KPU Nilai Pelantikan Jokowi Tidak Menabrak UUD 1945

Konten.co.id – Mantan anggota DPRD Surabaya Dokter Zulkifli S Ekomei menilai pelantikan Joko Widodo – Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 tidak sah. Hal itu karena ia menemukan pemalsuan di undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen atau yang berlaku saat ini.

Pendapatnya itu didasari fakta pasal 6A ayat 3 UUD 1945 versi MPR. “Bahwa berdasarkan pasal itu, Paslon Presiden-Wapres dapat dilantik jika memperoleh suara sah lebih dari 50 persen. Lalu, jumlah suara itu harus tersebar di setidaknya 17 provinsi. Perolehan suara di wilayah provinsi yang lainnya tidak boleh kurang dari 20 persen,” ucap Dokter Zul.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan pelantikan Jokowi sebagai presiden tetap sah.

Hal ini karena syarat sebaran perolehan suara sebesar 20 persen dalam perolehan suara Pilpres hanya berlaku jika kandidat pasangan calon lebih dari dua calon. Yang berarti syarat tersebut tidak berlaku jika hanya diikuti dua pasangan calon.

“Syarat tersebut berlaku jika pasangan calon lebih dari dua,” kata Ilham, Selasa (15/10/2019).

Sementara hal serupa diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. “Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengiat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon,” tuturnya. (*)

Penulis : AIK