Wacana Swastanisasi Pembangkit Listrik Dinilai Bukan Solusi

Wacana Swastanisasi Pembangkit Listrik Dinilai Bukan Solusi

Polemik Swastanisasi Pengelolaan Listrik.

Listrik Mati, Wacana Swastanisasi Pembangkit Listrik Dinilai Bukan Solusi

Konten.co.id – Pemadaman listrik massal minggu kemarin, melumpuhkan semua sektor publik dan swasta di DKI dan sebagian besar pulau Jawa. Tak pelak, PLN sebagai satu-satunya stakeholder yang diberi kewenangan untuk mengelola masalah kelistrikan, menjadi tertuduh.

Kinerja dan manajemen pengelolaan PLN disorot berbagai pihak. Bahkan Presiden Jokowi pun kemudian angkat bicara dan ‘menyemprot’ PLN. Intinya, semua menilai bahwa ini adalah akibat ketidakbecusan PLN mengelola persoalan listrik.

Lalu kemudian muncul wacana swastanisasi listrik. Dalam arti, PLN tidak harus memonopoli persoalan listrik ini. Negara tak boleh lagi memonopoli pengelolaan distribusi listrik sendirian. Pemadaman massal kemarin, seolah menjadi trigger bagi sebagian pihak – yang jelas memiliki kepentingan pragmatis dan ekonomistik, memancing di air keruh. Mereka memunculkan wacana liberalisasi di sektor kelistrikan ini.

Seolah penyebab dari pemadaman listrik massal kemarin, sepenuhnya adalah karena adanya monopoli Negara melalui PLN, terhadap pengelolaan pasokan dan distribusi listrik. Padahal, itu bukan penyebab utama. Dan Swastanisasi bukanlah solusi

Sejarah ‘Monopoli’ Pengelolaan Listrik oleh PLN

PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang memonopoli penyediaan listrik di Indonesia, mulai dari pasokan hingga distribusi. Ini memberikan konsekwensi, pembangkit listrik swasta harus menjual listriknya ke PLN. Hak monopoli tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memberikan pengecualian terhadap PLN dalam konteks penyediaan listrik oleh negara kepada masyarakat.

Status PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK) telah ditetapkan sejak 1972 oleh pemerintahan Orde Baru, dan praktis tidak berubah hingga kini. Dengan terjadinya peristiwa pemadaman listrik secara luas akhir pekan lalu, hak monopoli penyediaan listrik oleh PLN kini menjadi sorotan.

Usulan agar pemerintah meninjau kembali hak monopoli yang diberikan kepada PLN pun mengemuka, antara lain disuarakan oleh Komisi Ombudsman Nasional. Anggota Komisi Ombudsman, Alvien Lie, mengusulkan agar di masa mendatang penyediaan listrik kepada masyarakat bisa dibagi kepada operator lain selain PLN.

Swastanisasi Sektor Kelistrikan Adalah Pelanggaran Konstitusi
Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan penolakannya terhadap opsi swastanisasi pembangkit listrik. Hal ini terkait perkiraan gagal bayar PLN dalam memenuhi kewajibannya.

“Kami secara tegas menolak. Karena, menyerahkan aset ke swasta yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat,” ujar Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda seperti dilansir ANTARA, Kamis (5/10).

Penegasan tersebut terkait dengan bocornya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait kondisi keuangan perusahaan setrum pelat merah itu.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengaku khawatir terhadap kemampuan PLN dalam membayar utang, mengingat kinerja keuangannya terus melorot. Untuk mengatasi persoalan itu, Sri Mulyani meminta, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN menurunkan biaya produksi listrik, terutama di sisi energi primer, termasuk mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tak sesuai kebutuhan.

Solusi ‘Swastanisasi’ Sektor Kelistrikan yang Disodorkan Kementerian ESDM dan BUMN Atasi Utang, Dinilai tidak Tepat

Jumadis menuturkan, untuk biaya pembangunan pembangkit dengan sumber pendanaan dari utang, baik yang dilakukan oleh PLN sendiri maupun oleh swasta, tentu akan menambah beban bagi PLN.

“Bila swasta yang membangun pembangkit, justru PLN dikenai kewajiban take or pay. Ambil atau tidak diambil kWh produksi listriknya, maka PLN harus bayar dengan capacity factor 80 persen. Tentu, kondisi ini lebih menyulitkan PLN lagi,” katanya.

Sementara, solusi yang diutarakan dan akan diambil oleh Kementerian ESDM dan BUMN, justru dianggap tidak tepat, yang akan semakin menggerus keuangan, seperti upaya semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit.

“Pendapat Menteri BUMN yang akan menjual aset pembangkit PLN yang sehat kepada swasta, justru akan memberatkan keuangan PLN,” ucapnya.

Solusinya, Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945

Mengacu konstitusi, Jumadis menegaskan, tidak boleh diserahkan dan dikuasai perusahaan pribadi. “Kalau mau memaksakan juga, agar tidak melanggar konstitusi, ubah dulu konstitusinya,” imbuh Jumadis.

Ia berpendapat bahwa solusi untuk menurunkan biaya pokok produksi (BPP) seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam surat itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan terutama di energi primer.

“Menteri ESDM (Ignasius Jonan) sebenarnya bisa dengan menurunkan harga gas alam di hilir untuk pembangkit PLN. Namun, yang dilakukan oleh pak Jonan justru menaikkan harga gas alam di hulu dengan Conocophilips dari harga semula 2,6 dolar AS per MMBTU menjadi 3,5 dolar AS per MMBTU. Ini ada apa?” tandasnya.

Jika harga gas di hilir diturunkan, maka tentu BPP listrik PLN bisa lebih rendah dan tentu keuangan PLN bisa lebih baik.

“Dari bauran energi serta harga energi primer saja, bila dilakukan bisa mendapatkan penghematan sampai Rp40 triliun per tahun. Apalagi, pola operasi yang lebih boros dengan keberadaan listrik swasta bisa dibenahi dan ditinjau ulang, termasuk biaya pemeliharaan pembangkit China yang sering rusak. Biaya pemeliharaannya sangat besar melebihi kewajarannya sehingga memboroskan keuangan PLN”, terang dia.

Jumadis menambahkan, seharusnya dengan ketiga unsur tersebut PLN bisa mencegah pemborosan Rp60 triliun pada tahun ini. Ini merupakan penghematan signifikan agar keuangan PLN bisa sehat. (IGR/dari berbagai sumber)

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *