Kilas Balik 30 September, Demo Mahasiswa Bisa Ulang Tritura

Kilas Balik 30 September, Demo Mahasiswa Bisa Ulang Tritura

Persamaan 30 September 1965 dan 2019 adalah adanya tuntutan mahasiswa kepada pemerintah. Namun apakah dengan adanya aksi demo bisa mengulang Tritura?

Demo 30 September, Ribuan Mahasiswa Tolak RKUHP dan Bisa Ulang Tritura

Konten.co.id – Hari ini merupakan tanggal bersejarah. Dimana pada tanggal 30 September 52 tahun lalu terjadi kejadian yang mengguncang kestabilan keamanan nasional.

Tujuh jenderal tinggi menjadi incarannya. Mereka adalah Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Mayjen (Anumerta) Donald Ifak Panjaitan, Letjen (Anumerta) MT Haryono, Letjen (Anumerta) Siswono Parman, Letjen (Anumerta) Suprapto, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten CZI (Anumerta) Pierre Tendean.

7 Jenderal TNI yang Diculik hingga Dibantai oleh PKI

Mengutip dari berbagai sumber, Minggu (29/9/2019), para pelaku merupakan oknum tentara yang diduga hendak memberontak dengan melakukan kudeta merebut pemerintahan. Diduga kuat mereka berhubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tapi benar atau tidak, masih menjadi perdebatan sampai saat ini.

Para pelaku kudeta mengawalinya pada 1 Oktober 1965 pagi dengan berkumpul di Landasan Udara Halim Perdanakusuma. Mereka kemudian bergerak menuju selatan Jakarta untuk menculik tujuh jenderal yang semuanya anggota staf tentara.

Tiga dari tujuh korban yang direncanakan mereka bunuh di rumah sendiri yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Ketiga target lain yakni Soeprapto, Siswono Parman, dan Sutoyo yang ditangkap hidup-hidup.

Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil kabur setelah melompati dinding yang berbatasan dengan taman di Kedutaan Besar Irak. Meski begitu, sang ajudan yaitu Lettu Pierre Andreas Tendean ditangkap. Kemudian anak gadisnya Ade Irma Suryani (5) tertembak regu sergap dan tewas di RSPAD Gatot Subroto pada 6 Oktober.

Para target dari G30S/PKI yang terdiri dari jenazah dan jenderal yang masih hidup kemudian dibawa ke sebuah rumah di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Semua target yang masih hidup lalu disiksa hingga tewas. Kemudian semua jenazahnya dibuang ke sumur kecil dekat markas tersebut.

Pada pukul 07.00 WIB, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan pernyataan Untung Syamsuri, komandan Tjakrabirawa, pasukan penjaga presiden. Ia mengatakan Gerakan 30 September telah berhasil mengambil alih lokasi-lokasi strategis di Jakarta dengan bantuan anggota lainnya.

Namun, mereka ternyata melupakan Soeharto yang menjadi pimpinan Kostrad. Ia pun segera mengambil alih kepemimpinan dan membuat langkah penyelamatan. Soeharto cepat-cepat menghubungi anggota militer lain yang masih setia dengan NKRI. Selanjutnya berusaha merebut lagi fasilitas-fasilitas yang dikuasai G30S/PKI.

G30S/PKI baru berakhir pada pukul 19.00 WIB. Pasukan yang dipimpin Soeharto berhasil mengambil alih semua fasilitas yang sebelumnya direbut Gerakan 30 September. pada pukul 21.00 WIB, Soeharto mengumumkan sudah mengambil alih tentara dan berusaha menghancurkan pasukan pengkhianat serta menyelamatkan Presiden Soekarno yang tertahan di Lanud Halim.

Soeharto lalu memberikan ultimatum ke pasukan pemberontak yang berada di Lanud Halim. Mereka pun menyerah, dan tidak berapa lama Presiden Soekarno berhasil meninggalkan Halim untuk menuju Istana Bogor.

Sedangkan tujuh korban terbunuh dan dibuang ke Lubang Buaya baru ditemukan pada 3 Oktober 1965. Mereka kemudian diangkat satu per satu. Selanjutnya para korban dimakamkan secara layak pada 5 Oktober.

Kisah Di Balik G30S/PKI, Jenderal Ini Selamat dari Bidikan PKI Berkat Soekarno

Hingga sejumlah mahasiswa era tahun 1965 melakukan aksi besar-besaran menuntut pemerintahan dengan Tri tuntutan Rakyat (Tritura).

Ada tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tritura ini berawal dari ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik.

Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:

  1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
  2. Perombakan kabinet Dwikora
  3. Turunkan harga pangan

Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September). Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak.

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya.

Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Tjakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim meninggal.

Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Hari ini, Senin (30/9/2019) juga diprediksi akan menjadi perjuangan kembali para mahasiswa dan sebagian masyarakat untuk menuntut keadilan.

Hari ini mereka akan berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan unjuk rasa menuntut Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejatinya akan disahkan DPR.

Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah menuturkan mahasiswa akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKUHP dan RUU KPK.

“Tuntutan kita sama seperti kemarin. Kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan,” ujar Dinno.

Aksi demonstrasi nanti, lanjutnya, dapat memberikan tekanan psikologis kepada pemerintah dan DPR. Mahasiswa berharap pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK.

Sementara Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta Andi Prayoga meminta pemerintah lebih responsif menanggapi tuntutan massa. Terlebih berbagai elemen masyarakat di Indonesia kini bergerak secara masif menggelar unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU KPK.

Apa Jawaban Para Orang Tua Jika Anaknya Minta Izin Untuk Ikut Demo www.konten.co.id

“Pemerintah sebetulnya harus lihat. Mahasiswa, masyarakat, bahkan anak SMA, sudah bergerak hampir di seluruh kabupaten di Indonesia,” ujar Andi.

“Dengan adanya penolakan, harusnya pemerintah lebih responsif. Jangan pemerintah seakan-akan tidak tahu dan bersikap abai,” lanjutnya.

Ia menuturkan apa yang disampaikan dan menjadi tuntutan mahasiswa seharusnya ditampung oleh pemerintah karena sesuai dengan keinginan rakyat.

Selain itu, Andi menilai pembuatan Undang-Undang KPK adalah atas dasar kepentingan. Menurutnya mahasiswa hadir mewakili suara rakyat, menuntut kepentingan tersebut.

“Ini penolakan RUU KPK dan itu sebetulnya sesuai dengan keinginan rakyat. Pembuatan yang terburu-buru, tidak melibatkan KPK, itu membuat kita curiga. Masyarakat curiga terhadap itu,” kata Andi.

Sebelumnya saat Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI, Sabtu (28/9/2019), Alumni 212, menyatakan diri siap bergabung dengan gerakan mahasiswa dalam aksi besar di depan Kantor DPR, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Di sela-sela aksi, salah seorang orator dari mobil komando mengajak massa yang hadir untuk kembali turun ke jalan pada 30 September nanti bersama gerakan mahasiswa.

Alumni 212 diminta bergabung dengan mahasiswa untuk ‘mengepung’ DPR. Tuntutan aksi 30 September sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yaitu menolak peraturan yang tidak sesuai dengan amanat reformasi. Seperti, UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP.

Besok, Mahasiswa dan Alumni 212 Akan Kepung DPR www.konten.co.id

“Siap bergabung dengan mahasiswa?” tanya dia langsung dijawab “siap” secara serentak oleh massa Aksi Mujahid 212.

Aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti menilai aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir terjadi karena adanya pengabaian suara rakyat.

Lalu apakah Tritura akan kembali terulang tahun ini? Ia mengatakan hal ini bisa terjadi mengingat belum adanya jawaban dari pemerintah terkait tuntutan mahasiswa.

Ia pun mengimbau pemerintah dan DPR tidak mengabaikan suara rakyat yang menolak UU KPK hasil revisi dan RKUHP. “Eksekutif, Presiden Jokowi, jangan abaikan suara rakyat yang pelan sampai yang kencang. Demo besar-besaran ini terjadi karena adanya pengabaian suara rakyat,” ujar Ray dalam sebuah acara diskusi bertema ‘Membaca Gerakan Kaum Muda Milenial’ di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

Ray juga berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu KPK. Hal ini menjadi semakin penting karena ada dua korban jiwa dari mahasiswa yang tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Randi (21), tewas terkena peluru tajam dari jarak dekat.

“Presiden katakan akan pertimbangkan Perppu. Saran saya jangan tunda lagi. Korban sudah muncul, eskalasi kekerasan meningkat. Saran saya keluarkan saja Perppu atas pertimbangkan keamanan,” katanya. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *