Kisah Antara #GejayanMemanggil Kini dan Era Reformasi 1998

Kisah Antara #GejayanMemanggil Kini dan Era Reformasi 1998

Mahasiswa Jogja ramaikan #GejayanMemanggil untuk meminta berbagai masalah dan rancangan Undang-Undang yang memojokkan masyarakat dihapus

Tragedi Yogyakarta Reformasi 1998 Inspirasi Aksi #GejayanMemanggil 2019

Konten.co.id – Keinginan pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lainnya mendapat respon negatif dari masyarakat. Hari ini, Senin (23/9/2019) mulai bermunculan tagar #GejayanMemanggil.

“Ada tagar #GejayanMemanggil Boleh tau arti gejayan???” cuitnya.

Hal ini pun mendapat respon dari @endhunt yang mencuitkan “Gejayan nama daerah di Jogja, mungkin dikaitkan dgn Peristiwa Gejayan dikenal juga dengan sebutan Tragedi Yogyakarta, adalah peristiwa bentrokan berdarah pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta, dalam demonstrasi menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto”.

Ternyata tagar #GejayanMemanggil adalah ajakan aksi damai yang akan dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di seputar jalan Gejayan dekat Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, tepatnya di pertigaan Colombo, Gejayan, Senin (23/9/2019) pukul 13.00 WIB.

Gejayan sendiri adalah salah satu nama daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah ini juga dikenal sebagai Jalan Affandi. Nama Jalan Gejayan lekat dengan tragedi yang terjadi pada 8 Mei 1998 saat terjadi aksi meminta reformasi dipercepat.

Dilansir dari Tirto, Tragedi Gejayan 1998 sendiri dipicu oleh keterangan pers Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jumat 8 Mei 1998 menanggapi aksi-aksi protes yang terjadi di berbagai daerah menuntut percepatan reformasi. Demonstran meminta Soeharto lengser.

Dalam pernyataannya ia menganjurkan agar mahasiswa dan warga tidak melakukan tindakan anarkis karena memperburuk keadaan, selain memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional.

“Saya melihat bagaimana perilaku masyarakat yang sementara ini lupa diri dengan melakukan kegiatan yang bersifat merusak, membakar toko, merampok toko, gudang, dan menjarah isinya. Ini mengingatkan kita bahwa sudah ada kegiatan yang tidak peduli kepada hukum,” ujar Wiranto di Kompas edisi 8 Mei 1998.

Wiranto menuding tindakan-tindakan yang ia nilai anarkis itu karena mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di jalan.

“Jadi betul yang saya katakan, bahwa mahasiswa keluar kampus tentu akan dimanfaatkan pihak lain untuk mencari keuntungan yang berbeda dengan visi mahasiswa,” kata Wiranto, memakai teori pihak ketiga.

Wiranto kemudian memerintahkan seluruh jajaran ABRI—sekarang TNI— untuk menghentikan aksi anarkis dengan melakukan tindakan tegas dan sesuai hukum.

Sehari setelah Wiranto memberikan keterangan pers di Markas Besar TNI Cilangkap, Jumat, 8 Mei 1998, aksi demonstrasi terus meluas di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta.

Aksi di Yogyakarta ini berujung peristiwa yang dikenal “Tragedi Gejayan”, 8 Mei 1998. Insiden itu menewaskan Moses Gatotkaca, mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta.

Moses ditemukan tergeletak dengan luka-luka pukulan dan meninggal saat dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih. Nama Moses kelak diabadikan pada sebuah jalan di dekat lokasi kejadian.

Aksi #GejayaMemanggil yang akan diadakan hari ini ada beberapa tuntutan yang diajukan aliansi.

  1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
  2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
  3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
  4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
  5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.
  6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
  7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Aliansi ini juga menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan elite politik. Aliansi menggugat RKUHP yang dianggap mengebiri demokrasi.

“RKUHP membungkam demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Salah satunya, melalui pasal yang mengatur soal ‘Makar’. Pasal soal makar jelas berisiko menjadi pasal karet yang akan memberangus demokrasi,” tulis Aliansi Rakyat Bergerak dalam keterangan persnya, Senin (23/9/2019).

“RKUHP menjelma pasal karet yang jelas bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh masyarakat sipil. Dengan demikian, masyarakat telah kehilangan ruang aspirasi.”

Tidak hanya soal makar, pasal-pasal dalam RKUHP juga dinilai mengkriminalisasi berbagai bentuk perlakuan masyarakat atas nama zina, hukum yang berlaku di masyarakat (living law) yang berpotensi menjadi pasal karet, bahkan mengkriminalisasi gelandangan dengan pidana denda satu juta rupiah.

“Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, dimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.”

Aliansi juga mempermasalahkan soal posisi KPK yang diperlemah. Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan melemahkan posisi KPK. Selain KPK, Aliansi mengkritik kriminalisasi aktivis, terutama aktivis antikorupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, ada 91 kasus serangan fisik dan kriminalisasi yang dialami aktivis pegiat anti-korupsi sejak tahun 1996 hingga 2019 dengan korban sebanyak 115 orang.

Sebagian besar dari total jumlah korban diteror dan diancam untuk dibunuh. “Artinya, aparat dan preman sering terlibat pada kasus pembungkaman para aktivis anti-korupsi dan aktivis demokrasi.”. (*)

Penulis : Miandra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *