Raih IPK 2019, Angka Pengangguran Sumbar Masih Tinggi

Raih IPK 2019, Angka Pengangguran Sumbar Masih Tinggi

Mendapat penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2019, Sumbar justru terpuruk karena banyaknya pengangguran.

Angka Pengangguran Tinggi, Sumbar Raih Penghargaan Ramah Hubungan Perusahaan Industri

Konten.co.id – Pemerintah provinsi Sumatera Barat baru saja menerima penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2019 kategori terbaik pada Indikator Utama Hubungan Industrial dari Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Sanin (14/10/2019).

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri di Hotel Bidakara Jakarta dan diterima oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Seperti dicuitkan pada akun twitter @irwanprayitno.

“14 Okt 19. Pemprov Sumbar menerima penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2019 kategori terbaik pada Indikator Utama Hubungan Industrial. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri di Hotel Bidakara Jakarta,” cuitnya.

Hal ini pun mendapat respon netizen. @ridhoarifal mencuitkan kalau di Sumbar masih banyak pengangguran. “Amplop coklat nih masih bnyk nih, nunggu panggilan sampai kapan? Pilkada 2020?,” cuitnya.

Hal ini tentulah beralasan. Berdasar data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar pada Februari 2019 ada 141 ribu orang penggangguran terbuka di Sumbar.

Pengangguran ini terdiri atas orang yang sedang mencari pekerjaan dan sudah mendaftar tetapi belum bekerja. Mayoritas pengangguran disumbangkan oleh tamatan perguruan tinggi. Ini tentu sangat disayangkan.

“Kami akan coba atasi masalah ini dengan baik agar tidak ada lagi masalah pengangguran di Sumbar,” ucap Kepala Disnaker Sumbar Nasrizal, Selasa (15/10/2019).

Sementara itu, Menaker M Hanif Dhakiri mengatakan penghargaan IPK diberikan kepada kepala daerah yang sukses meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan. Ia pun mengingatkan masalah ketenagakerjaan merupakan masalah sangat penting

Sebab tolok ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah terlihat dari keberhasilan pemimpin daerah itu dalam membangun dunia ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja dan mengatasi pengangguran di wilayahnya masing-masing.

“Itu indikator paling konkret yang bisa dipahami masyarakat dan bisa menjadi alat ukur untuk menilai kesuksesan di daerah,” katanya dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2019) malam.

Menaker Hanif mengungkapkan hasil IPK Tahun 2019 sebesar 61,06 meningkat 0,25 dibandingkan IPK tahun 2018 sebesar 60,81. Kenaikan tersebut terjadi pada enam indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

“Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan cukup baik dalam pembangunan ketenagakerjaan di seluruh provinsi. Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran Pemda akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas,” kata Menaker.

Menaker menambahkan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama. Yakni pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Pencapaian keempat tujuan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan,” katanya.

Hanif berharap hasil pengukuran IPK ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dalam mengembangkan ketenagakerjaan dan seluruh unit kerja di Kemnaker menjadikan hasil penilaian IPK sebagai acuan dalam melakukan pembinaan, penyusunan program dan kegiatan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

“Diharapkan juga bahwa kegiatan ini mampu mendorong percepatan pembangunan ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Menaker. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *