fbpx

Waspada Potensi Konflik Sosial Ibu Kota Baru

Waspada Potensi Konflik Sosial Ibu Kota Baru

Maswyarakat Adat berharap tidak tersingkirkan pasca Kalimantan jadi wilayah Ibu Kota.

Ibu Kota di Kalimantan Rawan Timbul Konflik Sosial

Konten.co.id – Rencana pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan pro kontra.

Salah satunya dari masyarakat adat Kalimantan. Mereka menyambut baik sekaligus cemas rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pemetaan wilayah adat harus dilakukan untuk memberi kepastian hukum di daerah yang masih didominasi wilayah adat ini.

Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Mayarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan kekhawatiran dari masyarakat adat muncul bukan karena menolak perpindahan ibu kota secara umum. Namun apabila ibu kota baru itu nantinya terdapat di wilayah-wilayah adat yang nantinya justru akan tersingkir.

“Kalau (pemindahan ini) tidak dilakukan dengan benar, mereka (masyarakat adat) sudah bisa dipastikan akan tersingkir,” jelas Abdon dilansir dari DW Indonesia, Rabu (29/8/2019).

Hingga kini, katanya belum ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat adat setempat terkait rencana pemindahan ini. Padahal menurutnya, komunikasi sangat lah perlu guna memberikan kepastian terhadap status tanah masyarakat adat di sana.

“Justru belum, itu yang bikin resah. Sekarang ini tiga provinsi ‘kan berlomba-lomba mengusulkan. ‘Kami sudah menyiapkan 300 ribu hektare, kita sudah menyiapkan 80 ribu hektare.’ Tapi kalau kita cek di lapangan, gubernur-gubernur ini belum melakukan pemetaan sosial, lahan-lahan yang mereka usulkan ke Jakarta, ke presiden, sebenarnya lahan yang sudah clean and clear atau sebenarnya lahan bermasalah?” terang Abdon.

Masyarakat adat berharap adanya kejelasan terkait wilayah-wilayah adat yang merupakan hak mereka dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan daerah sebagai bukti legalitas pengakuan masyarakat adat di Kalimantan. Perda tersebut diharapkan bisa memproteksi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya yakni masalah sengketa lahan.

Beberapa waktu lalu Mahakamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat bukan lagi masuk kategori hutan negara, melainkan hutan milik masyarakat adat. Namun hingga kini putusan tersebut belum terealisasi maksimal sehingga masyarakat adat kerap tersisihkan.

“Basis konstitusional yang sangat kuat itu yang mestinya ini dibereskan dulu. Itu sesungguhnya adalah (tanah) hak masyarakat adat tapi oleh Soeharto dulu ditunjuk saja menjadi hutan negara. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak konstitusional,” tegas Abdon.

Ia menjelaskan bahwa adaptasi kultur, sosial, budaya tidak akan menjadi tantangan serius selama interaksi dan pemahaman satu sama lain dapat dibangun dengan baik. “Tapi selama berinteraksi puluhan tahun sejak Indonesia merdeka mereka (masyarakat adat) selalu kalah dengan orang luar, mereka tidak punya kedudukan hukum yang kuat. Tanah-tanah mereka dianggap tidak jelas legalitasnya. Bukan interaksinya yang mereka khawatirkan, yang mereka khawatirkan adalah sekarang saja tanah mereka dengan mudah diambil pihak luar dengan menggunakan aturan-aturan negara, apalagi kalau jadi ibu kota,” katanya.

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Riant Nugroho, merekomendasikan agar pemerintah menghadirkan solusi yang saling menguntungkan terhadap masyarakat yang wilayahnya kelak menjadi lokasi ibu kota baru.

“Kalau itu hutan masyarakat maka tugas pemerintah membangun hutan itu dan pemerintah menyewa ke masyarakat selama 50 tahun hingga 100 tahun. Dengan uang itu pemerintah bisa bantu mereka untuk membuka lahan-lahan baru,” ujar Riant.

Selain itu, kata Riant, Jakarta sebagai kota yang ditinggalkan harus tetap aktif dan Kalimantan sebagai lokasi yang dituju harus mampu menampung arus transmigrasi yang datang.

“Lahan harus siap karena ini bukan masalah pindah rumah, bedol ibu kota negara. Strategi pemindahan satu juta ASN di pusat dan seluruh keluarganya pindah ke sana bagaimana? Karena itu ibu kota baru disarankan dan direkomendasikan tidak jadi ibu kota komersial. Tapi betul-betul ibu kota sebagai administrasi negara,” terang Riant.

Ia pun tidak menampik akan banyak pendatang baru yang masuk ke Kalimantan yang akan menimbulkan konflik horizontal. Namun ia yakin persiapan sumber daya manusia yang baik dapat menghindarkan konflik antara masyarakat setempat dengan para pendatang baru.

“Jadi yang pertama diterjunkan jangan insinyur. Yang dikirim pertama adalah ahli antropologi, ahli arkeologi, ahli budaya, ahli sosilogi, ahli psikologi. Ke sana untuk membuat cita bersama kultur Indonesia di sana, itu yang penting. Jangan main proyek-proyek terus, itu salah,” pungkas Riant. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *