IndonesiaLeaks Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Skandal Buku Merah

IndonesiaLeaks Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Skandal Buku Merah

IndonesiaLeaks minta polisi segera usut tuntas kasus skandal buku merah karena semua bukti yang kuat ditemukan oleh pers

Skandal Buku Merah Ditemukan, IndonesiaLeaks Minta Polisi Segera Usut Tuntas Kasusnya

Konten.co.id – Tim Media IndonesiaLeaks mendesak kepolisian menindaklanjuti temuan terbaru berupa video perusakan barang bukti dalam kasus impor daging, atau yang lebih dikenal sebagai ‘skandal buku merah’. Video berisi rekaman CCTV di Ruang Kolaborasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lewat akun twitter resminya, @inaleaks, IndonesiaLeaks menegaskan kalau respons Polri akan sangat penting untuk menunjukkan komitmen lembaga penegak hukum pada upaya pemberantasan korupsi dan penghormatan kebebasan pers.

Diketahui Pada Kamis (17/10/2019), beberapa media yang tergabung dalam tim media IndonesiaLeaks yakni Tempo.co, Tirto.id, Jaring, Independen.id, KBR, dan The Jakarta Post menayangkan rekaman CCTV di Ruang Kolaborasi Gedung KPK.

Video tersebut merupakan bukti terbaru yang menunjukkan adanya upaya perusakan terhadap barang bukti dalam kasus suap impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman terhadap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Barang bukti yang diduga dirusak yakni buku berwarna merah yang berisi catatan keuangan aliran dana dari perusahaan Basuki ke sejumlah pejabat. Perusakan diduga dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Polri yakni Harun dan Roland Ronaldy yang kala itu bertugas di KPK.

Buku merah itu menjadi penting karena berisi puluhan transaksi keuangan, yang sebagian diduga mengalir ke Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kapolda Metro Jaya.

Laporan IndonesiaLeaks pekan lalu merupakan kelanjutan dari investigasi ‘Buku Merah’ yang dipublikasikan pada Oktober 2018.

Untuk itu, para penggagas dan mitra organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam IndonesiaLeaks mendorong pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut skandal buku merah dan mendorong proses hukum atas pihak-pihak yang diduga merusaknya.

Proses hukum terhadap pelaku perusakan sangat penting agar dugaan korupsi yang berkaitan dengan catatan aliran keuangan ke beberapa pejabat bisa ditindaklanjuti.

Dugaan perusakan barang bukti tersebut merupakan upaya untuk merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan pengaturan pada Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Pihaknya menegaskan bahwa laporan IndonesiaLeaks tentang kasus ini merupakan pelaksanaan fungsi pers sebagai kontrol publik sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemberitaan tersebut juga sekaligus sebagai wujud peranan pers untuk menyampaikan kritik dan koreksi atas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum sekaligus mendorong tegaknya supremasi hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 UU Pers.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menyatakan bahwa laporan terbaru ini memberikan bukti pendukung tambahan yang sangat penting dari kasus perusakan barang bukti oleh penyidik KPK dari unsur polisi.

Ketua Umum AJI Abdul Manan

“Perusakan barang bukti adalah kejahatan, sudah sepatutnya aparat penegak hukum,” katanya.

“Ini adalah inisiatif penting dalam jurnalisme yang sangat layak didukung. Kerja kolaboratif untuk liputan investigatif adalah bentuk tertinggi dari implementasi fungsi pers sebagai alat kontrol sosial,” tambahnya.

Hal senada ditegaskan oleh Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks telah melakukan pengawasan sekaligus kritik atas segala bentuk dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Fungsi pers ini telah dijamin dalam Undang-Undang Pers. Pemberitaan IndonesiaLeaks tentang perusakan buku merah sudah sesuai dengan tahapan kode etik jurnalistik. Salah satu tahapan pentingnya adalah verifikasi dan konfirmasi ke semua sumber,” tutur Ade.

Sedangkan Eni Mulia, Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), menegaskan kembali fungsi IndonesiaLeaks yang dibentuk untuk menampung aspirasi whistleblower dalam melaporkan dugaan tindakan pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan publik, seperti kasus korupsi.

Laporan whistleblower ini kemudian ditindaklanjuti media dengan proses investigasi jurnalistik. “Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami ingin mendorong penegakan hukum dan terpenuhinya hak publik atas informasi dan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik melalui laporan jurnalisme berkualitas,” kata Eni.

Sementara itu, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, mengatakan tayangan yang membeberkan bukti baru dalam bentuk video atas dugaan perobekan bukti buku merah di KPK oleh dua penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian, kian menegaskan arti penting dari keterbukaan informasi. (*)

Penulis : AIK

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *