Said Didu Minta Jokowi Tolak RKUHP Lewat Petisi + Tagar #SemuaBisaKena

Said Didu Minta Jokowi Tolak RKUHP Lewat Petisi + Tagar #SemuaBisaKena

Petisi #SemuaBisaKena ajak netizen tolak RKUHP.

Lewat Petisi & Tagar #SemuaBisaKena, Said Didu Ajak Netizen Minta Jokowu Tolak RKUHP

Konten.co.id – Petisi agar Presiden Joko Widodo menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di rapat paripurna DPR RI terus bertambah dukungan.

Bahkan kini mantan sekretaris menteri BUMN Said Didu pun mengajak netizen ikut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengesahkan RKUHP saat sidang Paripurna DPR RI.

“Presiden @Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna @DPR_RI
. #SemuaBisaKena – Tandatangani Petisi! http://chng.it/LpbXHBxs lewat
@ChangeOrg_ID”

Hal ini pun ditanggapi netizen. “Orang sekelas ini menyuruh orang lain melakukan kegiatan sia2 menandatangani website nggak jelas yg bahkan tidak ada kekuatan hukumnya.” cuit @videlia98.

Akun @datikstyoaji mempertanyakan apakah dengan menandatangani petisi tersebut apakah bisa merubah keputusan presiden.

” Permisi mau tanya, saya sering dapat email ini. Kalau petisi banyak disetujui, apa bisa merubah keputusan presiden?” cuitnya.

“Nah KHUP ini jebakan betmen, demokrasi pancasila di Indonesia menjadi demokrasi otoriter yang totaliter… Eh… Totalisi.. (kan pak polisi lagi naik daun)” cuit @EdwardSuvino.

Aktivis gender dan HAM, Tunggal Pawestri, yang merupakan penggagas petisi tersebut menegaskan ada 11 poin di RKUHP yang tidak pasti dan berpotensi memunculkan kriminalisasi terhadap masyarakat dengan ancaman hukuman denda dan penjara.

Beberapa dari mereka yang berpotensi dianggap kriminal lewat RKUHP adalah korban perkosaan, perempuan yang kerja dan harus pulang malam, perempuan yang mencari roommate beda jenis kelamin untuk menghemat biaya, dan pengamen.

Selain itu, mereka yang bisa dianggap kriminal adalah tukang parkir, gelandangan, disabilitas mental yang ditelantarkan, jurnalis atau netizen yang mengkritik presiden, orang tua yang menunjukkan kondom, anak yang diadukan berzina oleh orang tua, hingga mereka yang melanggar ‘hukum adat yang hidup di masyarakat’.

Petisi ini juga mengkritik soal RKUHP yang meringankan hukuman koruptor yang memperkaya diri sendiri dari empat tahun menjadi dua tahun.

Petisi ini yakin masih ada satu langkah lagi untuk mencegah pengesahan RKUHP ini, yakni di rapat Paripurna DPR RI. Untuk itu, petisi ini berharap Jokowi bisa menolak memberikan persetujuan untuk RKUHP yang dinilai tidak masuk akal ini.

Petisi ini mengajak masyarakat agar tidak cuek karena jika disahkan lewat paripurna, siapa saja bisa dengan mudah dipenjara.

“Sekarang nih kita nggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, teman-teman kita, gebetan kita. viralkan #SemuaBisaKena biar DPR batalkan RKUHP,” bunyi petisi.

Tunggal memastikan lewat petisi pernah menggagalkan undang-undang yang bisa bikin pengkritik DPR dipenjara.

“Sekarang kita juga masih punya kesempatan untuk gagalkan RKUHP yang ngaco ini,” tutup petisi.

Berikut isi petisinya

“Teman-teman yang baik,

DPR dan pemerintah dalam hitungan hari hendak mengesahkan aturan-aturan hukum pidana yang ngaco! Setelah mengesahkan revisi UU KPK, sekarang mereka hendak mengesahkan revisi RKUHP.

“Apa ngaruhnya sih buat gue?” Kalau kamu mikir gitu, cek dulu deh apakah kamu termasuk orang-orang ini. Karena di RKUHP, orang-orang ini dianggap “kriminal” (berdasar draft yang disetujui panja DPR 15 Sept).

  1. Korban perkosaan → bakal dipenjara 4 tahun kalau mau gugurin janin hasil perkosaan (Pasal 470 (1))
  2. Perempuan yang kerja dan harus pulang malam, terlunta-lunta di jalanan (Pasal 432) → kena denda Rp 1 juta
  3. Perempuan cari room-mate beda jenis kelamin untuk menghemat biaya (Pasal 419) → bisa dilaporin Pak Kepala Desa biar dipenjara 6 bulan
  4. Pengamen (Pasal 432) → kena denda Rp 1 juta
  5. Tukang parkir (Pasal 432) → kena denda Rp 1 juta
  6. Gelandangan (Pasal 432) → kena denda Rp 1 juta
  7. Disabilitas mental yang ditelantarkan (Pasal 432) → kena denda Rp 1 juta
  8. Jurnalis atau netizen (Pasal 218) → bakal dipenjara 3,5 tahun kalau mengkritik presiden
  9. Orang tua ga boleh tunjukkin alat kontrasepsi ke anaknya karena bukan “petugas berwenang” dan akan didenda Rp. 1 juta (Pasal 414, 416)
  10. Anak yang diadukan berzina oleh orang tuanya→dipenjara 1 tahun (Pasal 417)
  11. Yang paling parah kita bisa dipidana suka-suka dalam bentuk “kewajiban adat” kalau dianggap melanggar “hukum yang hidup di masyarakat” (Pasal 2 jo Pasal 598)

Coba “hukum yang hidup di masyarakat” itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga Pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh! Ga bener banget kan!

Terus ya soal koruptor, hmmm, di revisi KUHP hukuman untuk perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum buat koruptor dari tadinya hukumannya penjara 4 tahun menjadi lebih ringan, yaitu penjara 2 tahun! (Pasal 604)

Kok bisa sih mereka bikin undang-undang absurd gitu?

Komisi 3 DPR 18 September 2019 baru aja Raker dengan Kumham untuk persetujuan RKUHP di tingkat 1.

Walaupun begitu, masih ada 1 langkah lagi untuk mencegah pengesahan RKUHP ini, di Rapat Paripurna DPR RI.

Presiden bisa menolak memberikan persetujuan untuk RKUHP yang absurd ini.

Yuk kita minta Presiden untuk tidak menyetujui RKUHP dalam sidang paripurna pengesahannya!

Sekarang nih kita nggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, temen-temen kita, gebetan kita. #SEMUABISAKENA

Tandatangani petisi ini dan sebarkan di media sosialmu ya. Kita viralkan hashtag #SemuaBisaKena biar DPR membatalkan RKUHP. Waktu kita nggak banyak.

Dulu kita bisa gagalkan undang-undang yang bisa bikin pengkritik DPR dipenjara. Sekarang kita juga masih punya kesempatan untuk gagalkan RKUHP yang ngaco ini.

Salam,

Tunggal Pawestri. (*)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *