Presiden Belum Terbitkan Perppu, UU KPK Sah?

Presiden Belum Terbitkan Perppu, UU KPK Sah?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum terbitkan Perppu KPK dan butuh waktu.

Presiden Butuh Waktu untuk Terbitkan Perppu KP

Konten.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memberikan sikapnya terkait Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal hari ini adalah deadline yang diberikan mahasiswa.

Deadline itu diberikan oleh para mahasiswa saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10). Mereka yang hadir di antaranya Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah, Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad, serta mahasiswa dari Universitas Tarumanagara hingga Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida).

“Saya sih kok sepertinya tidak hari ini ya, sepertinya,” kata Staf khusus (Stafsus) Presiden Adita Irawati, Senin (14/10/2019).

Pihaknya mengaku tidak ingin banyak berkomentar terkait hal itu. Soal Perppu KPK, ia menyerahkan kepada Sekretariat Negara yang lebih mengetahuinya.

“Nah kalau itu sebaiknya ditanyakan ke Setneg deh karena saya juga itu lebih ke administrasinya,” ucapnya.

Hanya saja ia memastikan Jokowi akan tetap mendengarkan masukan dari mahasiswa dan rakyat Indonesia. “Perppu KPK ini kan Presiden mendengarkan masukan banyak pihak. Kemudian banyak yang bertanya ini mahasiswa memberi tuntunan deadline hari ini, ya beliau kan mendengarkannya dari berbagai pihak. Juga mempelajari lagi salinan yang dari DPR. Jadi mungkin masih memerlukan waktu,” ujar Adita.

Sementara itu Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, mengaku tak tahu kapan Jokowi mengeluarkan Perppu tersebut.

Ia pun meminta mahasiswa tak memberikan tenggat waktu penerbitan Perppu KPK kepada Jokowi. Hal ini, lanjutnya, sama dengan mengancam Kepala Negara.

“Ini yang saya awal bilang kalau, jangan main deadline. Nggak bisa dalam bentuk ancaman,” kata Ngabalin.

“Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam. Nggak bisa orang main ancam ke Presiden. Ini Kepala Negara. Sementara kalau mahasiswa masyarakat intelektual. Pakai deadline itu tidak benar, dalam pola berpolitik, dalam hidup sebagai masyarakat intelektual,” ujarnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *