Lihat Beda Demo Tolak RUU di Indonesia Vs Hong Kong

Lihat Beda Demo Tolak RUU di Indonesia Vs Hong Kong

Meski tuntutannya sama yaitu menolak Rancangan Undang-Undang, tapi ada beberapa perbedaan aksi yang terjadi di Indonesia dan Hong Kong.

Serupa Tapi Tak Sama, Ini Beda Konflik RUU di Indonesia Vs Hong Kong

Konten.co.id – Baru-baru ini rakyat Indonesia sedang dilanda masalah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU KPK, Pertanahan dan lainnya dianggap memojokkan bahkan merugikan rakyat.

Sebagian besar menolak dan mahasiswa melakukan demo besar-besaran di berbagai daerah.

Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di Jakarta, Jogja, Bandung, Malang, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto dan lainnya. Demo di berbagai kota itu menyuarakan tuntutan hampir sama, terutama menolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK.

Demo mahasiswa yang digelar di banyak kota pada Senin (23/9/2019) membuat tagar “Saatnya People Power” menjadi trending topic dunia di twitter.

Tagar #GejayanMemanggil dan #MosiTidakPercaya pun sempat menjadi trending topic di Twitter Indonesia. Kedua tagar muncul karena hari ini demo ribuan mahasiswa di Gejayan, Jogja dan banyak kota lain menyoroti kinerja DPR dalam perumusan undang-undang.

Penyebab utama demo ribuan mahasiswa di sejumlah kota hari ini, adalah kekecewaan pada isi sejumlah rancangan beleid yang sudah dibahas pemerintah dan DPR, seperti RUU KUHP dan UU KPK hasil revisi.

Mahasiswa dari sejumlah kampus menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka berasal dari Universitas Indonesia, UIN Jakarta, Universitas Al-Azhar, Universitas Kristen Indonesia dan beberapa kampus lain. Pekan kemarin, ribuan mahasiswa juga menggelar aksi serupa di Jakarta.

Massa mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPR kemarin hingga hari ini, Selasa (24/9/2019) menolak pengesahan RUU KUHP, Revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, serta RUU Sumber Daya Air. Mereka menilai isi revisi UU KPK, RUU KUHP dan rancangan beleid lainnya, mencederai demokrasi.

Massa mahasiswa bahkan meneriakkan jargon seperti: “DPR Fasis, Antidemokrasi.” Massa aksi juga meneriakkan tuntutan: “Cabut RUU, Darurat Demokrasi.”

Penggalangan dana publik untuk mendukung aksi mahasiswa yang menyuarakan protes bertajuk ‘Reformasi Dikorupsi’ di Gedung DPR pada 23-24 September 2019 juga dilakukan melalui laman kitabisa.com. Penggalangan dana itu menembus Rp53 juta per pukul 17.30 WIB hari ini.

“Ini menunjukkan aksi mahasiswa tak ditunggangi siapa pun. Entah taipan atau cukong. Dana ini dari rakyat biasa. Gerakannya organik. Siapa pun bisa berkontribusi. Donatur juga paling besar Rp1 juta dan hanya satu,” ujar Perwakilan penggalang dana, Ananda Wardhana Badudu.

Sementara seruan ‘Gejayan Memanggil’ bertebaran di aplikasi pesan WhatsApp dan sejumlah platform media sosial. Seruan itu merupakan ajakan kepada ribuan mahasiswa di Jogja untuk turun ke jalan dan menolak pengesahan revisi UU KPK, RUU KUHP dan sejumlah draf rancangan UU bermasalah lainnya.

Beberapa rektorat kampus di Yogyakarta, seperti UGM, UNY, USD, UKDW dan UIN Sunan Kalijaga sempat merespons ‘Gejayan Memanggil’ dengan merilis pernyataan tidak terlibat dan mendukung aksi itu. Meskipun begitu, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus tersebut tetap berdemontrasi.

Ribuan mahasiswa berjalan menyemut dari kampus masing-masing dan berkumpul di pertigaan antara jalan Gejayan (Affandi) dan jalan Colombo, Senin siang. Aksi yang diinisiasi Aliansi Rakyat Bergerak ini juga melibatkan aktivis LSM dan masyarakat sipil.

“Dalam konsolidasi ada belasan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta. Aksi ini murni dari masyarakat. Ada pelajar dan pekerja. Ini gerakan organik,” kata koordinator aksi itu, Nailendra.

Aliansi itu menyuarakan 7 tuntutan. Tiga di antaranya: menolak pengesahan RKUHP, mendesak revisi UU KPK yang baru, menolak pasal-pasal di RUU Ketenagakerjaan yang tidak memihak buruh.

Empat tuntutan lainnya: menolak pasal-pasal di RUU Pertanahan yang mengkhianati semangat reforma agraria, mendesak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan, meminta negara mengadili elite yang merusak lingkungan dan menuntut penangkapan aktivis dihentikan.

Aliansi pun menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan elite politik. Mereka menilai isi RKUHP mengebiri demokrasi. “RKUHP membungkam demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” tulis aliansi.

Lalu Sekitar 1500-an massa dari berbagai kampus pun berdemonstrasi atas nama Aliansi Mahasiswa Banyumas di depan Gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, hari ini. Aksi itu pun menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK.

Kepentingan dalam Pembahasan RKUHP
Sebagaimana laporan Antara, ribuan mahasiswa di Purwokerto membawa berbagai poster berisi tulisan dukungan terhadap KPK, penolakan terhadap RKUHP dan UU KPK hasil revisi, di aksi itu.

Salah satu perwakilan mahasiswa, Hanifudin menegaskan aliansinya juga mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Di depan DPRD Kota Malang, ribuan mahasiswa hari ini berdemonstrasi dengan isi tuntutan tidak jauh berbeda dari rekan mereka di kota lain. Salah satu koordinator aksi itu, Reni Eka Mardiana menyatakan demo itu menuntut DPR mencabut draf RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan dan RUU PAS (Pemasyarakatan) yang selama ini dinilai bermasalah.

Mereka juga mendesak Jokowi menerbitkan Perppu untuk menggantikan UU KPK hasil revisi dan UU SDA. Mereka juga meminta DPR mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

“Harapan kami, [aksi ini] bisa memberikan semangat ke rekan-rekan di Jakarta, agar tidak kendor menyuarakan ini,” kata Reni di Malang, seperti dilansir Antara.

Lalu seribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung hari ini pun menggelar demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Tuntutan mereka tidak jauh berbeda dari rekannya di kota-kota lain.

“Hari ini, walaupun kita dari kampus yang berbeda tapi memiliki satu tujuan yang sama, yakni kita menolak revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan,” kata Presiden Mahasiswa UNPAS, Fauzan Rizky Bayu Pratama di sela-sela unjuk rasa.

Aksi ribuan mahasiswa asal 25 kampus itu masih berlangsung hingga pukul 18.00 WIB, Senin petang. Mereka berharap bisa masuk ke gedung DPRD Jabar guna menyuarakan tuntutannya.

Di Samarinda, mahasiswa dari berbagai kampus hari ini pun mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Timur, guna menyuarakan tuntutan serupa. Mereka mendesak Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

“Kami menolak RUU KUHP, dan menolak revisi undang-undang yang melemahkan demokrasi, dan kami menolak kembalinya rezim Orde Baru,” kata juru bicara massa aksi, Sayid Ferhat Hasyim seperti dilansir Antara.

DPRD Balikpapan pun didatangi ratusan massa mahasiswa dari sejumlah kampus yang menolak RKUHP dan revisi UU KPK. Juru bicara massa aksi, Angkit Wijaya pun meminta Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

“Kami merasa UU KPK yang sudah direvisi, mengebiri independensi KPK dalam memberantas korupsi. Kami harap tuntutan kami didengarkan baik-baik oleh DPR RI sehingga tidak ada lagi gerak-gerakan atau perbuatan yang mengecewakan rakyat Indonesia,” ujar Angkit.

Sementara itu Presiden Jokowi menyatakan telah meminta DPR RI agar menunda pengesahan RUU KUHP dan tiga RUU lainnya. Jokowi berharap pengesahan sejumlah RUU itu dilakukan DPR periode 2019-2024. Dia menyatakan hal ini dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta usai bertemu dengan pimpinan DPR dan sejumlah fraksi.

“Sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya. Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Jokowi, demikian dikutip dari Antara.

Setelah bertemu Jokowi, Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengatakan DPR memang tidak akan mengambil keputusan soal pengesahan RKUHP pada sidang paripurna Selasa besok. Namun, kata dia, masih ada tiga sidang paripurna sampai 30 September 2019.

Dia mengakui ada forum lobi antara pemerintah dan DPR untuk memutuskan nasib RKUHP hingga 30 September mendatang.

“Sampai tanggal 30 September, DPR RI akan memonitor terus apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” ucap Mulfachri seperti dilansir laman Setkab.

“DPR yang sekarang masih akan bertugas sampai dengan tanggal 30 September. Sampai dengan tanggal 30 akan ada 3 kali rapat paripurna lagi. Nanti kita putuskan kira-kira nasib RUU KUHP itu akan seperti apa,” tambahnya.

Mulfachri pun menegaskan Presiden Jokowi tidak menolak RKUHP, melainkan meminta pengesahan rancangan undang-undang itu ditunda.

Hal ini tentu berbeda dengan kericuhan saat demo menolak Undang-Undang yang akan memungkinkan para terduga pelaku kejahatan untuk diekstradisi (dikirim) ke China untuk diadili untuk warga Hong Kong beberapa waktu lalu.

Di Hong Kong justru terlihat lebih ‘sadis’. Diketahui ratusan ribu warga Hong Kong melakukan protes pada Minggu (9/7/2019). Aksi tersebut berubah menjadi kekerasan pada Senin 10 Juni 2019 dini hari setelah pengunjuk rasa memaksa masuk ke parlemen semi-otonomi wilayah China.

Beberapa ratus polisi anti-huru hara diterjunkan, dengan bersenjatakan gas air mata, semprotan merica, perisai, dan alat pemukul sebagaimana dilansir dari Al Jazeera pada Senin (10/6/2019).

Pihak berwenang menyatakan, massa aksi mencapai 240.000 orang, dengan pihak penyelenggara Front Hak Asasi Manusia (HAM) Sipil mengklaim sebanyak lebih dari 1 juta warga Hong Kong ikut ambil bagian. Aksi itu disinyalir sebagai salah satu protes terbesar di Hong Kong sejak 2003 lalu terkait hukum keamanan nasional.

Penyelenggara mengklaim demonstrasi itu adalah yang terbesar di Hong Kong dalam tiga dekade, kedua setelah demonstrasi pada 1989 silam yang menerjunkan 1,5 juta orang untuk mendukung protes di Lapangan Tiananmen, China.

Menurut kontributor Al Jazeera Sarah Clarke, diperkirakan massa akan semakin membesar dalam beberapa hari mendatang. Meski saat ini area utama di sekitar gedung legislatif telah dibersihkan dari pengunjuk rasa.

Kesadisan konflik tersebut terlihat saat polisi menggunakan alat pemukul dan menembakkan semprotan merica ke pengunjuk rasa, yang masih berhasil menutup sebagian jalan di dekatnya.

Kelompok-kelompok kecil pengunjuk rasa telah berencana untuk tetap berada di luar badan legislatif kota sampai hari Rabu ketika dibacakan kembali RUU ekstradisi.

Bentrokan terjadi saat para demonstran berkelahi oleh seorang petugas yang kemudian segera didukung oleh polisi anti-huru hara.

Sebuah editorial di surat kabar resmi China, China Daily, mengatakan ‘pasukan asing tertentu’ berusaha merusak Beijing dengan menciptakan kekacauan di Hong Kong.

“Setiap orang yang berpikiran adil akan menganggap undang-undang amandemen (RUU ekstradisi) undang-undang yang sah, masuk akal dan beralasan yang akan memperkuat aturan hukum Hong Kong dan memberikan keadilan,” kata surat kabar tersebut.

“Sayangnya, beberapa warga Hong Kong telah ditipu oleh kubu oposisi dan sekutu asing mereka untuk mendukung kampanye anti-ekstradisi.”

Warga Hong Kong yang menolak RUU mengatakan bahwa sistem hukum China tidak akan menjamin hak yang sama terhadap para terdakwa seperti yang terdapat di Hong Kong yang berstatus semi-otonom.

Para pengunjuk rasa percaya bahwa RUU ekstradisi tersebut akan merusak aturan hukum kota dan menempatkan banyak orang dalam risiko ekstradisi ke China dengan status “kejahatan politik”. Warga juga mempertanyakan asas keadilan dan transparansi sistem pengadilan Tiongkok.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah mendukung RUU ekstradisi meskipun terdapat kecaman luas dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan kalangan bisnis.

Para pengunjuk rasa meneriakkan “tidak ada ekstradisi China, tidak ada hukum kejahatan” sementara yang lain meminta Lam untuk mundur.

“(Lam) harus mencabut undang-undang itu dan mengundurkan diri,” mantan politisi Partai Demokrat James To mengatakan kepada orang banyak yang berkumpul di luar parlemen kota dan markas pemerintah di distrik bisnis Admiralty pada Minggu malam.

“Seluruh Hong Kong menentangnya.”

Termasuk di antara massa aksi pada Minggu adalah keluarga muda yang mendorong bayi mereka di dalam kereta, serta para orang tua; meskipun teriknya Hong Kong mencapai 32 derajat celsius saat itu.

“Tidak ada yang memercayai pemerintah daratan (China), bagaimana orang merasa mereka akan mendapatkan pengadilan yang adil di daratan,” Claudia Mo, seorang anggota dewan legislatif di Hong Kong, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Tidak ada proses hukum di sana, dan itu berarti orang dapat dibawa pergi melintasi perbatasan untuk menghadapi sistem pengadilan yang bias.”

“Di mana demonstrasi dimulai di Victoria Park, itu penuh dan meluap … kami telah melihat orang-orang dari semua generasi – aktivis pro-demokrasi, kelompok persatuan mahasiswa, dan keluarga yang bergabung dalam demonstrasi ini, bersatu dalam oposisi mereka terhadap RUU ekstradisi ini,” Kata Clark kepada Al Jazeera.

“Tetapi meskipun ada upaya mereka, RUU ini kemungkinan akan disahkan,” lanjutnya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *