Haruskah RUU dibayar Dengan Nyawa?

Haruskah RUU dibayar Dengan Nyawa?

Demonstrasi menolak RUU KUHP dan KPK membuat banyak nyawa melayang. Presiden hanya menganggap itu bagian dari demokrasi.

Demo Berujung Kematian, Haruskah RUU dibayar Dengan Nyawa?

Konten.co.id – Demo yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah sejak Senin (23/9/2019) hingga Kamis (26/9/2019) berujung ricuh dengan aparat keamanan.

Demo tersebut digelar karena menolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Hingga Rabu (25/9/2019) dini hari, setidaknya 232 orang menjadi korban dari aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Sumatera Selatan hingga Sulawesi Selatan tersebut.

Salah satunya adalah Faisal Amir mahasiswa Universitas Al Azhar. Ia ditemukan dengan tengkorak kepala yang retak.

Hingga kini kondisinya pun belum membaik. Sementara di Kendari dua mahasiswa pun dinyatakan tewas.

Muhammad Yusuf Kardwi mahasiswa Fakultas Teknik dan Randi Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) dinyatakan tewas saat demo di depan gedung DPRD Kendari, Sulawesi Tenggara (Sulteng), Kamis (26/9/2019).

Muhammad Yusuf Karawi diketahui meninggal setelah sempat kritis akibat luka di bagian kepala dan sedangkan Randi akibat luka tembak di bagian dada sebelah kanan.

Selain korban mahasiswa juga ada korban dari wartawan yang meliput demo tersebut. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat setidaknya sepuluh wartawan mengalami kekerasan oleh aparat dalam aksi demo mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia

“Itu di Jakarta 4 korban jurnalis, dan di Makassar ada 3, dan sehari sebelumnya di Jayapura ada 3 korban,” ujar Ketua Advokasi AJI Indonesia, Joni Aswira saat jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Joni mengatakan, keempat jurnalis Jakarta yang menjadi korban berasal dari Kompas.com, IDN Times, Katadata dan Metro TV. Mereka mengalami kekerasan lantaran merekam tindakan aparat yang brutal terhadap massa aksi dalam demo mahasiswa.

“Di Jakarta semua kasus kekerasan yang dialami wartawan pelakunya adalah oleh aparat. Hampir semuanya. Karena merekam aksi kebrutalan aparat terhadap penanganannya kepada massa demonstrasi,” ucapnya.

Kemudian, di daerah Makassar dan Jayapura. Menurut Joni, ada aparat keamanan yang melakukan kekerasan fisik kepada jurnalis. Mereka ditendang hingga dikeroyok.

“Di Makassar, itu ada 3 jurnalis Antara dikeroyok di depan kantor DPRD Sulsel, ditarik dan ditendang itu juga akibat merekam aksi kekerasan aparat kepada massa demonstran. Kemudian ada juga inikata.com itu juga mengalami pemukulan bahkan penganiayaan oleh banyak personel ini akibat dia didapati oleh aparat merekam aksi kebrutalan,” paparnya.

“Terus ada jurnalis Makassar Today, dia juga mendapat kekerasan karena merekam aksi,” lanjutnya.

Joni menambahkan, kekerasan terhadap jurnalis dalam unjuk rasa kemarin mirip dengan aksi damai 21-22 Mei silam. Menurutnya, keamanan jurnalis masih sangat rentan dan dibayangi ancaman.

“Di mana aparat tidak menginginkan jurnalis merekam aksi kebrutalan mereka terhadap demonstran dan ini tentu sangat membahayakan buat kita, terutama teman-teman semua, kita dibayangi ancaman saat meliput aksi unjuk rasa yang ingin melaporkan sejernih dan seakurat mungkin informasi kepada publik,” tandasnya.

Korban berjatuhan juga datang dari kepolisian. Sebanyak 65 anggota Polri menjadi korban saat mengamankan aksi demo mahasiswa yang menolak RUU KUHP yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air.

“Data pada 24 September 2019, anggota kami yang menjadi korban ada 65 orang. Mereka adalah yang bertugas mengamankan aksi adik-adik mahasiswa. Tapi kami memastikan yang menyerang, memprovokasi adalah perusuh,oknum mahasiswa,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Dedi mengungkapkan mayoritas anggota yang terluka akibat dilempari batu, benda tumpul lainnya dan dikeroyok massa.

“Mereka luka-luka karena dilempar batu, benda tumpul lainnya dan dipukuli ramai-ramai. Mereka saat ini dirawat di RS Bhayangkara masing-masing polda,” ucapnya.

Lebih lanjut kata Dedi, kerugian materiel dari Polri adalah saty unit mobil polisi lalu lintas, empat unit water canon, satu unit kendaraan pengurai masa dan dua pos polisi dibakar.

Kemudian lima unit mobil dinas, satu unit ambulans, dua unit mobil security barrier dan satu unit kendaraan pribadi milik anggota polisi di wilayah Polda Sumatera Utara. Terakhir, satu unit kendaraan polisi lalu lintas di wilayah Polda Bengkulu.

Menanggapi adanya gelombang demonstrasi di Jakarta dan di sejumlah daerah yang menolak UU KPK dan RUU kontroversial lainnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai itu sebagai bagian demokrasi.

“Masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo ini juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang dalam negara kita,” kata dia.

Sementara itu ia mempertimbangkan mengeluarkan Perppu UU KPK yang telah disepakati pemerintah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Soal UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR banyak sekali masukan-masukan juga kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu,” kata Jokowi, Kamis (28/9/2019).

“Tentu saja ini akan kita segera menghitung, kita kalkulasi dan nanti setelah kita putusan akan kami sampaikan kepada senior dan guru-guru saya yang hadir sore hari ini,” tambahnya.

Penerbitan Perppu, kata Jokowi, perlu hitung-hitungan politik yang matang karena nantinya masih harus meminta persetujuan anggota dewan di Senayan.

“Akan kita kalkulasi akan kita hitung, akan kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya,” ujar Jokowi.

Ia kemudian menyatakan kalau putusan soal Perppu akan ia sampaikan secepatnya. Sementara itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan tak ada alasan lagi bagi Presiden Jokowi tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika demo terus berlanjut hingga timbul korban mahasiswa.

“Kalau demo tidak bisa berhenti dan terus timbul korban bagaimana mau dianggap tidak mendesak dan menimbulkan kegentingan yang memaksa [compelling need] untuk membatalkan atau mengubah isi UU yang ditolak,” kata Jimly dilansir dari Tirto, Jumat (27/9/2019).

Memang, kata dia, berdasarkan peraturan perundangan-undangan ada sejumlah opsi yang bisa ditempuh untuk membatalkan UU KPK yang telah disahkan. Salah satu opsi lain adalah dengan pengujian konstitusionalitas UU ke MK.

Namun, jika gelombang demo terus berlanjut dan sampai timbul korban jiwa, mak tak ada alasan lagi bagi Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu, sebagai respons atas keadaan yang genting dan mendesak.

“Bolanya memang di tangan presiden, maka presiden yang mesti bertindak terbitkan Perppu,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.

Sementara untuk sejumlah RUU lain yang dinilai kontroversial, seperti halnya RUU KUHAP, Jimly berpendapat lain. Menurutnya, agar RUU KUHP tidak jadi korban karena merupakan UU yang sudah diimpikan sejak lama, maka tetap harus disahkan.

“Sebagai alternatifnya biarlah RUU KUHP tetap disahkan dengan mencoret atau menunda pengesahan 5 sampai 10 pasal yang bermasalah saja,” katanya.

Hal ini, kata dia, agar tidak ada lagi korban berjatuhan saat aksi demonstrasi. “Harus sesegera mungkin diberlakukan agar tidak jatuh banyak korban,” tukasnya. (*)

Penulis : AIK
Dari : Berbagai sumber

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *