Netizen Minta Bebaskan Ramsiah dari Jeratan UU ITE Lewat Petisi

Netizen Minta Bebaskan Ramsiah dari Jeratan UU ITE Lewat Petisi

Ramsiah dosen UIN alaudin Makassar ditangkap karena dianggap mengomentari penutupan radio kampus.

Ribuan Netizen Minta Bebaskan Ramsiah dari Jeratan UU ITE Lewat Petisi

Konten.co.id – Ribuan orang meminta kepolisian bebaskan Ramsiah seorang dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi korban UU ITE karena sikap kritisnya terhadap pejabat kampus lewat petisi changeorg.

Azzahra Damayanti pencetus petisi ini mengatakan kasus ini bermula pada Mei 2017. Saat itu mahasiswa melakukan siaran di Radio Kampus Syiar UIN Alauddin, Makassar sejak pukul 6 pagi sampai 6 sore.

Aktivitas ini rupanya membuat marah Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nur Syamsiah. Ia kemudian menutup radio tersebut.

Sebanyak 30 dosen termasuk Ramsiah kemudian membahas penutupan radio di grup WhatsApp (WA). “Kami hanya membahas seharusnya tidak boleh seperti itu Bu Wakil Dekan III karena itu tupoksinya Wakil Dekan I, jadi tidak ada niat mencemarkan nama baik, ini curhat (curahan hati)” ucap Ramsiah.

Nur Syamsiah pun melaporkan kasus ini ke Polres Gowa. Ia mengambil dialog WA melalui Hamriani yang merupakan salah satu anggota grup WA.

Dialog tersebut dijadikan barang bukti di Polres Gowa. Namun, hanya Ramsiah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Gowa pada Oktober 2019.

Dikatakannya Ramsiah sudah meminta Rektor UIN Alauddin Prof. Hamdan Juhannis agar memediasi kasus tersebut dan sempat minta maaf ke Nur Syamsiah 2018 lalu. Kini Ramsiah hanya meminta perlindungan dari pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB).

Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Makassar, Abdul Azis mengatakan kalau kasus ini sangat dipaksakan. “Karena percakapan yang dilakukan oleh Ibu Ramsiah dalam grup WA yang dilaporkan bukanlah tindakan yang ilegal atau melanggar hukum. Melainkan pendapat atau ekspresi yang sah yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindung dalam konstitusi berbagai undang-undang,” katanya.

Hal itu, lanjutnya, sesuai Pasal 310 Ayat (3) KUHP tertulis, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Melalui petisi ini pihaknya mengajak netizen mendorong Kapolres Gowa untuk mencabut status tersangka yang ditimpakan kepada Ramsiah.

Karena, menurutnya apa yang diperjuangkan Ramsiah adalah bagian dari kebebasan akademik yang dilindungi UU dan HAM. “Pemidanaan terhadap Ibu Ramsiah dengan jerat UU ITE menambah korban yang semakin mengancam demokrasi di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” tukasnya.

Hal ini pun mendapat respon netizen. “Sudah saatnya ada yg mengajukan judicial review atas UU ITE karena banyak yg terjerat UU ini hanya karena faktor like and dislike” kata Elyas DJ.

“Kezaliman harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Sebagai sesama dosen yg berkecimpung dalam kampus bermerk ISLAM, seharusnya mengedepankan akhlaqul qarimah dalam berinteraksi dan memperkuat tali silaturahim sesama muslimah” ucap Jemma.

“Tidak ada undang-undang yang mengkriminalisasi kan hak hak warga negara untuk berpendapat apalagi dalam membela hak-hak berbicara” terang Andy Syaputra. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *