Melacak Aliran Dana untuk Teroris

Melacak Aliran Dana untuk Teroris

Untuk melakukan aksinya teroris kerap menggunakan dana besar dan tidak bisa ditahan.

Modal Teroris Besar, Dari Mana Dananya Datang?

Konten.co.id – Terorisme adalah kejahatan terbesar di dunia. Banyak hal yang terpikirkan tentang hal itu.

Berdasarkan Thread @AhlulQohwah mengatakan terorisme bukan sekedar angkat senjata. Mereka butuh uang dan biaya. Implikasinya, perang melawan terorisme tak bisa hanya dilakukan di garis depan pertempuran, namun juga di kantong pendanaan.

ISIS pernah berjaya berkat minyak jarahan di sepanjang wilayah kekuasaanya. Selain bantuan dari Amerika.

Saat ini ISIS berada dalam kondisi finansial yang memprihantinkan. Menyusul kekalahan bertubi-tubi di semua front, termasuk Irak dan Suriah.

Pemerintah, dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mensinyalir adanya aliran dana dua arah, baik dari ISIS ke Indonesia maupun sebaliknya. Untuk apa uang ke Indonesia? Tentu saja “investasi” yang suatu saat akan diminta keuntungannya dan ditarik balik saat dibutuhkan “pemilik modal”.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, membenarkan adanya aliran dana dari kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah ke Indonesia. Menurut Kiagus, dana tersebut akan dikirimkan lagi ke beberapa tempat, termasuk ke Marawi, Filipina Selatan.

“Tidak spesifik Marawi ya, tapi ada uang yang dia (ISIS di Suriah) berikan,” ujar Kiagus dilansir Koranjakarta.com.

Dia menjelaskan PPATK telah berkoordinasi dan memberikan laporan itu ke Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 Antiteror Polri. Meski demikian, Kiagus belum bisa memastikan apakah pihak otoritas telah membekukan akun atau nomor rekening yang digunakan untuk menerima dana dari Suriah.

“Sudah terdeteksi dan sudah kami berikan ke Densus,” ucap Kiagus.

Berdasarkan laporan Institut Kebijakan Analisis KonfliK (IPAC), terdapat bukti-bukti tentang jalur komando antara Suriah dan Marawi, dengan peran penting Dr Mahmud Ahmad asal Malaysia.

Semua petempur yang ingin bergabung dengan Kawasan Asia Timur harus lewat Dr Mahmud. Dia juga mengatur pendanaan ISIS untuk operasi di Marawi dengan pencucian uang di Indonesia, melalui Jamaah Ansharud Daulah (JAD).

Skandal besar pernah terjadi, entah kenapa tak berlanjut, meskipun bukti sudah sangat mengarah adanya aliran logistik dari Indonesia ke pemberontak Suriah. Yang mengungkap justru Euro News saat melakukan reportasi investigasi ke Suriah.

Bagaimana kondisi pendanaan terorisme domestik di Indonesia? Dulu, jaman Negara Islam Indonesia sangat marak kasus pengumpulan fa’i sebagai modal upaya terorisme. Saat ini pun masih, tapi sangat sporadis sifatnya. Terakhir bulan lalu terjadi di Magetan.

Saat ini pengumpulan dana terorisme memasuki fase baru. Terutama usaha yang membawa keuntungan besar dan legal.

Penangkapan kelompok Jamaah Islamiyah pimpinan Para Wijayanto (PW) telah membuka mata bahwa mereka mampu membuka kebun sawit, mempekerjakan ratusan karyawan yang bahkan sebagian bergaji puluhan juta.

Lalu uang itu untuk apa? Tentu saja dipakai untuk pendanaan mereka, baik operasional teknis terorisme, maupun kampanye penggalangan opini.

Tahukah anda White Helmet? Organisasi volunteer yang berkali-kali kepergok membantu pemberontak Suriah.

White helmet sendiri merupakan sayap pemberontak yang bertugas membentuk opini dan menggalang isu palsu.

Kelompok ini pernah terbentuk di Bandung, saat ini entah tak jelas kegiatannya. Sama seperti organisasi yang didukungnya, saat ini White Helmet juga mengalami paceklik pasca Amerika menghentikan bantuan sejak tahun lalu.

Di Indonesia sendiri, keterkaitan organisasi semacam White Helmet dan organisasi pengumpul donasi dengan faksi-faksi pemberontak di Suriah bukan rahasia lagi.

Koordinator Riset Penilaian Risiko Nasional untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK Patrick Irawan mengatakan celah penyalahgunaan dana kemanusiaan terbilang besar lantaran sang donatur tidak pernah menanyakan transparansi penggunaan dana.

Ia mengatakan, sebagian besar pendonor menyumbang dana atas alasan simpati kemanusiaan sehingga dilakukan atas azas keikhlasan. “Donasi ini bisa dilakukan lewat penggalangan dana langsung atau melalui media sosial, di sini kami melihat ada implikasi pendanaan untuk kegiatan terorisme,” kata Patrick di Jakarta, Selasa (17/9).

Patrick mengatakan dana kemanusiaan yang disalahgunakan untuk terorisme biasanya digunakan untuk pembelian senjata dan bahan peledak, mobilitas anggota teror, pelatihan perang, santunan keluarga pelaku teror, hingga pengelolaan jaringan terorisme.

Ia juga mengatakan bahwa kota besar seperti Jakarta adalah lokasi potensial penggalangan dana tersebut mengingat populasinya yang besar.

Patrick berharap selain warga selaku donatur yang waspada, perbankan juga mestinya melakukan monitor terhadap pembukaan rekening yang mengatasnamakan penggalangan dana.

Sementara itu, Penyidik Detasemen Khusus 88 Polri Inspektur Polisi Satu Daniel mengatakan instansinya juga telah menemukan indikasi penggalangan dana terorisme melalui donasi di salah satu yayasan berbasis keagamaan. Yayasan tersebut disebutnya kerap mengiklankan donasinya di media sosial dan mencantumkan cara pengiriman uang ke tiga bank dalam negeri.

Hanya saja, ia enggan menyebut nama yayasan yang dimaksud lantaran masih dalam proses penyidikan.

“Tapi memang kami menemukan ada penggalangan dana untuk organisasi teror berkedok yayasan yang dibuat dengan tujuan sosial kemanusiaan,” katanya.

Densus 88 mengaku masih menyisir yayasan lain yang diduga melakukan hal serupa. Namun, penyidikan itu terhalang beberapa hal. Misalnya soal belum ada regulasi yang khusus mengakomodasi penegakan hukum bagi lembaga non-profit. Selain itu penegak hukum harus hati-hati lantaran organisasi sosial sangat dekat dengan masyarakat.

Daniel mengatakan dalam catatan Densus 88 penggalangan dana dari lembaga nirlaba ini berpotensi tinggi terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Bareskrim Polri pun menetapkan mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) pada Selasa (7/5/2019).

Tak tanggung-tanggung, Bachtiar dijerat dengan tiga pasal di UU TPPU, yaitu: pasal 3, pasal 5, dan pasal 6. Selain dijerat dengan pasal TPPU, Bachtiar juga dijerat dengan sejumlah pasal lainnya, antara lain: pasal 70 juncto pasal 5 ayat (1) UU Yayasan; pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan; pasal 63 ayat (2) UU Perbankan Syariah; pasal 374, pasal 372, dan pasal 378 KUHP.

Kasus ini bermula kala YKUS menghimpun dana sebesar Rp3,8 miliar dari sekitar 4.000 donatur. Uang itu sedianya digunakan untuk Aksi Bela Islam 4 November 2016 dan 2 Desember 2016.

Selain itu, uang itu juga akan disumbangkan ke korban gempa di Pidie Jaya, Aceh dan banjir di Nusa Tenggara Barat. Namun, pada 6 Februari 2017 penyidik kepolisian menduga ada aliran dana dari YKUS ke lembaga non-pemerintah milik Bachtiar Nasir, Indonesian Humanitarian Relief (IHR).

Polisi menduga uang ini kemudian mengalir lagi ke kelompok Jaysh Al-Islam, sebuah kelompok bersenjata di Suriah yang memberontak melawan Presiden Bashar Al-Assad. Polisi kemudian menetapkan Ketua YKUS Adnin Armas dan mantan pegawai Bank BNI Syariah Islahudin Akbar sebagai tersangka. Adnin dijerat dengan UU Yayasan, sementara Islahudin Akbar dijerat dengan UU Perbankan.

Isu teroris juga tidak hanya terlihat dari kehidupan nyata. Tapi beberapa waktu ini ramai film Hayya yang dalam satu adegannya menampilkan bendera pemberontak Suriah.

Ada apa? Apakah para pelaku film tersebut tidak paham kaitan pemberontak Suriah dengan Israel dan Amerika yangselama ini mereka ‘musuhi’?

“Lebih aneh lagi ada salah satu yang terlibat dalam film tersebut yang awalnya sangat tegas membantah. Lalu mendadak menghapus twitnya. Ada apa? Kita patut pertanyakan hal ini. Penonton yg tulus dg niat donasi perlu tahu kemana uangnya di donasikan, dan bagaimana auditnya.” Cuit @ahlulqohwah.

Terlebih, ada pejabat publik yang sudah menonton dan memberi testimoni. Tentu beliau juga tidak ingin dukungannya pada film ini dinodai adanya bendera pemberontak Suriah dalam salah satu adegannya.

Jadi Indonesia harus terbebas dari jerat teroris atau penggalangan dana untuk teroris dengan cara ikut mencegahnya dalam segala hal. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *