DPRD Jabar Ajukan Hak Interpelasi ke Ridwan Kamil Karena Fokus ke Program Pencitraan
Konten.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akan mengajukan Hak Interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal ini didukung penuh oleh Partai pengusung Ridwan Kamil saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati mengatakan interpelasi sedilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalankan roda pemerintahan provinsi terungkap secara transparan.
Pihaknya juga akan memberi penegasan bahwa mitra pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara sah secara konstitutional adalah dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.
“Terkait tata kelola pemerintah daerah, prinsipnya itu. Tata kelola pemerintah daerah berdasarkan undang – undang penerintah daerah itu menyebut, pemerintah daerah itu bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan ini, kita merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan,” ujarnya, Rabu (9/10/2019).
Pihaknya mengaku mendukung rencana interpelasi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab sosial setelah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.
Sementara itu, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya menilai langkah interpelasi dewan terhadap Ridwan Kamil bukan merupakan bentuk kondisi konflik lembaga legislatif dengan gubernur.
Interpelasi dilakukan dengan tujuan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. “Ini hal biasa dalam berdemokrasi, nggak perlu ada tanggapan heboh, terus bukan menunjukan dewan menghalau atau sedang merusak Pak Gubernur dan sebagainya,”
Abdul menilai, perjalanan satu tahun roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan.
Ridwan Kamil yang dinilai terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial ini berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat mengalami penurunan. Selain itu, Ridwan Kamil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD
“Bahkan dalam beberapa hal yang mendasar, Jawa Barat ini mundur, contoh yang sisa periode sebelumnya belum dikerjakan di Kesra, di perekonomian. Komunikasi, jadi komunikasi antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak, sekarang semacam ada hambatan,” katanya.
Pola tersebut menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan. “Ini terlalu sering, akhirnya ada ketidaknyamanan, komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya yang secara konstitutional sudah ditunjuk yaitu DPRD,” ujarnya.
“Dan Pak Gub lebih cenderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada dewan, banyak contohnya yang paling segar diingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan, beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba – tiba digelindingkan yang menyebabkan heboh,” tukasnya. (*)
Penulis : Indra
