Tolak Intervensi, Pansel Gelar Tahapan Seleksi Calon Pimpinan KPK

Tolak Intervensi, Pansel Gelar Tahapan Seleksi Calon Pimpinan KPK

Pansel gelar tahapan seleksi pimpinan KPK ditengah badai kritik.

Tolak Intervensi, Pansel Tetap Gelar Tahapan Seleksi Calon Pimpinan KPK

Konten.co.id – Sejumlah tahapan seleksi tengah digelar Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK.

Diantaranya, profile assessment, wawancara, tes tertulis, diskusi, uji publik, dan tes kesehatan. Tahapan seleksi calon pimpinan KPK akan berakhir 30 Agustus 2019.

Pada 31 Agustus 2019, Pansel KPK bakal memutuskan calon-calon pimpinan KPK. Hasil putusan itu nantinya bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019.

Pansel KPK dibentuk pada 17 Mei 2019, dan dipimpin oleh pakar hukum dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Yenti Ganarsih, yang juga mantan Plt Pimpinan KPK. Sedangkan wakilnya, adalah praktisi hukum Indriyanto Senoadji.

Anggota Pansel terdiri dari sembilan orang yang memiliki background beragam. Diantaranya Ahli Hukum Pidana Harkristuti Harkrisnowo, Psikolog Hamdi Moeloek, Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Marcus Priyo, pendiri LSM Setara Institute Hendardi, Direktur Imparsial Al Araf. Sementara dari unsur pemerintah terdapat anggota Staf Ahli Bappenas Diani Sadia serta Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi.

Pendaftaran calon dimulai sejak 17 Juni 2019 hingga 4 Juli 2019. Pansel KPK selanjutnya memeriksa syarat administrasi para pendaftar. Mereka juga meminta bantuan lembaga lain untuk melakukan penelusuran rekam jejak para calon komisioner, antara lain Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Mahkamah Agung, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), juga sejumlah tokoh masyarakat.

Kritik Terhadap Pansel Bentukan Jokowi

Ditengah keseriusan kerja Pansel mempersiapkan proses pemilihan Jajaran Pimpinan KPK baru, badai kritik datang. Personel Pansel KPK yang dibentuk tersebut, dinilai tidak menunjukkan komitmen serius Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi.

Salah satu kritik datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Mereka menilai komposisi pansel lebih mempertimbangkan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya.

Koalisi sipil menilai beberapa nama itu memiliki kedekatan dengan Markas Besar Polri yang memantik curiga adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit kepolisian atas KPK.

Terkait berbagai kritik dan kecurigaan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak, Pansel KPK menegaskan, pihaknya tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih sebut Indonesia Corruption Watch (ICW) tak perlu mendikte kerja mereka terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga menjadi ukuran integritas seorang penyelenggara negara.

“Acuan kami itu undang-Undang, bukan ICW. Janganlah dikte-dikte,” kata Yenti di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, pada Kamis, 8 Agustus 2019.

Penolakan Pansel Memenuhi Undangan Ketua DPR

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Pansel KPK mendatangi Komisi Hukum DPR untuk berkonsultasi sebab Komsi Hukum adalah mitra KPK.

Namun, Pansel KPK menyatakan tak bisa memenuhi keinginan Bambang. “Pansel tak memiliki kewenangan untuk berkonsultasi dengan Dewan, melainkan bekerja atas perintah Presiden Joko Widodo,” kata Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih. (*)

Penulis : Ade Indra

Ade Indra
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *