Hidayat Nur Wahid : PR Kabinet Indonesia Maju Selesaikan Kasus 44 Orang Tewas Misterius

Hidayat Nur Wahid : PR Kabinet Indonesia Maju Selesaikan Kasus 44 Orang Tewas Misterius

YLBHI dan Hidayat Nur Wahid meminta agar pemerintah segera usut tunyas kasus 44 orang yang meninggal dinia saat menyampaikan pendapat di muka umum.

Pemerintah Wajib Usut Tuntas Kasus 44 Orang Tewas saat Menyampaikan Pendapat

Konten.co.id – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyayangkan banyaknya orang yang tewas saat menyampaikan pendapat umum di Indonesia sejak awal tahun 2019.

Mengingat Indonesia kini jadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Bahkan sudah memiliki kabinet baru Indonesia Maju.

Hal ini harus menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kabinet Indonesia Maju.

” YLBHI: 44 Orang Tewas Misterius Akibat Utarakan Pendapat di 2019. Tentu ini bukan kabar gembira di awal masa kerja Kabinet Indonesia Maju, di saat Indonesia jadi Anggota Dewan HAM PBB 2020-2022. Ini jadi tambahan pekerjaan rumah yg harus diselesaikan.” katanya lewat cuitan di akun Twitternya.

Diketahui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sebanyak 44 orang meninggal tanpa diketahui penyebabnya lantaran menyampaikan pendapat di muka umum sepanjang Januari hingga 22 Oktober 2019.

Rinciannya, 33 orang meninggal di Papua dalam Aksi Anti-Rasisme Wamena dan setelahnya. Kemudian, 4 orang juga meninggal di Papua dalam Aksi Anti-Rasisme Jayapura.

Sebanyak 2 orang meninggal di Kendari dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Lalu, 3 orang meninggal di Jakarta, juga dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Selanjutnya, 9 orang meninggal di Jakarta dalam aksi 22-24 Mei.

“Dari 51 korban meninggal tersebut, diketahui sebanyak enam orang meninggal akibat luka tembak dan satu orang meninggal karena kehabisan napas akibat gas air mata. Sisanya, 44 orang tidak ada informasi resmi,” ujar Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, Minggu (27/10 /2019).

Ketua YLBHI Asfinawati menyayangkan hal tersebut menilai nyawa begitu mudah melayang di Indonesia tanpa pertanggungjawaban. Padahal, di negara demokrasi, kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang.

“Berbulan-bulan tidak ada penjelasan, mereka meninggal karena apa, siapa pelakunya, dan apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk pelaku ini?” ujar Asfi.

YLBHI meminta pertanggungjawaban dan penegakan hukum negara terhadap jatuhnya korban-korban ini. Negara dalam hal ini meliputi Komnas HAM, Ombudsman, Kapolri dan DPR, khususnya Komisi III sebagai pengawas jalannya penegakan hukum.

Asfi juga menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan dalam kasus ini.

“Kan di atas Kapolri itu tidak langsung Tuhan, tapi ada Presiden. Untuk itu, kita bisa tanya kepada presiden yang memilih Kapolri, kenapa dari dulu tidak meminta pertanggungjawaban Kapolri? Kenapa insiden-insiden seperti ini terus berulang dan polanya sama? Berarti kan ada perintah,” ujar Asfinawati. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *