Akankah Prabowo Berkhianat Pada Pendukungnya Karena Akan Menjadi Menhan?

Akankah Prabowo Berkhianat Pada Pendukungnya Karena Akan Menjadi Menhan?

Prabowo Subianto direncanakan sebagai menteri pertahanan di kabinet Jokowi-MA’ruf, hal ini menunjukkan kalau oposisi ingin berkhianat padsa pendukungnya sendiri

Jika Menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Akan Mengkhianati Perjuangan Para Pendukungnya

Konten.co.id – Partai Gerindra ditengah pusaran kabinet Jokowi-Ma’ruf. Tiga kursi menteri telah disiapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Partai Gerindra.

Sang leader Prabowo Subianto diganjar jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Selanjutnya, dua menteri atau pejabat setingkat menteri dalam kabinet.

Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan. Dilansir dari merdeka.com salah satu sumber Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM.

Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan ‘Sertijab’ antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.

Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.

Gerindra sendiri lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Hal ini karena Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan.

Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.

Pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga akan diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu.

Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono.

Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.

Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.

“Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya,” kata Habiburokhman.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, partai berlambang kepala Burung Garuda itu tak dalam posisi meminta apapun dalam kabinet Jokowi mendatang.

“Kami tidak meminta jabatan. Mau di luar atau di dalam, asal demi kepentingan rakyat, saya kira Gerindra siap di mana saja,” kata Fadli pekan lalu.

Internal Gerindra terpecah soal opsi bergabung ke kabinet. Ada yang setuju, ada yang tidak. Sejumlah politisi menyebut rugi kalau Gerindra bergabung. Salah satu yang menjadi taruhannya yakni investasi besar di Pilpres 2019.

Apabila bergabung dengan Jokowi, maka Gerindra bisa kehilangan kepercayaan pendukung yang memang tak suka dengan Jokowi dan PDIP. Ini pun bisa membuat pendukung terpecah belah.

Seperti kita ketahui pendukung militansi kedua kubu pun dulu sempat berseteru. Hingga terpecah dengan kubu cebong dan kampret.

“Andai ini terjadi akan sangat membingungkan. Dimana dulu berebut kekuasaan sekarang justru berbagi kue kekuasaan,”

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui tengah komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Komunikasi itu membahas tawaran konsep yang diberikan Gerindra kepada Jokowi.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (istimewa)

Soal konsep tersebut, Dasco mengklaim belum sampai membahas kursi menteri. Gerindra mula-mula menawarkan konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi.

“Kami tidak mengincar posisi jabatan tertentu. Kami ditawarkan membantu pemerintah, kami juga menawarkan konsep ke pemerintah. Konsep mengenai ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Dasco mengatakan, jika konsep yang ditawarkan kepada pemerintah diterima, baru Gerindra bicara mengenai orang yang akan mengisi kursi menteri tersebut.

“Ketika pemerintah setuju mana yang mereka setuju, bidangnya apa baru ngomong orang,” kata Dasco.

Dasco mengatakan, semuanya tergantung Jokowi apakah dapat menerima atau tidak. Gerindra masih komunikasi dengan Jokowi.

“Ini tergantung pemerintah. Kita sedang komunikasi dengan pemerintah terkait konsep itu,” kata dia.

Sementara politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira mengaku tak tahu soal tawar menawar kursi menteri itu. Terlebih dengan syarat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.

Terkait jatah posisi untuk Gerindra di kabinet, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang mandat penuh menyusun jajaran kabinet untuk lima tahun ke depan.

“Kursi kabinet itu hak prerogatif presiden. Kita berikan ruang untuk Jokowi memikirkan yang terbaik untuk pemerintahan lima tahun ke depan,” jelas Andreas, Senin (7/10/2019).

Anggota Dewan Pakar NasDem, Teuku Taufiqulhadi mengaku tak yakin Gerindra akan gabung koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia juga tak pernah dengar, Gerindra menawarkan diri untuk bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.

Menurut dia, sikap Gerindra yang tidak mau menawarkan diri itu adalah pemahaman yang masih menilai baik buruk, bukan dalam konteks partai, tapi dalam konteks bangsa Indonesia.

“Saya pikir Gerindra ada sebuah wisdom atau pemahaman yang kuat bahwa masuknya sebuah partai Oposisi dalam kabinet itu akan mengganggu proses demokratisasi di Indonesia,” jelas Taufiqulhadi.

NasDem tak bisa menutup pintu peluang Gerindra gabung dengan koalisinya bersama Jokowi. Tapi dia yakin, gabungnya Gerindra bisa berpengaruh buruk terhadap masa depan partai tersebut.

“Karena itu menurut saya bukan persoalan koalisi menutup diri, tapi kadang-kadang ada saja juga yang tidak mau, ini menurut saya. Apalagi kemudian itu akan berpengaruh atau kontra produktif bagi partai tersebut untuk masa yang akan datang,” katanya. (*)

Penulis : AIK

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Satire

Aplikasi Android

Aplikasi Portal Berita Konten di Google PlayStore

Berita Video

Berita pilihan