Karena UUD 1945, Pelantikan Jokowi Dinilai Tidak Sah

Karena UUD 1945, Pelantikan Jokowi Dinilai Tidak Sah

Dokter Zulkifli S Ekomei menganggap pelantikan Presiden Jokowi tidak sah karena adanya pemalsuan di UUD 1945.

Pelantikan Jokowi Dinilai Tidak Sah Karena UUD 1945 Banyak Dipalsukan

Konten.co.id – Mantan anggota DPRD Surabaya Dokter Zulkifli S Ekomei menilai pelantikan Joko Widodo – Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 tidak sah. Hal itu karena ia menemukan pemalsuan di undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen atau yang berlaku saat ini.

“Alasan saya menggugat karena saya menemukan pemalsuan di UUD ’45 yang berlaku saat ini. Sementara ketetapan ini terjadi pada 2002. Saya melihat dalam prosesnya menemukan fakta dan data bahwa itu didesain oleh orang lain, bukan oleh anggota MPR,” ujarnya, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, lanjut Zul, ia menilai adanya penyimpangan seperti pencabutan tap MPR tentang referendum. Gugatan yang diajukannya tersebut adalah dampak dari UUD 1945 yang dianggap palsu.

Pendapatnya itu didasari fakta pasal 6A ayat 3 UUD 1945 versi MPR. “Bahwa berdasarkan pasal itu, Paslon Presiden-Wapres dapat dilantik jika memperoleh suara sah lebih dari 50 persen. Lalu, jumlah suara itu harus tersebar di setidaknya 17 provinsi. Perolehan suara di wilayah provinsi yang lainnya tidak boleh kurang dari 20 persen,” ucap Dokter Zul.

“Nah, berdasarkan hasil keputusan KPU tentang hasil Pemilu yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung, Jokowi dan Ma’ruf Amin menang di 21 provinsi dengan perolehan 55 persen. Namun, kemenangan di Aceh dan Sumbar tidak mencapai 20 persen suara sah. Dengan fakta itu, harusnya Jokowi-Ma’ruf Amin tidak dapat dilantik,” ujar Dokter Zul.

“Yang paling membuat saya harus menggugat adalah dampak dari UUD 1945 palsu ini. Yaitu Pilpres langsung yang menggerus persatuan Indonesia,” ucapnya. (*)

Penulis : AIK

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *