Iuran BPJS, Tol dan Tarif Listrik Segera Dinaikkan

Iuran BPJS, Tol dan Tarif Listrik Segera Dinaikkan

Kebijakan tak populer Jokowi dikhawatirkan jadi masalah bagi rakyat. Iuran BPJS, Tol dan tarif listrik rencananya akan dinaikkan.

Jelang Pelantikan Jokowi, Iuran BPJS, Tol dan Tarif Listrik Segera Dinaikkan

Konten.co.id – Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang bisa jadi mimpi buruk bagi sebagian masyarakat. Yaitu kenaikan iuran Badan Penerima Jasa Sosial (BPJS) Kesehatan, tarif tol dan tarif listrik.

BPJS Kesehatan yang selama ini diandalkan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menikmati subsidi layanan medis, tarifnya akan naik.

Peserta kelas I akan naik menjadi Rp 160.000 dan kelas II naik menjadi Rp 100.000. Hal ini dilakukan untuk menutup defisit JKN.

Pemerintah tetap menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meski banyak pihak yang mengkritik.

Saat ini tercatat jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 223,3 juta jiwa. Kenaikan ini hanya berlaku untuk peserta kelas I dan II atau peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, 100 persen masyarakat menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kami yang mendengarkan aspirasi ya mayoritas atau bahkan 100 persen masyarakat menolak terhadap kenaikan tarif yg akan dilakukan,” kata Tulus.

Tulus mengatakan, penolakan tersebut dilandasi oleh beberapa alasan, seperti soal daya beli masyarakat kelas menengah dan klaim layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang belum optimal.

Tulus menegaskan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan untuk menutup defisit bukanlah satu-satunya solusi yang harus ditempuh.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohamad Faisal mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih bisa ditolerir. Namun, dia mengaku tidak mengerti logikanya jika pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dinaikkan 100 persen.

Pasalnya, bagaimanapun pelayanan kesehatan merupakan pelayanan mendasar yang sebisa mungkin diberikan dengan harga murah dan terjangkau.

“Saya pikir naik itu masih bisa ditolerir tapi kalau 100 persen itu luar biasa sekali. Saya tidak bisa menangkap logikanya itu kalau dinaikkan 100 persen,” kata Mohamad Faisal, Rabu (4/9/2019).

Sementara itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPR menolak usulan itu.

DPR meminta pemerintah melakukan pembersihan data sebab terjadi karut-marut data. Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III juga dinilai akan membebani masyarakat bawah.

Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa kenaikan biaya yang ditanggung langsung masyarakat akan menjadi warisan buruk di akhir periode pertamanya.

“Jangan sampai kenaikan yang tidak populer ini dan membebani rakyat bawah. Ini akan menjadi legacy Pak Jokowi di era periode pertama,” ujarnya.

Tak berhenti sampai di situ, tak berapa lama kemudian, pemerintah mengumumkan dicabutnya subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA pada 2020. Dengan demikian tarif listrik untuk pelanggan kategori ini juga akan naik.

Usul pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA datang langsung dari Kementerian ESDM. Alasannya, karena 24,4 juta pelanggan tersebut merupakan rumah tangga mampu (RTM).

Jika R1 900 VA-RTM dilepas subsidinya, maka subsidi listrik menjadi Rp 54,79 triliun. Saat ini, dari 38 golongan pelanggan listrik, 26 golongan diantaranya masih mendapatkan subsidi.

Total jumlah pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik mencapai 61 juta pelanggan. Pelanggan tersebut terdiri dari 23,9 juta pelanggan listrik 450 VA, 31,5 juta pelanggan listrik 900 VA dan 5,7 juta sisanya pelanggan yang terbagi pada 24 golongan lainnya.

Khusus untuk pelanggan listrik 900 VA, terdapat dua bagian yakni pelanggan yang miskin dan pelanggan yang mampu. Total pelanggan rumah tangga mampu inilah yang mencapai 24,4 juta pelanggan.

Total subsidi untuk 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA ini sebesar Rp 6,9 triliun. Subsidi inilah yang akan dicabut oleh pemerintah. Akibat pencabutan subsidi listrik 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA-RTM ini, anggaran subsidi listrik hanya Rp 54,7 triliun pada 2020.

Angka ini lebih kecil dari usulan di RAPBN 2020 yang sebesar Rp 62,2 triliun. Selain itu subsidi listrik 2020 juga lebih kecil dari 2019 yang mencapai Rp 65,3 trilliun.

Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara mengatakan keinginan pemerintah mencabut subsidi listrik akan berdampak langsung kepada 24,4 juta pelanggan 900 VA-RTM. Kenaikan listrik sudah pasti tidak terelakkan.

Marwan mengaku setuju subsidi listrik untuk masyakarat mampu dicabut. Namun ia mempertanyakan basis data pemerintah yang mengatakan 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA merupakan rumah tangga mampu (RTM).

Pemerintah diminta untuk hati-hati menarik data. Jangan sampai kata dia, data 24,4 juta pelanggan yang subsidinya ditarik ternyata tidak valid.

Apalagi kata dia, saat ini masyarakat sudah cukup terbebani dengan biaya kebutuhan hidup lainnya. Bila data tersebut tidak valid, maka keputusan mencabut subsidi listrik justru akan menambah beban rakyat.

“Kondisi ekonomi masyakarat sendiri kan sedang sulit juga jadi jangan malah beban itu ditambah dengan penghilangan subsidi,” kata Marwan.

Dua kebijakan ini bisa jadi masalah besar. Pasalnya kebijakan ini diambil di akhir periode pertama Jokowi, pasca penetapan dirinya sebagai presiden terpilih untuk kedua kalinya. Padahal, sebelum Pemilu berlangsung, pemerintah terkesan menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan tidak populer.

Bahkan, Jokowi pernah menganulir pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Oktober 2018 lalu.

Saat itu, Jonan mengumumkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi mengatakan, rencana tersebut memang ada, namun urung dilakukan.

Sebab, setelah dihitung-hitung, kenaikan harga BBM ternyata tidak memberikan keuntungan signifikan bagi Pertamina jika harga BBM jenis premium dinaikkan menjadi Rp 6.900- Rp 7.000 per liter.
Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik 24,4 juta pelanggan 900 VA pada 2020.

Sebelum ada pemberitahuan kenaikan tarif listrik dan iuran BPJS Kesehatan, data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menunjukkan bahwa ada beberapa ruas jalan tol yang akan naik tarifnya.

Setidaknya ada 18 ruas tol yang tarifnya akan disesuaikan. Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Tbk Dwimawan Heru Santoso, mengatakan, pengajuan usulan penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan peraturan UU yang ada, yakni UU No 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah no 15/2005 tentang Jalan Tol.

“Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi,” kata Dwimawan.

Namun dirinya tidak merinci berapa kenaikan tarif yang diajukan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Dwimawan menyebut, ada enam ruas jalan tol yang akan dilakukan penyesuaian tarif pada tahun ini.

Keenam ruas tol itu adalah ruas tol Palikanci, ruas tol Belmeran, ruas tol Dalam Kota Cawang-Tomang-Pluit, ruas tol Surabaya-Gempol & Kejapanan Gempol, ruas tol Jagorawi, dan ruas tol Jakarta-Tangerang.

Hingga saat ini surat usulan penyesuaian tarif yang sudah disampaikan kepada BPJT baru untuk ruas tol Jakarta-Tangerang dan ruas tol Jagorawi. Sedangkan untuk yang lainnya masih dalam tahap penyusunan surat usulan.

Sementara Grup Astra Infra juga sudah bersiap-siap menaikan tarif empat ruas tol yang dikelolanya. CEO Toll Road Business Group Astra Infra Kris Ade Sudiyono mengatakan, ruas tol yang akan mengalami kenaikan tersebut adalah Jombang–Mojokerto, Semarang–Solo, Cikopo–Palimanan, dan Tangerang–Merak.

Menurut dia, kenaikan tarif tol sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Jadi bukan dinaikkan oleh badan usaha,” katanya.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira khawatir dua kebijakan tak populer itu justru menggerus daya beli masyarakat.

Sebab, uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat akan semakin besar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan tagihan listrik.

“Momentumnya memang terlambat untuk lakukan kebijakan penghematan belanja APBN,” ujarnya.

“Kondisi ekonomi saat ini makin melambat, kalau dipaksa 2020 lakukan beberapa adjustment dikhawatirkan imbas ke daya beli, inflasi dan pertumbuhan ekonomi merosot tajam,” sambung dia.

Idealnya menurut Bhima, pemerintah mengambil kebijakan saat ekonomi masih bisa tumbuh 5,1 persen pasca Pilpres 2019 lalu. Namun, kebijakan itu justru akan diterapkan pada awal 2020.

Padahal saat ini dan pada 2020, kata dia, ancaman resesi global menguat. Ini dipicu perang dagang Amerika Serikat dan China yang meninggi, tak menentunya kebijakan moneter, hingga gejolak politik di beberapa berapa negara.

Harusnya menurut Bhima, pemerintah bukan memangkas subsidi, tapi justru melakukan stimulus fiskal ke sektor riil.

“Jadi ini keberanian yang terlambat karena sebelumnya terlalu takut kalah pemilu, berbahaya bagi ekonomi. Saya bilang too little too late lah Pak Jokowi dan tim ekonominya,” kata dia. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *