Dewan Pers dan Organisasi Wartawan Tolak RKUHP

Dewan Pers dan Organisasi Wartawan Tolak RKUHP

Sepuluh pasal dalam RKUHP dinilai menjatuhkan kebebasan pers.

Organisasi Wartawan Nilai RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Konten.co.id – Sejumlah organisasi wartawan menolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir September ini.

Beberapa organisasi wartawan tersebut diantaranya Dewan Pers, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Lembaga Badan Hukum (LBH) Pers dan LPDS.

Dari keterangan tertulis yang diterima Konten.co.id, Rabu (25/9/2019) keenam organisasi tersebut sepakat jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang Undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

Banyak pasal dalam RKUHP yang akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja pers.

Sementara kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi.

Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur.

“Keberadaan pasal pasal karet di RKUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa,”

Beberapa pasal yang meresahkan bagi insan pers diantaranya Pasal 219 Tentang penghinaan terhadap Presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, lalu pasal 247 tentang hasutan melawan hukum.

Lalu ada pasal 262 tentang penyiaran berita bohong atau hoaks, pasal 263 tentang berita tidak pasti, pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan.

Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, pasal 440 tentang pencemaran nama baik dan pasal 446 tentang pencemaran orang mati.

Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pengesahan RKUHP ini ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang.

Namun, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya.

Keenam organisasi Pers menilai situasi ini menunjukkan adanya darurat kebebasan pers. RKUHP ini bisa dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis.

“Tidak ada cara lagi selain kita harus MENOLAK. Insan pers, penggiat demokrasi dan seluruh lapisan masayarakat harus bersatu bersama-sama menolak RKUHP,”. (*)

Penulis : Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *