Anggota DPRD Sukabumi Minta Keringanan Perda untuk Keadaan Terdesak
Konten.co.id – Video menampilkan anggota DPRD Kota Sukabumi Tatan Kustandi ngamuk di jalanan menjadi viral di media sosial.
“Baru jadi anggota DPRD aja dah kek gini, apalagi jadi Thanos yak..??” cuit @AmbarwatiRexy.
Dalam video tersebut, Tatan berpakaian kemeja batik merah memarahi petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi. Ia tak terima mobilnya dipasangi stiker pelanggaran parkir.
“Ngomong dulu dong. Buka!” ucap Tatan bernada suara tinggi dalam cuplikan video.
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Kota Sukabumi Imran Whardhani mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Ir Djuanda, Kota Sukabumi, Kamis (12/9/2019).
Saat itu pihaknya sedang melakukan patroli penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2018 di Jalan Djuanda. Pihaknya melihat ada mobil salah satu anggota dewan yang terparkir sembarangan.
“Ada sedikit kejadian saat memasang stiker di salah satu kendaraan yang kebetulan milik anggota Dewan. Mereka (anggota DPRD) menyayangkan (pemasangan stiker), tapi sudah clear. Kita sudah saling memaafkan hari itu juga,” tutur Imran, Sabtu (14/9/2019).
Menurut Imran, Jalan Djuanda memang ada aturan larangan parkir di pinggir jalan, terutama di barisan gedung sekolah dan gedung DPRD Kota Sukabumi.
“Di ruas jalan sebelah timur, mulai SMPN 2, gedung Dewan, sekolah MY, hingga SMAN 4 itu tidak boleh parkir. Dengan manajemen waktu, Senin sampai Jumat dari mulai pukul 06.00 WIB sampai jam 16.00 WIB tidak boleh, kalau hari Sabtu sampai jam 12.00 WIB, kalau Minggu itu bebas,” ujar Imran.
Imran menjelaskan stiker tersebut hanya berisi teguran dan imbauan yang mengingatkan soal kesalahan parkir. Stiker ini bertuliskan ‘ANDA SALAH PARKIR KAMI HARAP INI YANG TERAKHIR’.
“Hanya imbauan, Anda salah parkir jangan mengulangi, hanya menempel stiker. Kemudian ada keberatan yang disampaikan,” ucap Imran.
Terpisah, Anggota DPRD Sukabumi Tatan Kustandi membenarkan soal video tersebut. Ia mengaku emosional saat mobil miliknya dipasangi stiker petugas Dishub.
Saat itu, ia beralasan memarkir mobil di pinggir jalan karena area parkiran gedung DPRD penuh.
“Abah tidak bisa diintervensi, akan melawan dalam bentuk apa pun. Di depan gedung DPRD (saat itu) tidak steril, motor dua numpuk, mobil parkir di depan SMP. Kemarin kita sedang mengadakan rapat penyempurnaan tata tertib dan kode etik, berarti tugas negara, bukan arisan. Kalau arisan, boleh ditindak seperti apa pun, itu sedang tugas negara,” tutur pria yang akrab disapa Abah Tatan ini.
Harapan Tatan, seharusnya ada pengecualian parkir kendaraan saat memang ada rapat penting yang dilakukan anggota DPRD.
“Saya minta kepada Dishub, Perda itu ada pengecualian pada saat momentum tertentu, misalkan sekarang kalau ada paripurna begitu macetnya depan DPRD, tapi Dishub tidak pernah menindak sekalipun yang parkir di luar, karena yang datangnya wali Kota dan wakil,” ucapnya.
“Kalau mau saklek, tegakkan juga aturan itu tanpa pengecualian, ini kan tidak. Minimal ketika ada momen seperti itu, sekwan koordinasi dengan Dishub ketika ada acara itu,” kata Tatan. (*)
Penulis : Ade Indra
