Jalan Terjal Legalisasi Ganja di indonesia

Jalan Terjal Legalisasi Ganja di indonesia

Legalisasi ganja di Indonesia belum bisa seperti Thailand dan Malaysia yang mulai akan diberlakukan undang-undang.

Legalisasi Ganja untuk Medis di Indonesia Terganjal Peraturan

Konten.co.id – Penggunaan ganja untuk pengobatan atau dunia medis kini jadi perbincangan. Beberapa negara tetangga pun sudah melakukannya.

Malaysia misalnya yang akan mengizinkan ganja ditanam di negara tersebut untuk keperluan medis. Ganja medis ini diperbolehkan untuk ditanam dengan syarat harus mendapat izin dari Kementerian Kesehatan Malaysia dan benar benar dipergunakan untuk tujuan pengobatan dan penelitian.

Belum lagi Thailand yang sudah mulai pada awal tahun ini. Legalisasi obat terlarang ini menjadi yang pertama kali di wilayah yang memiliki aturan Undang-undang (UU) Narkotika paling ketat di dunia.

Bagaimana kemungkinan legalisasi ganja medis di Indonesia, mungkinkah bisa terjadi? Pengamat kebijakan narkotika Yohan Misero menilai kalau Indonesia akan masih jauh untuk bisa melegalkan ganja untuk keperluan medis.

Hal ini karena ada persoalan sikap pemerintah. Ia mencontohkan di tahun 2017 ketika kasus Fidelis Ari yang menanam ganja demi mengupayakan kesembuhan sang istri dari penyakit Syringomelia.

Saat itu Menteri Kesehatan, anggota parlemen, polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN) berkomentar negatif.

“Satu-satunya komentar positif itu datang dari anggota DPR Kalimantan barat. Di sisi lain, kita belum ketemu kebijakan atau rancangan Undang-Undang atau apapun yang sekiranya inisiatif pemerintah ataupun parlemen yang ingin menuju kesana gitu,” katanya.

Melihat Thailand, lanjutnya sudah mulai dan jadi incaran. Bahkan sudah dikontrak oleh beberapa perusahaan ganja medis dari Korea Selatan, Kanada dan AS sebagai lahan baru bagi mereka untuk menanam ganja.

“Dengan show them the money bahwa nih lihat industri ganja medis sudah bernilai milyaran dolar mungkin di titik itu Indonesia mau sedikit merubah pikiran karena di Thailand pada saat itu merubah cara berpikirnya karena at that point industri agrikulturnya sedang terganggu. Ketika industri itu cukup terganggu, mereka merespon dengan mencoba hal lain yang sebenernya sudah cukup acceptable di masyarakat,” ucapnya.

Hal Itu menjadi salah satu tantangan buat Indonesia. Sejauh apa kampanye tentang kemanjuran ganja untuk medis. “Kalau misalnya diskursus tentang ini jauh lebih maju dibantu juga dengan tentu himpunan media, saya kira itu juga akan membantu push tentang kebijakan ganja medis ini kedepannya,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan skema hukumnya? Ia mengatakan ada 2 skema hukum yang perlu dilakukan.

Yang pertama adalah turunkan golongan ganja entah ke golongan II atau golongan III narkotika karena hanya golongan I UU narkotika yang tidak bisa digunakan untuk medis.

Skema hukum kedua adalah seperti apa yang dilakukan oleh Filipina. Yaitu dengan membuat satu undang-undang spesifik tentang ganja jadi diatur dari penanaman sampe retail-nya seperti apa.

Namun, lanjutnya, ada mekanisme lain yang lebih rigid tapi paling tidak memungkinkan, yaitu mekanisme yang dibangun oleh Korea Selatan.

Dimana orang itu bisa mengakses ganja medis tapi dia harus dalam situasi tertentu yang kemudian oleh si dokternya diarahkan ke sebuah Lembaga tertentu untuk mengakses obat-obat yang dilarang oleh pemerintah.

“Kalau ternyata tidak menunjukkan hasil yang baik, ada sebuah badan di Korea Selatan yang akan mengatur si orang ini untuk bisa mendapatkan obat-obat yang tidak bisa didapatkan orang lain,” terangnya

Ia mengatakan, yang patut digarisbawahi soal yang terjadi di Malaysia adalah sikap publik dan respon pemerintahnya yang cukup supportif seiring dengan sikap publik itu.

Artinya, Nurul Izzah Anwar itu adalah salah satu anggota parlemen Malaysia juga mulai ingin merancang UU terkait legalitas ganja. Hal ini akan mengikuti Thailand yang sudah memiliki UU spesifik bahkan kebijakannya yang juga sudah mulai dilaksanakan bahkan membuka kesempatan membuka pendidikan untuk mereka yang ingin bekerja di industri ganja ke depannya.

Untuk Filipina belum resmi legal, tapi dia lebih maju dari Malaysia karena sudah punya Rancangan Undang-Undang, yang mana sebenarnya sebuah hal yang menarik karena kita tahu bahwa Duterte punya sikap yang sangat keras kepada Narkotika tapi di sisi lain ternyata dia punya soft spot tertentu di konteks ganja.

“Jadi dan memang sudah terwujud dalam sebuah rancangan undang-undang yang kayaknya tinggal dua level lagi tinggal ketok dan mungkin Filipina bisa jadi negara ASEAN kedua yang punya kebijakan ganja medis,” tukasnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *