Malah Diturunkan

Pemerintah menurunkan pajak moge ditengah kenaikan iuran BPJS dan sejumlah tarif lainnya.

Tarif Listrik dan Iuran BPJS Naik, Pajak Moge Malah Diturunkan, Ada Apa dengan Pemerintah?

Konten.co.id – Para pemilik motor gede (moge) saat ini bisa bernapas lega. Pasalnya pemerintah memutuskan untuk menurunkan pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2019 yang diteken Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2019, diketahui bahwa ada revisi PPnBM untuk semua jenis kendaraan bermotor roda dua.

Pada pasal 39, tertera bahwa PPnBM untuk sepeda motor yang memiliki kapasitas mesin 250cc hingga 500cc, dikenakan pajak sebesar 60 persen dari harga jual. Hal ini sama persis dengan aturan yang berlaku sebelumnya, yakni PP nomor 22 tahun 2014.

Namun, ada perbedaan angka pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor beroda dua dan tiga, yang tertera pada pasal 40. Jika di aturan sebelumnya besaran pajak yang dikenakan adalah 125 persen, maka di aturan baru angkanya hanya 95 persen.

Artinya, ada penurunan PPnBM sebesar 30 persen, khusus untuk sepeda motor beroda dua dan tiga yang mengusung mesin dengan kapasitas di atas 500cc.

Sebagai ilustrasi, motor gede atau moge dengan harga dasar Rp100 juta, biasanya dijual dengan banderol Rp225 juta akibat adanya PPnBM. Namun, kini konsumen hanya perlu membayar sebesar Rp195 juta, atau lebih murah Rp30 juta.

Sayangnya, peraturan ini baru akan diberlakukan dua tahun sejak diundangkan. Artinya, penurunan PPnBM baru bisa dinikmati pada Oktober 2021.

Namun, hal ini menjadi dilema. Pasalnya kebijakan ini dicetuskan saat sejumlah tarif dan iuran di Indonesia dinaikkan.

Rokok misalnya, rata-rata kenaikan pada tahun depan bisa mencapai 23% untuk tarif cukai. Otomatis, kenaikan tarif cukai rokok ini berimbas pada naiknya harga jual rokok yang diperkirakan sebesar 35%.

Lalu pemerintah juga telah menyetujui pemangkasan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA rumah tangga mampu (RTM). Pencabutan subsidi ini dilakukan mulai tahun 2020.

Dengan bulatnya keputusan untuk mencabut subsidi 900 VA, maka PT PLN (Persero) bisa masuk ke kebijakan penyesuaian tarif. Sebab, alokasi subsidi ke PLN dipastikan akan turun sehingga substitusinya adalah penerimaan dari pelanggan yang tidak disubsidi lagi.

Berdasarkan perhitungan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan asumsi ICP (Indonesia crude price, harga minyak rata-rata) stabil di angka US$ 60 per barel dan kurs Rp 14.000 per dolar AS, maka tarif listrik untuk pelanggan 900 VA RTM pada 2020 diperkirakan naik Rp 200 per kWh dari Rp 1.352 per kWh menjadi Rp 1.552 per kWh.Harga selembar plastik juga tak ketinggalan. Tarif cukai produk ini diusulkan sebesar Rp 30.000 per kilogram, di mana untuk per lembar tarif cukai akan dikenakan Rp 200.

Lalu iuran BPJS Kesehatan juga akan naik berlaku 1 Januari 2020. Kenaikan tersebut bervariasi. Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa.

Sementara untuk non PBI kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa. Lalu Kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa dan Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.

Untuk itu Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan iuran BPJS dan tarif listrik agar daya beli juga menguat.

“Kebijakan untuk pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA, misalnya harus dievaluasi ulang. Begitu juga dengan kenaikan iuran BPJS karena berisiko melemahkan daya beli,” ujar dia. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *