Menanti Jakarta Tenggelam Tahun 2050

Menanti Jakarta Tenggelam Tahun 2050

Jika tanah dibiarkan terus menurun akibatnya Jakarta akan tenggelam.

Jakarta Tenggelam Tahun 2050, Benarkah?

Konten.co.id – Kota Jakarta kian hari kian memprihatinkan. Bukan karena tidak akan menjadi ibu kota Indonesia lagi. Tapi kareka diperkirakan pada tahun 2050 DKI Jakarta akan tenggelam.

Potensi tenggelamnya Jakarta bukanlah omong kosong belaka. Fortuna salah satu warga Pluit, Jakarta Utara mengatakan tandanya wilayah tempat tinggalnya akan tenggelam terlihat dari semakin surutnya tanah dan naiknya air laut kerumahnya.

Terlebih saat hujan turun. “Disini beberapa kali terjadi banjir. Air laut masuk ke rumah, bahkan sampai melebihi batas telinga”, katanya dengan suara tegas.

Di area kolam renang, Fortuna pun menceritakan bagaimana setiap enam bulan atau setahun sekali, air laut merembes masuk, dan menenggelamkan kolam bewarna kebiruan itu. “Airnya lebih tinggi dari kolam renang. Perabotan-perabotan harus kami naikin ke atas, ke lantai dua”.

Tidak hanya banjir yang dirasakannya selama tinggal di rumah tersebut empat tahun terakhir. Setiap enam bulan sekali berbagai tiang dan dinding di rumah yang tampak kokoh itu, retak-retak. “Jadi harus diperbaiki terus. Tukang yang dipekerjakan di sini bilang, penyebab (banjir dan retakan) karena perubahan tanah.” Katanya.

Berdasarkan riset tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), di Jakarta Utara setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 25cm.

“Jika tidak dilakukan apa-apa, maka pada tahun 2050 sekitar 95% wilayah Jakarta Utara sudah berada di bawah laut,” kata Heri Andreas, Peneliti ITB.

“Ini adalah salah satu penurunan tanah terbesar di dunia, karena kita bayangkan dalam 10 tahun penurunannya mencapai 2,5 meter,” kata Heri.

Heri menekankan bahwa peluang Jakarta untuk tenggelam, tidak mengada-ada. Ada data yang berbicara. Penurunan tanah pun tidak hanya terjadi di Jakarta Utara, tetapi di seluruh DKI Jakarta.

Jakarta Barat misalnya turun sampai 15cm per tahun. Sementara Jakarta Timur 10cm setiap tahunnya. Penurunan tanah sedalam 2cm terjadi di Jakarta Pusat. Sementara, di Jakarta Selatan penurunannya sekitar 1cm per tahun.

Heri mengungkapkan bahwa penyebab utama penurunan tanah ini adalah karena pengambilan air-tanah dalam yang berlebihan. Air tanah dalam adalah air tanah yang terletak di kedalaman sekitar 80 sampai 300 meter di bawah permukaan tanah.

Intensnya pengambilan air-tanah dalam di Jakarta, menggunakan sumur dan pompa air, karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya bisa memenuhi 40% kebutuhan air bersih, termasuk air minum warga ibukota.

“Sisanya (60% kebutuhan) harus dicari sendiri. Dan yang paling mudah, paling gampang dan paling bagus kualitas airnya itu ya dari tanah,” jelas Heri.

Dipompa dari dalam bumi, air ini tidak hanya digunakan oleh gedung-gedung tinggi. Saat ini sudah banyak perumahan warga yang menggunakan air-tanah dalam, karena air tanah yang lebih dangkal ‘sudah tercemar’.

“Lebih gampang pakai air tanah, (jadi) mandiri, tidak bergantung PAM. Apalagi kos-kosan butuh banyak air.” Ujar Hendri, Pemilik kos di Kebon Kacang.

Sejak 10 tahun lalu, kata dia, ia selalu menggunakan air tanah. Sebab air ditempatnya sering berwarna hitam. Dengan air tanah ia bisa mandiri tanpa PAM. Nyaris seluruh kos-kosan di gang sepanjang 200 meter itu menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih mereka.
“Kalau pengambilan air-tanah dalam dihentikan, penurunan permukaan tanah juga berhenti,” tegas Heri.

Penghentian eksploitasi air tanah, menurut Heri, harus segera dilakukan. Pasalnya gejala penurunan tanah semakin memburuk dan tidak lagi sulit dicari, khususnya di Jakarta Utara.

Di Muara Baru, sebuah gedung dua lantai yang berdiri sejak tahun 1970, hampir menjadi gedung satu lantai. Sekitar tiga perempat lantai dasar gedung telah terbenam masuk ke tanah dan digenangi air.

Tidak jauh dari sana, lantai sebuah pasar ikan tampak bergelombang. Penurunan tanah membuat amblasan dan celah menganga setinggi 20cm, antara tanah dan dasar bangunan.

“Kalau di sini membahayakan, apalagi ketika orang ramai. Jalan bergelombang begini orang bisa terpeleset, jatuh. Awalnya tidak terlalu parah, tetapi dari tahun ke tahun tanahnya semakin turun,” ungkap Ridwan, warga Muara Baru yang kerap berbelanja di pasar ikan itu.

Dampak juga dirasakan nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Mahardi, salah satu nelayan mengungkapkan, menuturkan tanggul yang dibangun dengan tinggi sekitar satu meter, tidak mampu lagi menahan air laut ketika pasang terjadi.

“Banjir rob di sini semakin tahun semakin tinggi airnya. Ini sampai ditanggul begini. Dulu rata sama tanah, lalu ditanggul. Hampir tiap tahun naik sekitar lima senti banjir robnya. Terakhir itu sampai kerendam melewati tanggul setinggi 10 senti,” kata Mahardi.

Dan tidak hanya bangunan terperosok, tanah amblas, banjir rob, dan tenggelamnya Jakarta yang akan terjadi. Heri pun menekankan, jika penurunan permukaan tanah tidak dihentikan, banjir di ibukota, termasuk di Jakarta Pusat, daerah yang sebenarnya lebih jauh dari tepi laut, akan semakin rutin terjadi.

“Hubungan antara penurunan tanah dan banjir itu sangat kuat. Di Jakarta, air juga bisa datang dari daerah Bogor, atau hujan. Karena tanah terus turun dan air laut lebih tinggi dari permukaan tanah, maka air dari Bogor atau air hujan, tidak bisa langsung ke laut. Otomatis dia membanjiri daerah-daerah yang mengalami penurunan tanah itu, termasuk yang penurunannya kecil.”

Untuk mengurangi dampak penurunan tersebut, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (APERSI) mendesak pemerintah untuk mengurangi izin mendirikan bangunan di pinggir laut.

Ketua Dewan Pertimbangan APERSI, Eddy Ganefo, mengancam jika pemerintah tidak membatasi, maka rekan-rekannya sesama pengembang akan terus membangun, karena di mata mereka, “selama bisa jualan, laku, pengembang akan jalan terus”.

“(Kami) Pengembang, di awal membangun kan tidak melihat ada masalah. Tapi kalau terjadi penurunan (tanah) dalam jangka panjang, ya harus dibatasi.” Ujarnya.

Eddy menyebut rekan-rekan pengembangnya yang memiliki proyek di pantai utara Jakarta, biasanya menjadikan air laut yang disuling menjadi air tawar sebagai sumber air bersih. “Ada teknologinya,” tambahnya.

Meski mengklaim tidak menggunakan air tanah, Eddy menekankan pembatasan pembangunan perumahan di pinggir laut penting, karena terdapat praktik ‘kurang terpuji’ yang dilakukan rumah-rumah tersebut.

“Katakanlah di daerah-daerah arah ke Ancol, misalnya. Ada perumahan-perumahan besar. Mereka sudah ada teknologi yang membuat air rob yang masuk, bisa dipompa keluar. Air yang dipompa keluar ini tidak akan balik lagi ke mereka, tetapi (rob) masuk ke kawasan lain di sekelilingnya yang tidak menggunakan teknologi tersebut,” akunya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengakui kalau penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta adalah karena pengambilan air-tanah dalam berlebihan.

Sejak pertengahan Maret 2018 Anies dan timnya menginspeksi puluhan gedung, dimulai dari gedung-gedung bertingkat di sepanjang jalan protokol Sudirman dan Thamrin. Dari inspeksi awalnya di jalan Sudirman dan Thamrin, Anies menemukan 56 gedung memiliki sumur pengambilan air tanah dengan kedalaman lebih 200 meter. Sebanyak 33 di antaranya ilegal; tidak memiliki izin atau sudah habis masa berlakunya.

Selain itu, dari total 80 gedung, 37 gedung belum memiliki sumur resapan, atau sumur resapannya tidak berfungsi. “Seringkali kita hanya melihat pelanggaran yang terlihat mata, yang rakyat kecil lakukan, yang ini, pelanggaran yang membuat permukaan tanah turun, jarang diperhatikan. Ini bukan pelanggaran yang sifatnya kebutuhan, tetapi karena keserakahan,” kata Anies.

Gubernur pun menjatuhkan sanksi. Bagi gedung pelanggar yang dalam sebulan tidak mengurus izin sumur air-tanah dalam dan membuat sumur resapan, maka sertifikat laik fungsi (LSF) gedung akan dicabut, dan izin operasional pada semua yang ada di gedung juga bisa dicabut.

Namun hingga Juli 2018, sanksi tegas belum dijatuhkan. Sedikitnya lima gedung yang izinnya belum beres, masih diberi waktu hingga akhir Juli untuk membuat sumur resapan dan mengurus izin.

Selain itu, semangat yang diusung Anies lebih agar pengambilan air tanah dapat dimonitor. “Kalau tanpa izin, kita tak bisa tahu berapa air yang diambil. Bayar pajaknya kita juga tidak tahu. Tapi kalau izinnya ada, kita bisa lakukan monitoring dan bisa tahu berapa banyak air yang digunakan.” Ucapnya.

Anies pun menekankan pengambilan air tanah tetap bisa dilakukan jika gedung memiliki izin.

Peneliti ITB Heri Andreas mengungkapkan upaya yang dilakukan Anies itu tidak cukup. Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar berhenti mengambil air-tanah dalam dan beralih mencari sumber air bersih lain jika Jakarta tidak ingin tenggelam.

“persoalannya bukan tentang air tanah atau tidak, tetapi apakah kita mengambil air tanah dengan benar dan mengembalikannya dengan benar.” Bantah Anies.

Ditekankan Anies, jika pengambilan air tanah dilengkapi sumur resapan air yang sudah punya teknologi pengolahan, maka air tanah akan dapat dikembalikan ke tanah, sehingga penurunan permukaan tanah tidak terjadi.

Karena itu, sumur resapan ini penting doktor geodesi ITB, Heri Andreas, menyebut solusi Anies tersebut “salah kaprah”. Pasalnya sumur resapan yang ada di Jakarta hanya dapat mengembalikan air ke sumber air tanah dangkal, “yang kedalamannya hanya beberapa meter, atau beberapa puluh meter saja”.

Alhasil, sumur resapan, dikatakan Heri tidak akan mengganti air tanah dalam, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta itu sama sekali tidak mempengaruhi dan mencegah penurunan permukaan tanah.

Menurutnya, air-tanah dalam bisa dikembalikan ke sumbernya, dengan menggunakan metode artificial recharge, di mana air disuntikkan kembali ke sumber air-tanah dalam. “Tetapi teknologi ini sangat mahal, miliaran rupiah, dan belum ada satu pun di Jakarta yang melakukan.” Imbuhnya.

Heri menyarankan pemerintah Jakarta untuk meniru apa yang dilakukan Tokyo. Ibukota Jepang itu sebelum tahun 1975, juga mengalami masalah penurunan permukaan tanah.

“Tokyo benar-benar menghentikan penggunaan air tanah. Tidak ada lagi gedung yang diperbolehkan mengambil air tanah. Dengan menerapkan kebijakan itu sejak tahun 1975, penurunan permukaan tanah di Tokyo pun berhenti,” tukasnya.

Ide penghentian total pengambilan air-tanah dalam di Jakarta, disebut Heri, harus diikuti ketersediaan sumber air bersih pengganti. “Jika ingin penurunan tanah berhenti, gedung dan rumah di Jakarta harus benar-benar berhenti mengambil air-tanah dalam dan beralih mencari sumber air lain.” Kata Heri.

Menurutnya air permukaan; sungai dan danau, bisa menjadi jawaban. Namun, jawaban ini diakuinya sedang menghadapi masalah serius. “Kita punya 13 sungai (di Jakarta), kotor semua. Itu kan cadangan air. Selain itu embung atau danau-danau di Jakarta, seharusnya bisa jadi sumber air. Namun, faktanya sekarang kita belum bisa menjernihkan air sungai dan danau itu,” ujar Heri.

Padahal dirinya telah menghitung bahwa 13 sungai dan berbagai danau di Jakarta bisa memenuhi kebutuhan air warga ibukota. Namun, ada keraguan dari nada suara Heri, mengingat Gubernur Anies sudah menegaskan bahwa pengambilan air-tanah dalam tetap bisa dilakukan, dan menggantinya dengan sumber air baru, bukanlah solusi.

“Itu yang harus kita tunggu dari pemerintah. Yang jelas pembersihan (sungai dan danau) tidak bisa dilakukan secepat mungkin. Setidaknya butuh 10 tahun.” Tuturnya.

Meskipun Tim Oranye Pemprov DKI Jakarta, yang salah satu tugasnya adalah membersihkan sungai dan waduk di Jakarta, terus bekerja, tidak bisa dipungkiri pula bahwa sampah masih terus tampak mengapung, dibuang ke air permukaan tersebut.

Presiden Joko Widodo sebenarnya telah memulai program revitalisasi Sungai Citarum. Sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat, yang membentang sejauh 300km itu, disebut sang presiden berpotensi menjadi pemasok 80% air bersih warga Jakarta.

Sungai yang sempat digelari ‘salah satu yang terkotor di dunia’ tersebut tengah dibersihkan. Namun, presiden mencuitkan Sungai Citarum baru bisa menjadi ‘sumber air minum’ dalam ‘tujuh tahun ke depan’. Heri menambatkan harapannya pada upaya ini.

“(Citarum) bisa jadi alternatif, meskipun perlu lima sampai delapan tahun… Kita tetap optimistis. Penurunan tanah sudah semakin mengkhawatirkan,” pungkasnya.

Namun harapan itu jelas dihinggapi kegamangan yang pekat, karena faktanya pengambilan air-tanah dalam terus dilakukan. Dan selama itu terjadi, sentimeter demi sentimeter permukaan tanah Jakarta akan terus turun, dan tenggelamnya Jakarta tinggal menunggu waktu. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *