Guru Honorer Jabar Tolak Perbedaan Seragam

Guru Honorer Jabar Tolak Perbedaan Seragam

Perbedaan seragam guru honorer Jabar karena adanya video syur oknum guru honorer di Purwakarta beberapa waktu silam. Tapi kebijakan ini ditolak mentah-mentah karena dinilai akan ganggu psikologis guru.

Perbedaan Seragam Akan Ganggu Psikologis Guru Honorer Jabar

Konten.co.id – Pemerintah provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan kebijakan penggantian seragam dinas. Perintah itu datang langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dewi Sartika.

Ketentuan pakaian bagi pegawai non PNS tertuang pada surat Kepala Dinas Pendidikan Jawa barat kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Jawa Barat tertanggal 20 September 2019.

Dalam surat tersebut, setiap Senin dan Selasa pegawai non PNS mengenakan kemeja polos warna terang dan celana gelap bagi pria dan blazer bagi wanita, dilengkapi dengan papan nama dan tanda pengenal.

Rabu mengenakan kemeja putih dengan celana atau rok hitam atau gelap. Kamis dan Jumat mengenakan batik atau bordir. Sedangkan pada hari besar nasional atau setiap 17 Agustus mengenakan kemeja putih serta celana atau rok hitam atau gelap.

Sebelum aturan itu, guru honorer mengenakan seragam PDH warna khaki, sama dengan yang dikenakan PNS.

Tapi kebijakan tersebut ditolak mentah-mentah Forum Komunikasi Guru Honorer Jabar. Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Jawa Barat Iman Supriatna menilai pelarangan mengenakan seragam yang sama dengan PNS, lanjutnya akan berdampak pada psikologis guru honorer.

“Artinya ini akan berdampak psikologis pada guru itu sendiri. Anak-anak akan bertanya, kenapa pakaian tidak seragam. Anak-anak kan tidak tahu ada guru PNS dan honorer,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kebijakan ini akan memunculkan perbedaan saat guru honorer di Jawa Barat berkumpul dengan daerah-daerah lainnya. Sebab aturan ini hanya berlaku di Jawa Barat. “Jangan sampai guru honorer ini dimarjinalkan. Kami (sebelumnya) tidak meminta ke provinsi, kami membeli (seragam) sendiri. Sekarang jadi mubadzir,” ujarnya.

Ia tidak mempermasalahkan, jika pegawai non PNS tidak mengenakan atribut-atribut yang khusus untuk PNS. Namun jika warna dan seragamnya dibedakan, hal itu akan berdampak psikologis.

“Harusnya kan memberi penghargaan bagi guru honorer. Harus diakui pemerintah, tanpa guru honorer Jawa Barat itu lumpuh karena 70 persennya dikerjakan oleh guru honorer. Provinsi Jawa Barat harusnya memberikan penghargaan, harusnya diberi pakaian. Ini bahkan dilarang. Kami harus tahu dasarnya apa honorer tidak boleh pakai pakaian tersebut,” katanya.

Sebelumnya Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Cecep Kurniadi mengatakan dibedakannya seragam tersebut dilakukan untuk membedakan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan yang non-PNS.

Hal itu kabarnya dipicu karena viralnya kasus video dan foto syur guru berpakaian PNS yang diperankan tenaga honorer salah satu SMK di Kabupaten Purwakarta.

“Disdik Jabar sudah melakukan tindakan diskriminatif dalam menentukan seragam. Di hadapan siswa, harusnya guru PNS maupun honorer tidak dibedakan. Sebab, kami mengajar sesuai dengan kurikulum,” katanya.

Dia menduga, kebijakan tersebut dikeluarkan karena tindakan asusila dua oknum guru SMK yang viral di medsos dan sudah ditangani kepolisian.

“Sekarang semakin kelihatan mana guru PNS dan honorer. Padahal sebelumnya, tidak ada yang tahu kami honorer,” keluhnya.

Dia menambahkan, seragam khaki adalah pakaian dinas harian kebanggaan guru honorer. Dengan seragam tersebut mereka disegani para siswa dan orang tua karena dianggap PNS juga.

“Meski gaji minim tapi kebanggaan itu ada. Di mata masyarakat, kami guru PNS. Kalau sekarang dibedakan, kebanggaan hilang sudah,” tandasnya. (*)

Penulis : AIK

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *