Beredar Infografis Hoax Tentang Isi Pasal RUU P-KS

Beredar Infografis Hoax Tentang Isi Pasal RUU P-KS

Pasal RUU P-KS hoaks masih terus beredar di sosial media.

Pasal RUU P-KS Hoaks Beredar Karena Masyarakat Salah Persepsi

Konten.co.id – Baru-baru ini beredar di sosial media isi dari pasal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

Hal ini terlihat dari akun facebook Lis Kuw. Dalam foto yang beredar terlihat infografis isi RUU P-KS yang meresahkan netizen.

Infografis Hoax Isi Pasal RUU P-KS

Di dalamnya terdapat beberapa pasal yang meresahkan. Diantaranya Ibu bisa dipidanakan karena memerintahkan anaknya berbusana muslimah tapi ia tidak melakukannya juga.

Lalu pasal lainnya berbunyi “Jika ada yang mengontrol perempuan (mengatur cara berpakaian) maka dapat dipidanakan”

Pasal lainnya berbunyi “Tidak mengkriminalkan pelaku kejahatan seksual” dan “tidak melarang perzinahan, LGBT, pelacuran dan aborsi”

Sementara akun fanspage Penggiat Keluarga Indonesia (Giga Indonesia) meluruskan hal tersebut. Ketua Giga Indonesia Prof Dr Ir Euis Sunarti mengatakan RUU P-KS sendiri ditolak karena dinilai tidak komprehensif karena tidak memuat norma prilaku seksual.

Sementara masyarakat memandang hal itu penting pengaturan seksual bukan hanya pada kekerasan seksualnya. “Namun juga meliputi normanya yaitu larangan kejahatan seksual yaitu prilaku seks menyimpang seperti zina, pelacuran, homo dan biseksual. Mengabaikan prilakunya,” katanya dalam keterangannya dalam akun facebook Giga Indonesia.

Ditambahkannya RUU ini tidak memberi perhatian dan mengakomodir istitusi keluarga di Indonesia yang hidup dengan nilai-nilai konvensional, menjadikan agama sebagai landasan kehidupan.

“Secara sosiologis keluarga Indonesia menganut paradigma sistem dan struktural fungsional, yaitu pengakuan keluarga sebagai sistem, satu kesatuan dengan struktur yang satu sama lain memiliki fungsi melengkapi dan menguatkan,” ucapnya.

Naskah akademik RUU tidak menjadikan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan yuridisnya. Padahal UU Perkawinan menjadi dasar pembentukan keluarga di Indonesia yang didalamnya mengatur hubungan suami istri, termasuk pasal yang mengatur laki-laki sebagai kepala keluarga.

“RUU P-KS dibuat dengan paraidgma feminis dan gender equality yang memandang sitem patriaki merupakan penghambat perempuan maju, menjadi sumber diskriminasi perempuan sehingga harus diubah dan dihapuskan,” tambahnya.

RUU ini, lanjutnya, dikembangkan tanpa kajian bagaimana dan apa dampak implementasi aturan terhadap institusi perkawinan dan keluarga. “Jika ketiadaan persetujuan dijadikan syarat prilaku seksual itu dikategorikan sebagai pemaksaan dan kekerasan, bagaimana implementasi dan dampaknya dalam prilaku suami istri dalam keluarga?,”

“Tidak khawatirkah RUU ini dapat membuka ruang terjadinya martial disharmony, perselingkuhan dan perceraian? Saat ini justru kita sedang prihatin karena angka perceraian yang semakin meningkat. 1000 perceraian setiap hari dan 40 perceraian per jam. 70 persen perceraian diajukan perempuan (istri),” katanya.

RUU ini, lanjutnya mengedepankan hak tanpa menyeimbangkan dengan kewajiban. Apalagi jika implementasi hubungan seks antara suami istri dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan konflik perkawinan.

“Definisi kekerasan sangat luas dari pelecehan hingga penyiksaan. Berpotensi multi tafsir dan dampak implementasinya dalam kehidupan suami istri. Begitu juga dengan pelecehan baik fisik dan non fisik,”

Maka dari itu, pihaknya sangat meminta RUU ini diganti atau dibatalkan. Segelintir pihak menganggap isi RUU PKS tak sesuai dengan norma ketimuran dan mengesampingkan nilai-nilai agama.

Contohnya, sikap penolakan yang ditunjukkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai ketentuan mengenai definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran.

Bahkan, kata Jazuli, RUU PKS menciptakan budaya permisif atas perilaku seks bebas dan perzinaan.

Adapun, definisi kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pasal itu menyatakan, “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Sementara, cakupan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 20.

Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari:

a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f. pemaksaan perkawinan;
g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual; dan
i. penyiksaan seksual.

Sedangkan Pasal 11 Ayat (2) menyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya.

Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, RUU PKS tersebut tidak merujuk pada nilai-nilai agama.

Padahal itu merupakan amanat dari Pancasila sebagai dasar negara.

“Dalam konteks negara ditegaskan bahwa dalam UUD Pasal 29 ditegaskan bahwa negara itu berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa atau kepada nilai agama. Harusnya itu yang jadi rujukan utama,” ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, Fraksi PKS sejak awal sudah mengusulkan sejumlah perbaikan dalam RUU itu.

Ini termasuk memasukkan ketentuan Pancasila, UUD, dan mempertimbangkan nilai agama yang diakui di Indonesia sebagai rujukannya.

“Tetapi itu semua kan tidak diterima,” kata dia.

Asumsi itu pun dibantah Ketua Komnas Perempuan Azriana R Manalu. Menurut dia, pihak yang bersikap kontra tersebut memahami teks RUU PKS dari perspektif yang keliru.

Ia mengatakan, RUU PKS merupakan lex specialist atau undang-undang khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah mengatur secara umum.

Hal-hal yang berkaitan dengan moral dan kesusilaan, kata Azriana, telah diatur dalam KUHP.

Pasal perzinaan, misalnya, sudah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dalam KUHP, zina dirumuskan sebagai kejahatan dalam perkawinan.

Sementara, RUU PKS ini tak bisa tumpang tindih dengan regulasi yang ada.

“RUU ini tidak bicara soal kejahatan terhadap kesusilaan, hanya bicara soal kekerasan seksual. Yang bukan kekerasan seksual itu bisa dibahas di UU lain,” kata Azriana kepada Kompas.com, Senin (23/8/2019)

Azriana mencontohkan soal aborsi. Di RUU PKS, pemaksaan melakukan aborsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Jika ada seseorang memaksa orang lain melakukan aborsi, maka akan dipidana. Poin ini lantas membuat RUU PKS dianggap melegalkan aborsi.

Padahal, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, aborsi dimungkinkan jika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan, atau kehamilan yang mengancam nyawa sang ibu.

Sementara dalam KUHP yang saat ini dalam tahapan revisi, ada ketentuan lain yang mengatur larangan aborsi, yang berbeda kasusnya dengan yang diatur dalam UU PKS dan UU Kesehatan.

“Jadi asumsinya, kalau yang dipaksa itu boleh. Tidak sesederhana itu. Kalau (aborsi) bukan pemaksaan, sudah diatur dalam KUHP,” kata Azriana.

“Dalam RUU PKS bukan berarti aborsi itu boleh, bisa jadi sudah diatur dalam UU lain,” ujar dia. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *